OLEH Al-May Abyan Izzy Burhani (Mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis, IPB University), Dr Burhanuddin (Dosen dan Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University)

Perekonomian Indonesia sempat luluh lantak akibat pandemi Covid-19. Akhir tahun 2019 atau sebelum pandemi terjadi, ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,02 persen, turun drastis pada 2020 menjadi -2,07 persen. Kondisi ini terakhir kali dialami Indonesia pada tahun 1998, krisis yang terjadi akibat demonstrasi besar-besaran menuju reformasi Indonesia.

Covid-19 membuat sektor transportasi dan pergudangan merasakan dampak yang sangat besar. Sektor ini memicu 15,04 persen kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Meskipun begitu, sektor perdagangan impor barang dan jasa berkontribusi sebesar 14,71 persen dalam mempertahankan perekonomian Indonesia.

Mengapa Covid-19 mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia? Pertanyaan yang sederhana, tapi membutuhkan jawaban yang panjang.

Pengendara melintas saat penutupan ruas jalan di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, beberapa tahun lalu. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Penyakit Covid-19 berbeda dengan penyakit lainnya sehingga dampak yang dihasilkan juga berbeda. Kilas balik ke tahun 2003 sampai 2007, pada saat itu Indonesia diserang wabah penyakit flu burung. Penyakit ini menyebabkan kematian lebih dari 16 juta unggas di seluruh Indonesia.

Wabah flu burung menyebabkan penurunan PDB sebesar 0,95 persen. Jika dibandingkan dengan dampak penyakit Covid-19, tentu sangat jauh sekali. Tentu tulisan ini dibuat tanpa mengurangi rasa empati terhadap peternak yang mengalami penurunan omzet saat penyakit flu burung menyerang Indonesia.

Adapun penurunan PDB sebesar 0,95 persen tersebut sebagai akibat dari terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga dan ekspor terhadap komoditi peternakan unggas.

Wabah flu burung tidak dapat ditularkan langsung dari unggas yang terjangkit ke manusia, tapi harus melalui hewan lain sebagai perantara. Berbeda dengan virus Covid-19 yang penularannya sangat masif antar-manusia. Bahkan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menjaga masyarakat tetap di rumah agar tidak menularkan kepada orang lain maupun ditularkan oleh orang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 merupakan aturan yang diterapkan guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 semakin meluas.

Merespons hal ini, sejumlah lembaga berusaha melakukan advokasi yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang berlandaskan kepada peraturan yang berlaku. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, menyebut lebih memilih pemberlakuan karantina wilayah daripada PSBB, dengan harapan bahwa negara hadir dalam memastikan setiap warga negara akan dipenuhi kebutuhan secara ekonomi.

Instrumen negara wajib melaksanakan segala hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi suatu krisis, lengkap dengan prasyarat yang ada. Lebih dari itu, menekankan pada ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk bisa disiplin, taat hukum, dan rasa kepedulian kepada orang lain.

Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada seorang pemudik yang baru tiba di Terminal Kedatangan Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (17/5/2021). - (Anindira Kintara/ANTARA FOTO)

SHARE    

Meskipun begitu, pelaksanaan PSBB juga bukanlah hal yang sia-sia. Dalam pelaksanaan PSBB pemerintah perlu menjaga hak-hak warga negara. Ada hak yang bisa dikurangi sebagai akibat dari PSBB, namun ada juga hak yang tidak bisa dikurangi.

Masyarakat perlu menyadari apa yang menjadi tujuan pemerintah menerapkan PSBB, yaitu untuk menyelamatkan hak hidup dari banyak orang. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih patuh dan disiplin dalam menerapkan aturan yang berlaku sebagai upaya menjaga negara.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga ingin memastikan masyarakat Indonesia bisa bertahan dan menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai batu loncatan menuju awal yang baru (new normal). LBH Jakarta yang menutup kantornya sepanjang PSBB berlaku sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, LBH Jakarta sangat proaktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tetap membuka layanan bantuan hukum dari jarak jauh. Suatu dilema yang ada di masyarakat, ketika ada pandemi dikhawatirkan jumlah aksi-aksi kriminal juga akan meningkat. Hal ini menjadi masuk akal karena masyarakat merasa kesulitan akibat penerapan PSBB yang dampaknya sangat nyata di beberapa sektor.

Perusahaan banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdesak.

Menyikapi hal ini, LBH Jakarta membuat daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat (frequently asked questions). Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat sehingga memastikan hak-hak warga negara tetap diperoleh sesuai koridornya masing-masing.

Bahkan seorang ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyebutkan bahwa masyarakat perlu mematuhi anjuran dari pemerintah untuk memastikan pandemi dapat diatasi secepatnya. Kontribusi masyarakat sangat signifikan dalam upaya pemulihan ekonomi dari resesi yang terjadi akibat Covid-19.

Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci bagi semua upaya pemulihan. Hal yang menarik disampaikan juga, apabila persoalan pandemi Covid-19 ini bisa diselesaikan di Pulau Jawa akan dapat mencerminkan kemampuan negara merespon resesi ekonomi yang terjadi. Hal ini karena sebagian besar industri nasional berada di Pulau Jawa (Kementerian Perindustrian).

Bahkan, kontribusi masyarakat di Pulau Jawa bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat signifikan dibanding daerah lainnya sebesar 59 persen per tahun 2019 (Badan Pusat Statistik). 

Dampak yang begitu besar akibat Covid-19 ini menjadi alasan dari meningkatnya jumlah pendaftar Kartu Prakerja. Dampak Covid-19 sedemikian besar, sehingga mempersulit masyarakat Indonesia untuk beraktivitas seperti sebelumnya. Namun, berkat penanganan yang baik dan pelayanan yang senantiasa diperbaiki hari demi hari membuat posisi Indonesia kini berhasil meraih kebangkitan ekonomi yang hakiki.

Suasana ruangan IGD untuk pasien Covid-19 yang telah kosong di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3/2023).- (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Upaya yang masif dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Hasilnya pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil meningkat dari yang sebelumnya (2020) sebesar -2,07 persen menjadi 3,69 persen.

Tiga kebijakan utama yang menjadi strategi pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan sektor ekonomi kembali seperti sebelum Covid-19 menyerang. Kebijakan yang pertama, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri. Pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar, yaitu Rp 172,1 triliun rupiah untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri.

Penyaluran dana ini melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu pra kerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga mendorong konsumsi lembaga-lembaga negara melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Strategi kebijakan yang pertama ini diharapkan memberikan multiplier effects yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan yang kedua, yaitu peningkatan aktivitas dunia usaha. Pemerintah melakukan intervensi dengan memberi insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Kemudian, terjadi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, tercatat oleh BPS dengan jumlah total 1.221.015 UMKM. Angka ini meningkat dari yang sebelumnya, yaitu 1.088.333 UMKM atau terjadi peningkatan sebesar 12,2%. 

Kebijakan yang ketiga, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Strategi ini menitikberatkan pada peran vital dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian terhadap surat berharga negara, dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tujuan dari upaya tersebut untuk meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi pada tahun 2021 menjadi suatu hal yang masuk akal yang disebabkan dorongan pemerintah yang sangat masif demi kepentingan nasional.

Kebangkitan ekonomi pasca Covid-19 bukanlah hanya harapan semata. Kebangkitan ekonomi merupakan hal yang bisa dicapai. Semangat kian bergelora mengejar kebangkitan ekonomi. Hasil pun tidak akan mengkhianati proses.

Bak menuai hasil yang diperjuangkan dengan seluruh komitmen, waktu, dan energi yang terkuras selama menjalani prosesnya akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,40 persen menjadi yang tertinggi selama 8 tahun ke belakangnya.

Pencapaian ini perlu disepakati sebagai bentuk keberhasilan pemerintah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Masyarakat Indonesia juga perlu mengapresiasi dirinya masing-masing karena sukses dalam berkolaborasi dengan pemerintah. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa peran masyarakat sangat signifikan dalam upaya penyelesaian pandemi yang terjadi.

Covid-19 menyisakan cerita yang akan dikenang sebagai kesuksesan Indonesia dalam mengatasi pandemi. Tidak sedikit negara yang kesulitan menangani Covid-19, negara adidaya seperti Amerika Serikat pun mengalami krisis.

Situasi yang kompleks sebagai dampak yang komprehensif dirasakan oleh masyarakat, meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, dari setiap kejadian pasti memiliki hikmah yang bisa dipelajari, termasuk Covid-19. 

Banyak hal yang dapat dipelajari dari Covid-19, di antaranya, pemahaman terhadap perubahan perilaku konsumen, meningkatkan mental berwirausaha, dan melakukan efisiensi secara finansial. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman menghadapi Covid-19 ini sebagai bekal mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang tidak bisa diprediksi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat