JAKARTA -- Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membongkar kasus dugaan korupsi di dana pensiun (dapen) BUMN menuai apresiasi. Ekonom mendukung agar dugaan korupsi tersebut diusut secara tuntas.

Dalam membongkar dugaan korupsi dapen BUMN, Erick menggandeng Kejaksaan Agung (Kejakgung) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, keterlibatan Kejakgung dan BPKP menjadi bukti konkret keseriusan Erick dalam melakukan bersih-bersih dapen BUMN. 

"Saya dukung, sudah tepat sekali. Harus cepat, buktinya sudah ada, tinggal masuk (penjara) saja. Pelaku harus bertanggung jawab," ujar Tauhid di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023). Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan keterangan terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Tauhid pun memahami betapa marah dan kecewanya pria yang santer disebut-sebut sebagai calon wakil presiden (cawapres) itu terhadap penyalahgunaan yang terjadi di dapen BUMN. Apalagi, permasalahan ini menyebabkan munculnya kerugian negara hingga Rp 300 miliar dalam hasil audit tahap pertama terhadap empat dapen BUMN.

Tauhid menilai indikasi korupsi yang memakan hak para pensiunan merupakan hal yang sangat tidak bisa ditoleransi. "Prihatin harusnya dikelola dengan baik untuk karyawan yang pensiun agar mereka bisa tenang. Ini harus terus diusut siapa pengelola, sampai level direksi, siapa yang bertanggung jawab," ujar Tauhid. 

Tauhid mendukung upaya Erick dalam melakukan perbaikan manajemen pengelolaan dapen BUMN dan penegakan hukum. Tauhid pun sependapat dengan Erick bahwa dapen BUMN selama ini sangat mengkhawatirkan karena berinvestasi di instrumen dengan risiko tinggi.

Tauhid setuju dengan langkah Erick yang meminta investasi dapen BUMN dilakukan di instrumen yang lebih stabil seperti surat berharga negara (SBN).

"Yang aman-aman dengan pengelolaan lebih sederhana seperti SBN. Itu lebih aman, memang hasilnya tidak besar, paling 6-7 persen, tapi ini lebih baik dari investasi macam-macam tidak jelas dan berisiko tinggi," kata Tauhid.

Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan publik memahami kekhawatiran para pensiunan yang terancam tidak bisa mendapatkan haknya setelah tak lagi bekerja.  "Penyelewangan dan korupsi bisa membuat masa pensiun mereka tidak terjamin. Maka langkah Pak Erick menurut saya patut didukung," ujar Huda di Jakarta.

Huda menilai langkah Erick dalam memberantas korupsi dan membongkar penyelewangan dana masyarakat menjadi hal yang sangat positif dalam transformasi BUMN. Huda menyampaikan, keterlibatan berbagai pihak, seperti Kejakgung dan BPKP akan mendorong percepatan pengungkapan kasus tersebut. 

"Dana pensiun BUMN adalah dana pegawai yang harus dilindungi agar ketika pensiun, pegawai tersebut bisa hidup dengan sejahtera atau minimal tercukupi," kata Huda.

Selain penegakan hukum, Huda juga mengapresiasi langkah Erick yang membenahi sistem manajemen pengelolaan dapen BUMN. Huda sepakat dengan Erick yang tidak ingin dana para pensiun dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui instrumen investasi yang berisiko tinggi. 

"Harus ada proporsi penempatan dana. Mengacu ke dana pensiun, saya rasa memang kita harus menjaga agar dana tersebut tidak hilang. Makanya Pak Erick bilang jangan di investasi risiko tinggi," kata Huda.

Ketua Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB) Fachrizal Afandi memandang upaya Erick Thohir dalam bersih-bersih internalnya pantas diacungi jempol. Pelaporan itu sarat kepentingan masyarakat. 

"Ini bagus ya, kalau ada masalah kemudian ada indikasi korupsi dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH)," ujar Fachrizal.

Fachrizal mendukung keseriusan Erick Thohir membenahi dugaan masalah dana pensiun pegawai BUMN. Sebab dana itu merupakan harapan pegawai BUMN pada hari tua. 

"Kita harus apresiasi karena ini dana pensiun ya. Ini nasib banyak orang," kata Fachrizal. 

Selain itu, Fachrizal mensinyalir alasan Erick Thohir melapor ke Kejakgung karena punya pengalaman menangani kasus korupsi dana pensiun (Jiwasraya dan ASABRI). Berbekal pengalaman itulah, Erick Thohir optimistis terhadap kinerja Kejakgung. 

"Saya kira melaporkan ke Kejakgung yang punya rekam jejak tangani kasus serupa sudah on the track ya," ujar Fachrizal. 

Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakart, Selasa (3/10/2023). Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan keterangan terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. Dari 48 dana pensiun BUMN yang diaudit, terdapat empat dana pensiun yang bermasalah dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp300 miliar. Erick mengungkapkan hampir 70 persen dana pensiun yang dikelola oleh BUMN berada dalam kondisi yang tidak sehat. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Fachrizal juga menyebut Kejakgung punya tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi ketimbang APH lain berdasarkan berbagai hasil survei. "Kita lihat tingkat kepercayaan kepada Kejakgung sedang tinggi melebihi KPK jadi mungkin itu strateginya," ujar Fachrizal. 

Seperit diketahui, Erick telah menjalin kerja sama dengan Kejakgung dan BPKP. Erick bergerak berbekal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus membongkar kasus megakorupsi di BUMN.

Berdasarkan hasil audit audit internal BUMN, ditemukan bahwa sebanyak 38 dari 48 dapen yang dikelola BUMN atau sebesar 70 persennya dalam kondisi sakit atau bermasalah. 

Erick lalu meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu dilakukan secara bertahap. Saat ini, audit sudah dilakukan untuk empat dapen BUMN. Keempat dapen itu adalah Angkasa Pura I, Perhutani, PTPN, dan ID Food, yang mengalami kerugian senilai Rp 300 miliar dengan penyimpangan yang terjadi pada investasinya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat