Oleh ADIWARMAN A KARIM

Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui jalan panjang penuh perjuangan. Begitu pula kemerdekaan ekonomi Indonesia harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.

Kemerdekaan ekonomi bukan berarti ekonomi autarky atau swasembada yang mandiri tanpa ketergantungan pada negara lain. Bukan pula ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada negara lain.

Kemerdekaan ekonomi adalah kemampuan suatu bangsa untuk menentukan arah dan tujuan perekonomian, menetapkan prioritas, menyiapkan kerangka kerja, aturan, dan lingkungan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi segenap rakyat untuk memperoleh kesejahteraan.

Dharam Ghai, peneliti University of Nairobi, dalam artikelnya “Concept and Strategies of Economic Independence” merupakan artikel klasik yang menjelaskan pengertian kemerdekaan ekonomi sebagai tujuan dari negara-negara dunia ketiga ketika itu. Dharam menjelaskan cita-cita besar kemerdekaan ekonomi seringkali tidak terdefinisi dengan baik sehingga strateginya pun kehilangan arah.

 

Cita-cita besar kemerdekaan ekonomi seringkali tidak terdefinisi dengan baik sehingga strateginya pun kehilangan arah.

 

 

SHARE    

Eqbal Al-Rahman, peneliti University of New Hampshire, dalam artikelnya “Economic Independence: Concepts and Strategies” menjelaskan strategi pengembangan industri substitusi impor, industri dasar, kerja sama regional, dan tatanan baru ekonomi dunia.

Eqbal mengambil contoh Kuba sebagai negara yang merdeka secara ekonomi, sekaligus bergantung pada tiga hal. Pertama, bergantung pada industri gula. Kedua, bergantung pada Uni Soviet, ketika itu. Ketiga, bergantung pada utang.

Al Hassan Muhammad, profesor University of Abuja, dalam artikelnya “Economic Independence of DPRK” menjelaskan bagaimana Korea Utara dapat bertahan dan mengembangkan ekonominya pada saat negara-negara sosialis lainnya kolaps di era 1990-an. Strategi kuncinya adalah kemandirian ekonomi.

Tiga kajian ini yang ditulis oleh Dharam, Eqbal, dan Al Hassan mewakili konsep kemerdekaan ekonomi yang mengusung konsep kemandirian, swasembada, autarky. Konsep ini dikembangkan pada era Perang Dingin dan boikot ekonomi blok Barat terhadap negara-negara blok Timur.

Di sisi lain, TW Swan, peneliti Australian National University, dalam artikelnya “Economic Control in a Dependent Economy” merupakan artikel klasik yang menjelaskan perlunya kontrol dalam ekonomi yang bergantung pada ekonomi negara lain.

Moumita Basu dan Rilina Basu, peneliti Krishnagar Government College dan Jadavpur University, dan timnya dalam artikel mereka “A Dependent Economy Model of Employment, Real Exchange Rate and Debt Dynamics Towards an Understanding of Pandemic Crisis” menjelaskan pentingnya pengeluaran pemerintah di saat pandemi.

Kemampuan secara mandiri mengatasi pandemi dengan mengelola defisit anggaran akan berdampak signifikan pada perekonomian. Ketergantungan pada negara lain yang juga mengalami pandemi, mengharuskan negara melakukan ekspansi fiskal dan moneter bersamaan dengan tantangan tetap menjaga stabilitas nilai tukar uang.

Philip Brock dan Stephen Turnovsky, peneliti National Bureau of Economic Research, dalam artikel mereka "Dependent Economy Model with Both Taded and Non Traded Capital Goods” menjelaskan, sektor ekonomi yang menggunakan banyak modal yang tidak diperdagangkan (non-traded) akan menentukan dinamika pergerakan harga relatif dari barang-barang yang tidak diperdagangkan.

Sebaliknya, sektor ekonomi yang menggunakan banyak modal yang diperdagangkan (traded capital) akan menentukan perubahan neraca perdagangan (current account) negara tersebut.

 

Tiga kajian ini mewakili konsep ketergantungan ekonomi. Diperlukan kontrol agar ketergantungan ekonomi tidak menghilangkan kedaulatan dan melemahkan ekonomi negara.

 

 

SHARE    

Tiga kajian ini mewakili konsep ketergantungan ekonomi. Diperlukan kontrol agar ketergantungan ekonomi tidak menghilangkan kedaulatan dan melemahkan ekonomi negara.

Strategi hilirisasi Indonesia menimbulkan kegundahan sejumlah negara seakan Indonesia tidak mematuhi kesepakatan perdagangan internasional. Michael Mervin, peneliti George Washington University, dalam artikelnya “Indonesia’s Nickel Export Ban” menjelaskan larangan ekspor nikel Indonesia akan mempengaruhi geopolitik ekonomi dunia.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat di satu sisi, dan Cina di sisi lain, sedang berlomba menjadi pemimpin produsen kendaraan listrik yang memerlukan nikel sebagai bahan baku pembuatan beterai. AS mengandalkan Kanada sebagai pemasok utama nikelnya, yaitu sebesar 40 persen, dan Australia, Norwegia, Finlandia sebesar 27 persen.

Cina mengandalkan Indonesia sebagai pemasok utamanya, dan sebaliknya ekspor nikel terbesar Indonesia ke Cina. Ketika Indonesia melarang ekspor nikel mentah, dan meminta pembeli nikel membangun smelter, reaksi AS dan negara-negara Barat berbeda dengan reaksi Cina.

Perusahaan-perusahaan Cina membentuk joint venture dengan mitra lokal untuk membangun smelter mengubah nikel mentah menjadi nikel siap pakai mixed hydroxide precipitate (MHP). Cina berubah dari importir nikel mentah menjadi mitra bisnis produksi nikel siap pakai.

Ini perubahan yang sangat strategis, dari importir menjadi mitra bisnis produsen. Strategi ini terlambat disadari AS sehingga tampaknya enggan dilakukan oleh AS dan negara-negara Barat. Secara geopolitik, hal ini mendorong kedekatan ekonomi politik Cina dengan Indonesia.

 

Ketika Indonesia melarang ekspor nikel mentah, dan meminta pembeli nikel membangun smelter, reaksi AS dan negara-negara Barat berbeda dengan reaksi Cina.

 

 

SHARE    

Di sisi lain, pasokan nikel bagi AS sangat krusial menjaga kelangsungan posisi adidaya ekonomi dunia. Laporan Rantai Pasok pemerintahan Biden tahun 2021, menengarai risiko kekurangan pasokan nikel dalam 3-7 tahun mendatang.

UU Penurunan Inflasi AS (The Biden administration’s Inflation Reduction Act) tanpa disadari berhadapan langsung dengan strategi hilirisasi Indonesia. AS mengandalkan pasokan dari Kanada dan Australia, sedangkan Indonesia tidak dimasukkan ke dalam daftar mitra dagangnya. Secara geopolitik, hal ini merenggangkan kedekatan ekonomi politik AS dan Indonesia.

Kemerdekaan ekonomi artinya merdeka untuk menentukan arah tujuan, skala prioritas, serta menyiapkan aturan yang memberikan kemerdekaan kepada rakyat untuk berekonomi menggapai sejahtera. Diperlukan kejujuran dan keadilan para pemimpin untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi.

Imam Gazali mengingatkan dalam kitab Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, “Dunia ini pernah dikuasai orang Majusi tidak kurang dari 4.000 tahun karena mereka mempraktikkan kejujuran dan keadilan.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat