JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan keberlangsungan pendidikan di Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun setelah penetapan tersangka terhadap pemimpin pesantren tersebut, Panji Gumilang. Meski demikian, pendidikan yang diselenggarakan harus berada di bawah pengawasan ketat sehingga tidak ada kurikulum yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tetapi tentu di bawah pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi atau tidak ada hidden curriculum di dalam Al-Zaytun yang menganggu kehidupan berbangsa, bernagara, dan beragama kita," KATA menteri yang akrab disapa Gus Yaqut seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Dia menilai, dalam melakukan assesment terhadap para guru di Al-Zaytun dapat dilakukan dari berbagai hal, mulai ideologinya, metode pengajarannya, hingga rekrutmennya.
"Kita akan coba lihat semua sebelum nanti kita putuskan bagaimana nasib keberlanjutan lembaga pendidikan dan anak-anak didik yang ada di sana," ujar dia.

Menag mengaku ditugaskan untuk melakukan asesmen dan pembinaan terhadap semua guru dan santri di pesantren yang berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Yaqut menjelaskan, tugas tersebut diberikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD seusai rapat koordinasi pada Kamis (3/8/2023).

"Jadi, kemarin kita rakor di bawah pimpinan Pak Menko Polhukam terkait Al-Zaytun. Ada beberapa penugasan yang diberikan kepada beberapa kementerian/lembaga, salah satunya Kemenag. Kami mendapatkan tugas melakukan asesmen dan pembinaan terhadap seluruh guru dan anak didik atau santri yang ada di Al-Zaytun," ujar dia.

Prinsipnya, menurut dia, pemerintah tidak mau menghilangkan hak santri atau hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Karena itu, dia menjelaskan, pihaknya akan memastikan keberlangsungan pendidikan di Al-Zaytun, meskipun pimpinannya tersangkut kasus hukum. "Jadi, kami diminta untuk memastikan bahwa Al Zaytun ini sebagai sebuah lembaga pendidikan tetap berjalan, anak-anak, santri-santri yang ada di sana tetap bisa mengikuti pendidikan," kata adik kandung KH Yaqut Cholil Qoumas ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga mengikuti rakor dengan Menko Polhukam sebelumnya mengungkapkan, santri dan guru Pesantren Al-Zaytun akan dibina. Dia menjelaskan, Kemenag mengubah kurikulum Al-Zaytun yang selama ini diajarkan kepada santri. Dia menuturkan, selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi oleh Kementerian Agama RI sehingga materi yang diajarkan ke depan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Nanti kurikulum dan pengajar-pengajarnya akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama RI untuk memastikan bahwa kurikulum, pola pikir, semua harus Pancasila, NKRI, yang menjadi kewajiban kita semua," ujar dia.

Berdasarkan data Kementerian Agama Jawa Barat, santri Ma'had Al-Zaytun untuk tahun 2022/2023 sebanyak 5.014 orang. Data itu terdiri atas siswa-siswi MI 1.289 orang, MTs 1.979 orang, dan madrasah aliyah 1.746 orang.

Dilansir dari akun Youtube Al-Zaytun Official, Ketua Penerimaan Santri Baru Al-Zaytun M Iqbal Aulia menyatakan, penerimaan santri baru diselenggarakan pada 22-27 Juni, meliputi santri tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah kejuruan. Bagi santri yang hendak mendaftar, disyaratkan untuk menjalani tes narkoba dan tes swab, juga tes kesehatan. "Mereka juga mengisi biodata sesuai dengan formulir online yang telah mereka isi," ujar dia.

Koordinator Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah AL-Zaytun Muhammad Nasir menjelaskan, kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut berjalan lancar, meskipun berbagai polemik terkait Panji Gumilang tengah melanda institusi tersebut. "Kami pastikan kurikulum berjalan dengan baik, begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar," kata Muhammad Nasir, saat dikonfirmasi di Indramayu, Jawa Barat, Kamis.

Nasir mengatakan proses KBM harus menyatu sebagai program kegiatan santri dan guru harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh diganggu dengan kegiatan apa pun.
"Tugas anak-anak semuanya adalah belajar, sedangkan tugas para guru adalah mendidik dan mengajar, tidak boleh diganggu," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Presiden Organisasi Pelajar Ma'had Al Zaytun Shabrina Tifa Azzahra juga mengaku dirinya dan teman-temannya tidak merasa terganggu dengan adanya polemik tersebut. Ia menegaskan tidak ada perbedaan apa pun dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di Ma'had Al Zaytun sebelum dan setelah adanya berbagai polemik tersebut. "Tugas kami belajar dan berkarya, bukan mengatasi atau menjadikan itu pusat pemikiran untuk memahami berita di luar," kata Shabrina.

Santriwati asal Tangerang, Banten tersebut mengaku dirinya bahagia menjadi seorang santriwati di Ma'had Al Zaytun. Hal tersebut dibuktikannya dengan dirinya yang menimba ilmu di institusi tersebut sejak 2015 atau sejak kelas IV Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga kelas XII MA sekarang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat