JAKARTA – Dinamika perpolitikan di Tanah Air kembali menghangat setelah Demokrat dan PKS secara resmi menyatakan sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada 2024.

Koalisi yang diisi tiga partai politik, yakni Nasdem selaku pengusung utama Anies bersama Demokrat dan PKS, telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) minimal 20 persen kursi DPR.

Gabungan partai politik yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Perubahan itu kini membuat partai lain mulai menghitung momentum deklarasi capresnya. Sejauh ini, koalisi dengan perkembangan yang relatif maju yakni Gerindra dan PKB. Gabungan kedua partai itu juga memenuhi syarat ambang batas pencalonan.

Mereka yang menyebut diri sebagai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu pun sudah meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB. Namun, koalisi tersebut belum mendeklarasikan secara resmi sosok capres-cawapres yang akan diusung.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, salah satu hasil Ijtima Ulama Nusantara beberapa waktu lalu adalah harapan agar pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dapat segera diumumkan. Pengumumannya diharapkan terealisasi sebelum Ramadhan.

“Kiai-kiai kan membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi supaya start kampanyenya itu kalau bisa paling akhir sebelum bulan Ramadhan. Karena di bulan Ramadhan itu nanti adalah bulan-bulan di mana sangat efektif untuk berkampanye, sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres siapa cawapres itu. Para kiai berharap sebelum Ramadhan,” ujar Muhaimin di Jakarta, Senin (30/1).

Muhaimin mengeklaim, koalisi PKB dengan Gerindra terus berkembang. Setelah meresmikan sekber, keduanya akan membentuk tim ahli yang mengkaji perpolitikan menjelang 2024. “Koalisi berjalan terus, akan membuat tim ahli untuk mengkaji berbagai desain politik dan pemerintahan 2024,” ujar Muhaimin.

Ihwal pasangan capres-cawapres yang akan diusung, kata Cak Imin, proses komunikasi masih berlangsung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya juga masih menunggu sikap dari partai yang menjadi lawan politiknya.

Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar saat peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta, Senin (23/1). - (Republika/Prayogi.)

SHARE    

“Sambil menunggu perkembangan partai-partai lain dan tentu kita melibatkan partai-partai yang hendak bergabung sekaligus menunggu peta dari kekuatan presidential threshold dari partai-partai lain,” ujar wakil ketua DPR itu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, peresmian sekber adalah bentuk kesolidan partainya dengan PKB. Sekber juga menjadi tanda yang menguatkan bahwa Cak Imin akan menjadi cawapres dari Prabowo.

Kendati demikian, ia mengatakan, Partai Gerindra-PKB belum memutuskan sosok capres dan cawapres yang akan diusung. Sebab, keputusan mengenai hal tersebut berada di tangan Prabowo dan Muhaimin yang merupakan mandat dari piagam deklarasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih menunggu tiga hal dari perkembangan politik saat ini. Pertama adalah sikap PDIP mengenai capres dan cawapres yang akan diusungnya. PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung satu pasang capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara (kiri) saat pemantapan visi dan misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

SHARE    

Kedua, lanjut Arsul, adalah Koalisi Perubahan. KIB disebutnya  tengah memantau perkembangan mengenai sosok cawapres yang akan diusung koalisi tersebut untuk mendampingi Anies. “Dan yang ketiga, saya kira yang tentu akan dilihat juga adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kita lihat perkembangannya,” ujar Arsul.

Di samping itu, kata Arsul, PPP bersama Partai Golkar dan PAN tak terburu-buru untuk menentukan capres-cawapres meskipun KIB telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

“Sekarang jadi, ya, tenang-tenang saja dulu. Sambil tentu harus diakui juga pada level pada pimpinan partai ada koalisi juga, lintas partai yang ada di koalisi yang berbeda, yang berpotensi pada koalisi yang berbeda,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, KIB pada pekan ini akan bertemu untuk membahas pematangan capres. “Mungkin pekan ini. Kemarin Pak Airlangga telepon, begitu Pak Zul sudah pulang, nanti kita bergerak,” kata Mardiono di Jakarta.

Pembahasan itu, kata dia, diagendakan saat tiga pimpinan partai politik di KIB berkumpul, yakni Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan dirinya selaku Plt Ketua Umum PPP. Dia mengeklaim sudah ada pematangan tentang tokoh-tokoh nanti yang layak diusung oleh masing-masing parpol yang tergabung di KIB.

 

Mungkin pekan ini. Kemarin Pak Airlangga telepon, begitu Pak Zul sudah pulang, nanti kita bergerak.

 

 

SHARE    

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, dinamika di masing-masing koalisi terjadi karena masing-masing saling menunggu lawan politik. Namun, yang menarik, bahasan yang berkembang di tiap koalisi sudah lebih maju.

Misalnya, koalisi Gerindra-PKB, kata dia, kini berfokus mencari cawapres untuk Prabowo sebagaimana Koalisi Perubahan yang mencari pendamping Anies. Sementara itu, di PDIP dan KIB, posisinya berbeda karena kedua koalisi itu punya relasi intim mengenai capres-cawapres yang diusung.

“Sehingga terkesan KIB seperti menunggu keputusan PDIP atau Jokowi soal siapa capres yang diusung. Di titik inilah justru ini sebuah kerugian politik yang besar bagi KIB, apalagi menimbang incumbent tak bisa maju lagi,” kata Agung.

Apalagi, lanjut dia, dinamika politik di partai politik koalisi juga mengemuka karena isu-isu politik yang berkembang. Mulai soal sistem proporsional tertutup vs proporsional terbuka, gonjang-ganjing reshuffle kabinet, dan hal-hal lain serta isu strategis yang mungkin memengaruhi perdebatan di masyarakat, terutama soal-soal ekonomi dan resesi.

 

KIB seperti menunggu keputusan PDIP atau Jokowi soal siapa capres yang diusung.

 

 

SHARE    

Agung menilai ketiadaan king maker atau queen maker yang solid di KIB akan cenderung lebih memperlemah pergerakan, sebagaimana yang ada di PDIP, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Perubahan. Hal itu juga yang membuat KIB lebih rentan bubar bila tak menyikapi dinamisasi koalisi parpol lain dan segera bersikap soal capres-cawapres.

“Di PDIP ada sosok tunggal Megawati, kemudian di KIR ada Prabowo dan Cak Imin, dan di KPI mengemuka Surya Paloh, SBY, dan SS (Salim Segaf). Sementara di KIB?” ujar dia dalam nada tanya.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah enggan mencampuri keputusan Demokrat dan PKS yang resmi mengusung Anies sebagai capres. PDIP, kata Said, berfokus pada rumah tangga internal partainya. “Kami menghormati kedaulatan kawan-kawan parpol untuk menentukan agenda politiknya. Kalaupun kawan-kawan mengusung Anies Baswedan atau siapa pun, itu hak mereka,” ujar Said.