JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menyelidiki secara mendalam terkait dugaan adanya mafia beras. Apalagi, keberadaan mafia beras digadang-gadang menjadi salah satu penghambat upaya pemerintah dalam menstabilkan harga beras.

Dugaan adanya mafia beras sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Budi menyebutkan, ada praktik permainan harga beras oleh para pedagang besar.

"Kalau masalah mafia (beras) harus didalami apa betul ada. Saya akan minta pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Ma'ruf dalam keterangan pers sesuai menghadiri Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1).

Kendati demikian, Ma'ruf tak menampik bahwa masih tingginya harga beras ataupun bahan pangan lainnya seperti kedelai, disebabkan beberapa faktor. Sejumlah faktor tersebut adalah krisis pangan global dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Soal harga beras yang naik, itu yang pasti dampak dari krisis pangan global. BBM naik tentu akan berpengaruh," katanya.

Wapres menegaskan, pemerintah akan terus berupaya memastikan ketersediaan pangan nasional. Saat ini, menurut dia, produksi pertanian cukup untuk kebutuhan nasional.

Menurut Wapres, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ada surplus beras sebesar 1,74 juta ton pada 2022. Adapun mengenai impor beras, Wapres menyatakan hal itu hanya sebagai antisipasi.

"Itu (impor) untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa. Sebenarnya itu cadangan saja, sifatnya antisipasi karena seperti yang tadi dikatakan, kita masih surplus 2022 ini. Jadi tidak ada masalah," kata dia.

Wakil Presiden KH Maruf Amin menyampaikan pidato dalam acara Rakernas Pertanian, di Jakarta, Rabu (25/1). - (BPMI/Setwapres)

SHARE    

Tingkatkan produktivitas

Sementara itu, Wapres dalam sambutannya saat membuka Rakernas Pertanian, menyoroti jumlah surplus beras yang terus menurun dari tahun ke tahun. Wapres mengatakan, surplus beras pada 2018 mencapai 4,37 juta ton. Sedangkan pada 2022, diperkirakan hanya sebesar 1,74 juta ton.

"Produksi beras berdasarkan data BPS, memang selalu surplus setiap tahun. Tetapi perlu menjadi perhatian jumlah surplusnya, ini cenderung menurun setiap tahun," kata Ma'ruf.

Ma'ruf pun meminta agar semua pihak tidak hanya berfokus pada capain surplus, melainkan pada besaran angka produktivitas. Dia berharap, jumlah surplus beras terus meningkat agar produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun.

Wapres menekankan, produksi beras di Indonesia berpengaruh pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan nasional. Apalagi, masyarakat Indonesia saat ini masih bergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

"Ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjadi persoalan kritikal, yang harus senantiasa dikelola dengan baik, seiring meningkatnya tren pertumbuhan penduduk," ujarnya.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam Rakernas Pembangunan Pertanian menyampaikan capaian program lumbung pangan baru atau Food Estate di Kalimantan Tengah. Kendati belum cukup tinggi, produktivitas lahan padi di Food Estate disebut terus mengalami kenaikan sejak dimulai 2020.

"Food Estate kita itu adalah antisipasi terkait dengan ahli fungsi lahan. Ada orang bilang tidak berhasil, enggak betul, bapak," kata Mentan Yasin.

Berdasarkan data Kementan, program penanaman padi di Food Estate Kalimantan Tengah, yang dikhususkan untuk intensifikasi lahan selama 2021, mencapai 14.135 hektare. Seluas 13 ribu hektare terdapat di Kabupaten Kapuas dan 1.135 hektare ada di Kabupaten Pulpis.

Adapun saat ini, Syahrul mengeklaim, rata-rata produktivitas padi di lahan tersebut sudah naik menjadi empat ton per hektare dari sebelumnya dua ton per hektare. Dengan tingkat produktivitas tersebut, produksi padi yang diperoleh dalam program intensifikasi tahun 2021 sebesar 47,7 ribu ton. Sebagai gambaran, rata-rata produktivitas padi di lahan Jawa sudah mencapai lebih dari enam ton per hektare.