Indeks Kepuasaan Jamaah Haji  (IKJH) 1443 H/2022 M yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (19/12),  mencapai 90,45 atau sangat memuaskan. Capaian IKJH di atas 90 merupakan yang tertinggi, sejak BPS melakukan survei penyelenggaraan ibadah haji pada 2010. Capaian ini tentu patut disyukuri dan diapresiasi, namun tak boleh membuat pemerintah berpuas diri.

Torehan IKJH yang tertinggi itu justru harus menjadi pelecut bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2023 untuk meningkatkan pelayanannya terhadap jamaah haji. Jangan sampai IKJH yang sudah tinggi itu menurun. Terlebih tantangan yang akan dihadapi PPIH 2023 akan jauh lebih berat, mengingat jumlah jamaah yang menunaikan rukun Islam kelima jauh lebih banyak.

Tak hanya itu, tak ada lagi pembatasan usia bagi jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Itu artinya, jumlah jamaah yang berisiko tinggi (risti) akan lebih banyak. Tantangan ini harus segera diantisipasi. Dan untungnya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2023 terbilang lebih cepat dibanding tahun lalu. Sehingga, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan berbagai persiapan.

 

Berdasarkan catatan BPS, tingkat kepuasan tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Makkah dengan nilai 91,57 poin.

 

 

SHARE    

Berdasarkan catatan BPS, tingkat kepuasan tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Makkah dengan nilai 91,57 poin, sementara kenaikan tertinggi diperoleh daerah kerja/satuan operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), yaitu 89,63 poin atau naik 7,06 poin dibandingkan 2019, yaitu 82,57. Seluruh komponen layanan di Armuzna mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi pada transportasi bus, yakni 11,15 poin dan pelayanan tenda 10,99 poin.

Dari segi layanan non-Armuzna, angka tertinggi diraih pelayanan transportasi bus antarkota dengan angka 91,93 poin. Posisi kedua ditempati layanan katering dengan 91,72, naik 4,00 poin dari 2019. Kenaikan indeks kepuasan jamaah haji di Madinah, Makkah, dan bandara terjadi pada seluruh komponen pelayanan. Dan, kenaikan indeks tertinggi pada komponen layanan transportasi bus antarkota.

Semua capaian yang sudah baik itu tentu harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Pemerintah harus menjadikan IKHJ 2022 dan hasil evaluasi sebagai patokan dalam proses kontrak fasilitas akomodasi, transportasi, serta konsumsi penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Pihak-pihak yang terbukti memberi pelayanan yang buruk tentu tak boleh dilibatkan lagi untuk melayani jamaah haji Indonesia.

 

Pemerintah perlu mengintensifkan manasik haji.

 

 

SHARE     

Di balik capaian IKHJ 2022 yang tinggi itu, ada catatan penting dan menarik yang dibuat BPS terkait manasik haji. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, pemerintah perlu mengintensifkan manasik haji. Melalui manasik haji yang intensif dan berkualitas diharapkan jamaah haji memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, tak hanya soal tata cara beribadah selama di Tanah Suci, namun juga memahami budaya di Tanah Suci.

Dengan masa persiapan yang lebih panjang, Kementerian Agama bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus memberikan pemahaman tentang tata cara ibadah haji secara baik. Perlu diperhatikan, bahwa calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji itu berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan, mungkin ada calon jamaah yang tak bisa membaca.

Melalui manasik haji yang intensif, calon jamaah akan mendapatkan pengetahuan tentang tata cara beribadah, mulai dari doa-doa dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tak hanya itu, calon jamaah juga harus memahami apa yang boleh dilakukan dan tak boleh dilakukan selama menunaikan rangkaian ibadah haji.

 

Melalui manasik haji yang intensif, calon jamaah akan mendapatkan pengetahuan tentang tata cara beribadah

 

 

SHARE    

Kita tentu berharap pada penyelenggaraan haji 2023 tak ada lagi jamaah yang merasa ragu dengan ibadah yang dilakukannya. Terlebih, setiap jamaah mendambakan status haji yang mabrur. Karenanya, semua calon jamaah haji 2023 harus mendapatkan bimbingan manasik yang optimal. Sehingga, mereka semua merasa siap dan bisa khusyuk dalam menjalankan ibadahnya, tanpa dibayang-bayangi rasa ragu.

Catatan BPS yang perlu mendapat perhatian juga adalah soal pentingnya membekali jamaah dengan literasi komunikasi antarbudaya. Setiap jamaah harus dibekali dengan pengetahuan tentang apa yang boleh dilakukan dan tak boleh dilakukan selama di Tanah Suci. Misalnya, jamaah harus menghemat air di Tanah Suci dan bagaimana menjaga diri agar tak menjadi korban penipuan.

Kita berharap proses manasik bisa dilakukan secepatnya dengan jadwal dan metode penyampaian yang intensif dan efektif. Harapannya, jamaah haji Indonesia bisa lebih mandiri selama berada di Tanah Suci. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat