Internasional
Ben-Gvir Bidik Operasi di Negev
Haaretz melaporkan, ada kerja sama erat antara pemukim Israel dan Administrasi Sipil Israel.
TEL AVIV -- Anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dilaporkan merencanakan operasi keamanan yang signifikan terhadap warga Palestina di daerah Negev. Ben-Gvir ditunjuk sebagai menteri keamanan nasional dalam pemerintahan Israel yang akan datang di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.
Surat kabar Haaretz melaporkan, Ben-Gvir berencana untuk mentransfer sejumlah besar Polisi Perbatasan dari Tepi Barat ke Negev untuk memperkuat pemerintahan di selatan. Dengan posisi barunya, Ben-Gvir dapat meningkatkan tindakan keras terhadap warga Palestina di Negev dan di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Negev adalah rumah bagi sekitar 300.000 warga Palestina dan sepertiganya memegang kewarganegaraan Israel. Sementara sebagian besar warga Palestina di Negev tinggal di kota-kota dan desa-desa yang "tidak diakui" oleh negara pendudukan Israel. Setelah selamat dari pembersihan etnis yang dimulai pada 1948 oleh kelompok ekstrem Yahudi, warga Palestina setempat tetap tinggal di pedesaan selatan.
Dilaporkan Middle East Monitor, Senin (12/12), wilayah Negev dan Tepi Barat yang bersejarah bagi warga Palestina, memiliki status berbeda di bawah hukum internasional. Negev dianggap sebagai bagian dari Israel.
Sementara sebagian wilayah Tepi Barat diduduki oleh Israel. Masyarakat asli Palestina di kedua wilayah tersebut menghadapi ekspansi ilegal yang terus berkembang dari pemukiman Israel.
Desa-desa Palestina di Negev berada di bawah ancaman penghancuran terus-menerus oleh Israel. Tujuan Israel adalah membuka jalan bagi permukiman khusus Yahudi. Awal bulan ini, Desa Al-Araqeeb dihancurkan untuk ke-210 kalinya.
Pembatasan yang dikenakan pada warga negara Israel non-Yahudi mencegah warga Palestina memperluas rumah dan desa mereka. Selain itu, mereka yang "tidak diakui" tidak diberi infrastruktur atau dukungan apa pun dari Pemerintah Israel.
Dengan jabatan barunya di pemerintahan, Ben-Gvir dapat mengambil kendali Kementerian Negev dan Galilee. Langkah ini akan menimbulkan peningkatan pesat dalam penghancuran desa-desa Palestina dan mendorong pembangunan permukiman baru.
Desa-desa Palestina yang selamat dari penghancuran kemungkinan besar akan dikelilingi oleh kota-kota yang hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi.
Ben-Gvir ingin membawa politik ekstremnya ke Negev serta wilayah pendudukan. Ben-Gvir telah memperingatkan bahwa enam kursi partainya tidak akan bergabung dengan pemerintahan baru jika ia tidak mendapatkan kendali di Negev dan Galilea. Mendirikan permukiman di luar pusat kota Israel adalah tujuan utama blok agama sayap kanan Israel ini.
Laporan rutin
Dalam perkembangan lain, pemukim Israel secara aktif melaporkan setiap pekerjaan konstruksi Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat kepada otoritas lokal Israel. Langkah ini sebagai upaya untuk menghalangi pembangunan oleh warga Palestina.
Sebuah dokumen resmi internal yang diperoleh surat kabar Haaretz menunjukkan kerja sama yang erat antara pemukim Israel dan Administrasi Sipil Israel, dalam melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh warga Palestina. Dokumen itu mencantumkan 1.168 informasi dari pemukim Israel melalui platform online dalam periode 10 Maret hingga 19 Oktober.
“Dokumen internal juga memberi gambaran lain tentang keterlibatan intens para pemukim dalam Administrasi Sipil dan operasi tentara Israel, mulai penggusuran warga Palestina dari sebagian besar wilayah Tepi Barat, serta pencegahan pekerjaan konstruksi dan infrastruktur mereka, hingga upaya cermat untuk memastikan mereka (warga Palestina) tidak melampaui batas kantong yang telah dialokasikan Israel untuk mereka," kata dokumen itu, dilaporkan Anadolu Agency, Senin (12/12).
Israel secara luas menggunakan dalih izin konstruksi yang kurang lengkap. Alasan itu menjadi dasar untuk menghancurkan rumah dan bangunan Palestina, terutama di Area C di wilayah pendudukan Tepi Barat, yang meliputi sekitar 60 persen dari wilayah itu.
Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi tiga bagian yaitu Area A, B, dan C. Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Israel sampai kesepakatan status akhir dicapai dengan Palestina.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Wisata Halal Butuh Dukungan Komprehensif
Kemenparekraf turut menyampaikan lima poin untuk pendalaman naskah akademik RUU Kepariwisataan.
SELENGKAPNYAOJK Percepat Penurunan Kredit Macet Tekfin
Diharapkan terdapat peningkatan dari sisi lembaga pemeringkat kredit khusus tekfin.
SELENGKAPNYA