BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin secepatnya memulai proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi bahkan menargetkan pembangunan fisik bisa dimulai tahun depan.

Proses pembangunan akan dimulai setelah terbentuknya badan otoritas ibu kota baru yang ditargetkan Jokowi terbentuk awal Januari 2020. "Saya ingin akhir Desember, maksimal Januari," kata Jokowi saat berbincang dengan awak media di Balikpapan, Rabu (18/12).

Pemerintah selanjutnya mengajukan revisi undang-undang (UU) terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kata Jokowi, ada sekitar 14 UU yang juga masuk dalam omnibus law. Ia berharap revisi UU rampung April 2019.

Terkait desain ibu kota, Jokowi memberi tenggat waktu untuk diselesaikan pada Juli 2020. "Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar," ucapnya.

Jokowi berharap pemerintah dapat mulai membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru pada tahun depan. Ia menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut selesai dalam jangka waktu empat tahun atau pada 2023.

Pembangunan klaster tersebut dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik. Sementara, pembangunan klaster lainnya, seperti klaster pendidikan, kesehatan, riset, dan inovasi, dapat dilakukan dengan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta.

Jokowi optimistis konsep pembangunan ibu kota baru akan berhasil meski daerah tersebut memiliki kondisi geografis berupa bukit-bukit. Menurut dia, hal itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.

Jokowi menambahkan, kondisi geografis yang menantang tersebut akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya. Pada Selasa (17/12), Jokowi pun telah meresmikan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan, yaitu tol Balik papan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda sepanjang 58,74 kilo meter. "Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kalau nanti tolnya dilangsung kan, itu paling 30 menit sampai," ujarnya.

Presiden dan sejumlah menteri pada Selasa meninjau titik lokasi pembangunan klaster pemerintahan di ibu kota baru Penajam Paser Utara.Jokowi mengatakan, lokasi yang menghadap pada sebuah teluk mempercantik wilayah ibu kota negara.

Jokowi menegaskan, kawasan ibu kota negara merupakan kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali. Ia mengaku telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membangun kebun bibit seluas 100 hektare."Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau dan penuh dengan oksigen. Tidak ada polusi, enggak ada limbah. Yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik trans portasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission," ujarnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, ibu kota baru akan dibangun dengan desain dan konsep sebagai smart city dan forest city. Ia pun mengaku telah mendapatkan instruksi khusus dari Presiden untuk membantu mewujudkan konsep tersebut.

KLHK masih mendalami langkah-langkah dan kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut. "Kebijakan yang akan diputuskan tentunya tetap dengan menjaga habitat, pemulihan lingkungan alam, dan penanganan bekas tambang," katanya.

KLHK, kata Siti, akan menyiapkan pembangunan kebun bibit persemaian modern di lahan seluas 120 hektare pada 2020 dengan produksi bibit minimal 15 juta bibit pohon per tahun. "Untuk mewujudkan gagasan besar ini, pemerintah melakukan persiapan secara komprehensif, terutama pada bagian tugas KLHK, yaitu pada aspek lingkungan," katanya.

Siti menjelaskan, KLHK telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk menjadi dasar penyusunan masterplan ibu kota negara. KLHK juga akan terus melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan ke dalam kerangka waktu yang sama.

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pembentukan badan otoritas untuk mengelola pembangunan ibu kota baru sudah dimulai. Presiden Jokowi disebut bakal menunjuk pemimpin badan otoritas tersebut pada akhir tahun.

Badan tersebut akan dibentuk dengan nama Badan Perencanaan Pemindahan Pembangunan Ibu Kota Negara atau BP3IKN. Pimpinannya akan selevel dengan menteri dan akan disahkan melalui peraturan presiden."Mudah-mudahan bisa terbit di akhir tahun," katanya saat dihubungi Republika, Rabu.

BP3IKN bakal memiliki lima kedeputian. Beberapa di antaranya deputi keuangan, skema pembiayaan, hingga perencanaan infrastruktur. (antara ed:satria kartika yudha)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat