JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk akan melakukan penawaran saham ke publik (IPO) pada kuartal IV 2023. Direktur Utama Bank Muamalat, Achmad Kusna Permana, mengatakan, rencana IPO sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023.

"Prosesnya sudah kita mulai dan sudah masuk RBB 2023. Memang itu bagian dari proposal penyehatan Muamalat bahwa setelah dua tahun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masuk kita akan listing," kata Permana di Jakarta, Kamis (10/11).

Selain untuk memenuhi ketentuan bursa yang mengharuskan 7,5 persen kepemilikan oleh publik pada perusahaan terbuka, IPO ini juga untuk memperkuat permodalan. Permana mengatakan, IPO juga menjadi peluang untuk BPKH mencari mitra investor yang tepat untuk bersama membesarkan Bank Muamalat.

BPKH sebagai lembaga negara yang memiliki dana kelolaan syariah jumbo akan menjadi daya tarik signifikan bagi investor lain. BPKH dapat mencari mitra strategis dengan latar belakang lembaga keuangan untuk bisa membantu keberlangsungan bisnis Bank Muamalat dan perkembangannya ke depan.

"Seharusnya, yang berminat banyak karena BPKH ini lembaga negara yang kaya. Ini peluang baik bagi investor lain serta bagi BPKH sendiri," katanya.

BPKH bisa mendapatkan capital gain sebagai salah satu dari keuntungan investasi, selain juga nantinya mendapat dividen. BPKH juga merupakan lembaga yang harus menghasil keuntungan setinggi-tingginya dengan risiko paling rendah.

BPKH menyatakan, investasi di Bank Muamalat telah melewati ekspektasi. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, return on investment dari investasi Rp 3 triliun telah melebihi target pada satu tahun pertama.

 

 

Seharusnya, yang berminat banyak karena BPKH ini lembaga negara yang kaya. Ini peluang baik bagi investor lain serta bagi BPKH sendiri.

 

 

SHARE    

"Saat ini sudah satu tahun sejak BPKH masuk ke Bank Muamalat. Kita dapat mengabarkan bahwa investasi BPKH di Bank Muamalat sudah di atas target," ungkapnya.

BPKH saat ini telah menempatkan investasi langsung di tiga bank syariah nasional dalam bentuk pembiayaan yang diterima (PYD) dan saham, yakni di Bank Muamalat, Bank NTB Syariah, dan UUS BPD Jambi. Ini termasuk dalam portofolio investasi BPKH yang sebesar 73 persen dari dana kelolaan.

Selain itu, BPKH berinvestasi di sukuk pemerintah, sukuk korporasi, investasi asing, dan lainnya. Sementara, 27 persen dana, yakni sebesar Rp 43,4 triliun, ditempatkan di perbankan syariah. Lima bank terbesar, yakni 26,46 persen di Bank Syariah Indonesia, 23,52 persen di Bank Muamalat, 10,09 persen di CIMB Niaga Syariah, 5,46 persen di Bank Mega Syariah, dan 4,86 persen di Permata Bank Syariah.

Secara total, dana kelolaan haji diproyeksikan mencapai Rp 160 triliun pada akhir tahun ini. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH, Indra Gunawan, menyampaikan, investasi di Bank Muamalat telah menghasilkan keuntungan 14 persen pada tahun ini.

"Kita quite happy dari Rp 1 triliun di tier 1 dan Rp 2 triliun di subdebt bisa peroleh return sebesar 14 persen. Tentu, masih banyak ruang yang bisa kita leverage," katanya.

Selain menggarap segmen haji, Indra mengatakan, Bank Muamalat juga akan merambah ke bisnis umrah dan melakukan IPO. Dengan ekosistem yang solid di sektor keuangan syariah dan komunitas Muslim, ia optimistis Bank Muamalat dapat terus mengembangkan bisnis.

Menurutnya, nasabah Bank Muamalat sudah terbukti loyal karena meskipun ada masalah, tidak terjadi rush dana. Komunitas Muslim juga punya keterikatan pada bank syariah pertama tersebut karena dibangun dari dana-dana masyarakat.

 

 

Kita dorong di kustodian, Bank Muamalat bisa menggarap hingga 15 juta akun.

 

 

SHARE    

Untuk bisnis ke depan, Indra mengatakan, Bank Muamalat didorong untuk menjadi bank kustodian mengingat dana hasil investasi dana haji kini sudah bebas pajak. Ini akan jadi peluang baru pada produk-produk investasi, seperti wealth management, family hajj fund, dan hajj saving plan. Hal itu juga akan merambat pada turunan produk, seperti asuransi, pembayaran, dan lainnya.

"Kita dorong di kustodian, Bank Muamalat bisa menggarap hingga 15 juta akun," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat