Warga melintas di depan mural ajakan pemilu damai menjelang Pemilu 2019 di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019). | ANTARA FOTO

Nasional

Pemilu 2024 dan Prediksi Tetap Terjadinya Polarisasi

Polarisasi tajam bisa diminimalisir saat Pemilu 2024 jika terdapat tiga atau empat capres.

OLEH FEBRYAN A

Pemilu 2024 diprediksi belum akan terbebas dari polarisasi atau keterbelahan masyarakat akibat aksi saling dukung pasangan capres-cawapres. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memprediksi hal ini lantaran akan masih ketatnya persaingan antarcalon di pilpres.

"Ke depan mungkin pembelahan akan terjadi. Kami inginkan ASN tidak ikut dalam polarisasi pembelahan jika terjadi kompetisi yang sangat ketat pada pilpres mendatang," kata Bagja saat membuka Rakornas Bawaslu dan Kepada Daerah terkait netralitas ASN, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (27/9).

Menurut dia, meningkatnya eskalasi politik antarcalon presiden bakal dipicu oleh konten-konten di media sosial. Karena itu, pihaknya memberikan perhatian serius pada media sosial.

Pihaknya berupaya mencegah penyebaran konten hoaks, fitnah, maupun kampanye hitam terkait salah satu calon di media sosial. Selain itu, diupayakan pula pencegahan agar ASN tidak melakukan pelanggaran netralitas di jagat maya.

"Kami harapkan ASN tidak termasuk buzzer yang kemudian membuat fitnah, hoaks dan lain-lain. Ini yang perlu kita jaga ASN ke depan," ujar Bagja.

Bagja pun meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) di semua instansi untuk mensosialisasikan ihwal netralitas di media sosial ini kepada ASN masing-masing. Upaya pencegahan itu diharapkan bisa menekan jumlah kasus pelanggaran netralitas saat Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun memprediksi polarisasi atau pembelahan masyarakat bakal tetap terjadi saat gelaran Pemilu 2024. Intensitas polarisasinya akan sangat ditentukan oleh jumlah capres.

"Kalau 2024 itu dua pasangan calon presiden, misalkan, ya bisa polarisasinya semakin tinggi, semakin tajam," kata Ujang kepada Republika, Selasa (27/9).

Menurut Ujang, polarisasi tajam bisa diminimalisir saat Pemilu 2024 jika terdapat tiga atau empat capres. Poros ketiga dan keempat ini akan mencegah masyarakat terbelah jadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan.

photo
Warga memakai topeng bergambar peserta Pilpres 2019, Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto (kanan) saat aksi Rukun Agawe Santoso pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Solo, Jawa Tengah, Ahad (13/10/2019). ANTARA FOTO/Maulana Surya/hp. - (ANTARA FOTO)

"Polarisasi bisa diminimalisirkarena ada pemecah ombak, pemecah gelombang karena pertarungannya tidak dua kubu, tidak dua seteru," ujarnya.

Namun, meski polarisasi bisa dikurangi dengan skema tiga atau empat capres, tapi pembelahan masyarakat akan tetap ada saat Pemilu 2024. Polarisasi akan tetap muncul sepanjang tim sukses capres ataupun partai pengusungnya terus melakukan strategi ‘pembusukan’ terhadap lawan politik.

"Dalam konteks membusuk-busuki lawan ini, kan bisa dengan menghantam lawan politik, menafikan, pembunuhan karakter, lalu mengkasus-kasukan, memfitnah, menebar hoaks dan sebagainya. Nah itulah sebenarnya yang akan memunculkan polarisasi masyarakat," kata Ujang.

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis, keterbelahan masyarakat tidak akan separah Pemilu 2019 karena masa kampanye sudah diperpendek. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, berdasarkan hasil riset sejumlah peneliti, memang polarisasi tajam terjadi saat Pemilu 2019.

"Karena itulah kenapa dalam perumusan masa kampanye, KPU RI akhirnya menetapkan 75 hari masa kampanye," ujar Idham kepada Republika, Rabu (28/9).

Untuk diketahui, saat Pemilu 2019, masa kampanyenya lima bulan. Dengan masa kampanye yang singkat, lanjut Idham, KPU berharap polarisasi masyarakat tidak terjadi pada tahun 2024.

"Kami berharap, di waktu kampanye yang singkat ini, para pendukung pasangan calon dapat lebih rasional mengampanyekan kandidat mereka masing-masing. Lebih ke kampanye program," ujarnya.

Tim sukses calon presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah diharapkan pula tidak berkampanye dengan cara menghina lawan ataupun menyebar fitnah. "Kami berharap nanti pada waktunya, semua pihak yang terlibat dalam kampanye mohon mematuhi aturan dalam UU Pemilu," katanya. 

Mengenang KH Zainuddin MZ: Amplop Kosong dan Sepeda Ontel

Setelah tiba di rumah dan amplop itu disobek, ternyata tak ada isinya sepeser pun

SELENGKAPNYA

Transformasi Cuap-cuap Jadi Cuan

Hadirnya fitur live shopping adalah game changer dalam dunia belanja daring. 

SELENGKAPNYA

Saat Jenderal Jadi Tumbal

TNI-AD telah kehilangan putra-putra terbaiknya di pagi buta awal Oktober 1965.

SELENGKAPNYA