Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersiap memimpin upacara peringatan HUT ke-493 Kota Jakarta di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/6). Upacara HUT Kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni itu diselenggarakan dengan menerapkan protoko | Republika/Putra M. Akbar

Jakarta

Kursi Deputi Harus Diisi Era Pj Gubernur

Penjabat gubernur DKI tidak didampingi wagub saat memerintah pemprov

JAKARTA -- Empat posisi deputi gubernur di DKI Jakarta kosong menjelang masa jabatan Gubernur Anies Rasyid Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022. Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif, mendorong agar kursi deputi gubernur diisi saat Ibu Kota dipimpin oleh penjabat (pj) gubernur mulai 17 Oktober 2022 hingga 2024.

Dia menganggap pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk mengisi kekosongan kursi deputi gubernur. Karena hal itu bisa membantu kinerja pj gubernur yang nantinya dalam bekerja tidak didampingi wakil gubernur. "Sebetulnya butuh juga, tapi tidak semua deputi gubernur. Ini sepertinya bisa dipertimbangkan untuk diangkat lagi," kata Syarif kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/9).

Empat posisi deputi gubernur yang kosong, meliputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, serta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Syarif, hanya Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang tidak terlalu penting atau mendesak untuk diisi.

"Karena tugas pada bidang itu bisa ditangani oleh asisten deputi gubernur dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," katanya.



Menurut Syarif, untuk Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sangat diperlukan. Pasalnya, posisi tersebut berkaitan dengan implementasi Pergub RDTR Nomor 31 Tahun 2022. Sedangkan Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman dibutuhkan untuk mengakselerasi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

"Kalau Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi itu juga diperlukan karena sekarang Jakarta masuk masa transisi kepindahan IKN ke Kalimantan Timur," kata Syarif.

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mendukung sosok pj gubernur pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyampaikan, bakal mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati setiap keputusan presiden. "Tentu saya bersama Pak Gubernur Anies akan selesai 16 Oktober. Nanti presiden akan menunjuk pj gubernur siapa pun yang dipilih kita akan hormati, hargai, dan dukung," kata Riza saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Ahad (25/9).

 

 

Nanti presiden akan menunjuk pj gubernur siapa pun yang dipilih kita akan hormati, hargai, dan dukung

 

AHMAD RIZA PATRIA Wakil Gubernur DKI Jakarta
 



Riza hanya berpesan, pj gubernur terpilih nantinya mampu melanjutkan program pemerintah yang masih terlaksana hingga kini. "Kita dukung untuk terus melanjutkan program Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik lagi," ujar Riza.

Gubernur Anies menjelang purnatugas mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Salah satu poinnya adalah perencanaan kelanjutan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dilakukan hingga 2026.

Dia ingin agar pj gubernur meneruskan proyek normalisasi sejumlah sungai. "Fokus pada antisipasi debit air yang belum tertampung melalui peningkatan kapasitas eksisting dan desain sistem drainase," kata Anies.

Dalam pokok pelaksanaan rencana itu, Anies menginstruksikan pengadaan tanah untuk naturalisasi atau normalisasi sungai yang dilakukan pada beberapa lokasi. Di antaranya, Kali Ciliwung, Kali Sunter Cipinang Melayu, Kali Angke, Kali Jatikramat, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut. "Dan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah pusat," kata Anies.

Gubernur Anies dan Wagub Riza akan meletakkan jabatannya pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI telah menyetorkan tiga nama kandidat calon pj gubernur DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Stabil
Ketua Umum Kadin DKI, Diana Dewi, menyoroti Provinsi Jakarta yang akan dipimpin oleh pj gubernur selama dua tahun ke depan. Dia menyampaikan, para pengusaha berharap pj gubernur nantinya bisa menjadi pemimpin yang efektif.

"Harapan kami, pj bisa mengentaskan persoalan Jakarta agar tercipta stabilisasi kondisi khususnya di bidang perekonomian," kata Diana, belum lama ini.

 

 

Harapan kami, pj bisa mengentaskan persoalan Jakarta agar tercipta stabilisasi kondisi khususnya di bidang perekonomian

 

DIANA DEWI Ketua Umum Kadin DKI Jakarta
 



Dia mengatakan, kondusivitas perekonomian bisa didukung dari segi pemerintah dengan terpilihnya pj gubernur yang efektif oleh Presiden Jokowi. Sebab itu, pihaknya menaruh harapan besar agar masa peralihan tidak menganggu roda perekonomian.

Diana mengingatkan, masih ada banyak persoalan Jakarta yang belum terselesaikan. Walaupun, ia mengakui pj gubernur bisa mengandalkan RPJMD DKI yang telah disusun hingga 2026. "Ini sudah ada blue print-nya, pj setidaknya harus bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan daerah," kata Diana. 

Tragedi 30 September 1965, Sejumlah Versi

Tak lama setelah peristiwa G-30-S/PKI, bermunculan berbagai analisis soal pemicunya.

SELENGKAPNYA

UUS Wajib Spin Off

Tentu ada risiko bagi BPD melakukan strategi “spin off, kemudian jual sebagian” ini.

SELENGKAPNYA

Korut Tembakkan Rudal Balistik

Uji coba Korut kali ini diperkirakan berlanjut dengan demo senjata lebih provokatif seperti SLBM.

SELENGKAPNYA