JAKARTA -- Pengendalian harga pangan bergejolak dinilai menjadi kunci untuk menjaga laju inflasi nasional. Pemerintah pusat dan Bank Indonesia mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam mengintervensi kenaikan harga pangan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, inflasi volatile food harus menjadi perhatian utama demi menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). "Pengendalian pangan bergejolak itu menjadi kunci agar bisa menyejahterakan rakyat, agar tidak menurunkan daya beli," kata Perry dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Rabu (14/9).

Perry mengatakan, inflasi pangan telah menurun dari 11,47 persen (year on year/yoy) pada Juli 2020 menjadi 8,69 persen pada Agustus (yoy). Inflasi pangan ditargetkan bisa menurun menjadi lima persen hingga akhir tahun.

Ancaman lain datang dari kenaikan harga BBM yang ditunjukkan pada inflasi administered price. Inflasi IHK per Agustus 2022 hanya turun tipis di level 4,69 persen (yoy) dari bulan Juli 2022 yang sebesar 4,94 persen (yoy).

Secara tahunan, kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah telah mengalami inflasi 6,84 persen per Agustus 2022. Nilai itu lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,51 persen. Padahal, nilainya belum memperhitungkan kenaikan BBM pada 3 September 2022.

"Penyesuaian harga BBM memang pilihan yang sulit. Hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan dampak rambatannya," katanya.

Kenaikan harga BBM diproyeksi meningkatkan inflasi di segala lini. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mencoba meredamnya dengan menurunkan biaya distribusi. Intervensi itu dilakukan menggunakan dana-dana di pemerintah daerah.

Dengan subsidi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). tingkat kenaikan harga diharapkan bisa diminimalkan. Ia mengapresiasi dan mendorong agar distribusi dana sosial dilakukan lebih masif demi menjaga daya beli masyarakat.

"Sinergi dan gotong royong antara semua pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak lainnya sangat penting untuk menjaga inflasi," kata dia.

GNPIP yang sudah diimplementasikan di 28 wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sejak 10 Agustus 2022, telah menjalankan sejumlah program. GNPIP tercatat berkontribusi membantu pelaksanaan 179 pasar murah, mengoordinasikan 43 kerja sama antardaerah, mendistribusikan 902.977 polybag bibit cabai, dan berbagai program lainnya.

Pekerja mengemas beras pesanan pelanggan di Pasar Induk Beras Cipinang , Jakarta, Senin (29/8/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan, kerja sama antardaerah harus ditingkatkan untuk mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengirim pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan.

"Lakukan operasi pasar demi memastikan keterjangkauan harga dan manfaatkan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi," kata Airlangga.

Daerah juga didorong untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi. Kemudian, mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk ketahanan pangan dan pemanfaatan dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Airlangga mengingatkan, penanganan inflasi akan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. "Kita harus siap-siap angka inflasi kita akan sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi. Apa yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan, yaitu administered price dan pangan," katanya.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah penting untuk menahan laju inflasi pada 2022. Hal ini mengingat laju inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena kenaikan harga BBM.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, kenaikan harga BBM berpotensi mendorong laju inflasi melebihi target pemerintah. "Sehingga ini yang kemudian mendorong pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah saling bekerja sama dalam menahan laju inflas. Kalaupun meningkat, tidak meningkat secara signifikan,” kata Yusuf, kemarin.

Menurut dia, TPID harus bisa memitigasi kenaikan inflasi yang disebabkan beberapa faktor, termasuk harga pangan. “Mengawasi alur produksi dan distribusi menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan agar inflasi tidak terkerek ke level yang lebih tinggi,” ucapnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan laju inflasi. Koordinasi juga perlu ditingkatkan bagi daerah yang surplus dengan daerah defisit pangan.

"Hal ini karena daerah-daerah defisit pangan terkendala kontur wilayahnya, tantangan segi logistik perlu dilakukan kerja sama dengan daerah lain yang surplus,” ucapnya.

Daerah Siap Gelontorkan Anggaran

Pemerintah daerah menyatakan siap mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi. Anggaran yang disiapkan akan digunakan untuk memberikan subsidi di sektor transportasi hingga operasi pasar murah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) berdialog dengan pedagang ayam potong saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Baltos, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/9/2022). - (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

SHARE    

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, menyatakan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 185 miliar untuk pengendalian inflasi setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjelaskan, anggaran tersebut merupakan anggaran reguler dan hasil realokasi 2,21 persen Dana Transfer Umum (DTU).

Anggaran tersebut bakal digunakan untuk melakukan intervensi di sejumlah sektor. “Jadi anggaran regulernya Rp 118 miliar ditambah dengan earmarking Rp 66,6 miliar,” kata Emil dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).

Emil menjelaskan, anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk intervensi di sektor transportasi. Dia menjelaskan, Dishub telah menganggarkan Rp 24 miliar, yang antara lain untuk subsidi angkutan kapal perintis. Subsidi juga diberikan untuk bus Trans Jatim rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik dengan total anggaran Rp 9 miliar.

"Subsidi ini agar tarif penumpang tetap terjangkau, sehingga banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya.

Selanjutnya, Dinas Sosial akan memberikan top-up bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total penerima 4.000 orang. Setiap orang akan mendapat Rp 600 ribu, sehingga total anggaran yang disediakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Di sektor pertanian dan perkebunan, menurut Emil, Dinas Pertanian menganggarkan Rp 3,65 miliar untuk bantuan perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok tani sebesar Rp 30,45 juta per desa. Adapun total penerima mencapai 120 desa. Rencana bantuan terdiri atas alat hidroponik, benih, bibit, pakan, kolam ikan, dan pendampingan.

Menurut dia, anggaran juga disediakan Dinas Perhubungan sebesar Rp 14,56 miliar untuk bantuan sosial bagi ojek konvensional dan online dengan besaran Rp 600 ribu per orang. Jumlah total penerima mencapai 24.271 orang. "Harapannya dapat membantu pemenuhan operasional pengemudi ojek akibat kenaikan harga barang," kata dia.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku telah meminta kepada masing-masing kabupaten/kota untuk menurunkan inflasi. Pasalnya, inflasi di DIY cukup tinggi karena terjadinya kenaikan pada sejumlah bahan pokok menyusul naiknya harga BBM. Saat ini, inflasi di DIY tercatat di angka 5,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari batas yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar lima persen.

Sultan menyebut pihaknya telah menyelesaikan tahap pertama penanganan inflasi pada jajaran forkopimda. Selanjutnya, menurut Sultan, aspek teknis harus segera dilakukan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, seperti melalui pemberian bantuan sosial (bansos).

Warga antre mengambil bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Mlati, Sleman, Yogyakarta, Jumat (9/9/2022). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

"Kita lanjutkan aspek teknis. Dalam aspek teknis itu ada BLT (bantuan langsung tunai) dari APBN, ada BLT dari APBD," kata Sultan.

Selain itu, Sultan meminta agar operasi pasar semakin ditingkatkan guna mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Operasi pasar bukan hanya bertujuan menstabilkan harga barang, melainkan juga akan membantu pabrik tetap beroperasi untuk memasok barang.

Oleh karena itu, Sultan menekankan pentingnya mekanisme yang tepat dan strategis dalam menurunkan inflasi di DIY yang sudah tinggi. "Mungkin operasi pasar, mungkin apa pasar murah, dan sebagainya (agar dilakukan) untuk tidak makin menaikkan inflasi," ujar Sultan.

Sultan menambahkan, bansos BBM yang diambil dari anggaran pemerintah daerah, yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar dua persen juga dimungkinkan untuk menurunkan inflasi. "Kita mengasumsikan ada Rp 28,7 (miliar) yang dua persen itu dari masing-masing kabupaten/kota," ujar Sultan.

BLT BBM 

Terkait program pemerintah pusat, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sudah tersalurkan kepada 40 persen penerima. Bantuan ini ditargetkan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).  "Sejak disalurkan per 1 September 2022 hingga saat ini, BLT BBM telah menjangkau 8.179.131 KPM," kata Risma seusai mengecek penyaluran BLT BBM di Aceh, Rabu (14/9).

Melihat penyaluran sudah mencapai 40 persen dalam 14 hari, Risma yakin penyerahan bantuan ini rampung akhir September ini.  Risma mengatakan, penyaluran BLT BBM ini sudah dilakukan di 461 kabupaten/kota. Adapun di Provinsi Aceh, penyaluran sudah mencapai 51 persen, atau menjangkau 266.762 KPM dari target 518.197 KPM.  "Kalau Aceh, targetnya pekan ini sudah bisa selesai penyalurannya," ujar eks wali kota Surabaya itu.

Menurut Risma, BLT BBM bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat karena pihaknya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur. Di Aceh, misalnya, Risma melihat sendiri penyaluran berjalan lancar, nyaris tanpa kendala. "Masyarakat terima langsung uangnya, bersih, jadi nggak ada yang motong-motong," kata politikus PDIP itu.

Program BLT BBM ini dibuat pemerintah seiring dinaikkannya harga BBM. Program ini ditargetkan untuk 20,65 juta keluarga miskin.  Besarannya Rp 150 ribu per keluarga per bulan selama empat bulan, September-Desember. Tapi, penyalurannya dilakukan dua kali saja, yakni Rp 300 ribu pada September dan Rp 300 ribu pada Desember. Penyaluran dilakukan oleh PT Pos Indonesia.