Siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) saat hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Anyelir I, Depok, Jawa Barat, Senin(18/7/2022). | Republika/Thoudy Badai

Halaman 4

Jangan Keliru Maknai Regulasi Adaptif PTM

Studi menunjukkan PTM masih merupakan metode paling baik bagi peserta didik.

OLEH RR LAENY SULISTYAWATI, RONGGO ASTUNGKORO

Tahun ajaran baru 2022/2023 menjadi hari cerah bagi peserta didik. Sudah hampir dua tahun, sejak pandemi mulai merebak, peserta didik terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Namun, pada tahun ajaran baru ini, para siswa bisa kembali merasakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen mulai Senin (18/7).

Namun, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono mengingatkan, seluruh pihak untuk tidak keliru menilai kebijakan pelonggaran pemerintah soal PTM di sekolah, aktivitas di kantor, atau ruang publik. Hariadi melihat sebagian masyarakat menganggap pelonggaran tempat publik maupun PTM justru dilihat seakan Covid-19 telah selesai.

“Aktivitas dan pergerakan masyarakat tampak sekali mengabaikan atau setidaknya menganggap enteng protokol kesehatan serta keharusan vaksinasi Covid-19,” kata Hariadi, Rabu (10/8).

Menurut Hariadi, kebijakan yang dirumuskan pemerintah dipengaruhi sifat Covid-19. Sejauh ini, ia menilai, kebijakan vaksinasi dan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah masih relevan. Namun, pengendoran kebijakan inilah yang membuat masyarakat menganggap tak ada bahaya dan mengakibatkan risikonya makin besar.

Pemerintah memang sudah melonggarkan pelaksanaan PTM untuk tahun ajaran baru. Hal ini mempertimbangkan kondisi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia yang terlihat mulai melandai sebelum memasuki tahun ajaran baru. Pelaksanaan PTM sebenarnya sudah didorong sejumlah pihak untuk mengantisipasi persoalan learning loss pada peserta didik. Wajar, penerapan sekolah secara daring membatasi interaksi sesame teman, guru, maupun lingkungan sekolah.

photo
Sejumlah murid SD mengikuti Apel pagi hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Inpres Vim 3 Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (18/7/2022). Pada tahun ajaran baru 2022/2023, pemerintah setempat memberlakukan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dengan menerapakan protokol kesehatan salah satunya wajib memakai masker saat belajar dalam kelas. - (ANTARA FOTO/Sakti Karuru)

Meskipun, sudah digelar PTM 100 persen, nyatanya kebijakan yang diambil pemerintah mulai fleksibel. Kasus Covid-19 memang sempat mengalami lonjakan awal 2022. Bahkan, Presiden Joko Widodo saat itu sempat meminta PTM dievaluasi untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 semakin meluas. Terutama di tiga provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” kata Jokowi, saat itu. Instruksi Jokowi ini dinilai wajar karena saat itu kasus Covid-19 mencatatkan puncaknya pada 16 Februari dengan 64.718 kasus. 

Kini, lonjakan kasus Covid-19 mulai mereda sebelum tahun ajaran 2022/2023 dimulai. Bahkan, pada hari pertama ajaran baru, penambahan kasus mencatatkan angka 3.393 kasus. Selanjutnya jumlah kasus mengalami naik turun hingga awal Agustus 2022.

Tercatat, kenaikan tertinggi dua bulan sejak tahun ajaran baru terjadi pada Rabu (27/7) sebanyak 6.438 kasus dan Rabu (3/8) sebanyak 6.167 kasus. Melihat kondisi yang masih fluktuatif ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adaptif untuk PTM. Terbaru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

SE ini sebagai respons pemerintah terhadap munculnya kasus Covid-19 di beberapa daerah, terutama di lingkup sekolah. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengaku, diskresi dalam SE ditujukan untuk membuat pembelajaran di satuan pendidikan berjalan dengan baik, tetapi tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19.

“Jika ada yang terpapar Covid-19 yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktivitas PTM di satuan pendidikan," kata Suharti, Senin (1/8).

Dorongan negara G-20 

Terpisah, negara-negara anggota G-20 juga menyoroti risiko learning loss pendidikan di seluruh dunia. Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G-20, Iwan Syahril, mengakui, peserta didik di seluruh dunia menghadapi masalah akses mendapatkan pembelajaran dan risiko kehilangan pembelajaran atau learning loss.

"Siswa di seluruh dunia menghadapi masalah akses mendapatkan pembelajaran dan risiko kehilangan pembelajaran atau learning loss," ujar Iwan, beberapa waktu lalu.

Iwan menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah bisa membuat peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik. Selain itu, kata dia, berbagai studi juga menunjukkan, pembelajaran tatap muka masih merupakan metode paling baik bagi peserta didik.

Counsellor of Education and Research Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Han Xiao Zhang, mengaku, komitmen pemerintah Australia memulihkan pembelajaran sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Menurut dia, pihaknya juga menyadari betapa pentingnya PTM.

“Kami sadar pentingnya PTM. Pemerintah pusat dan negara bagian sudah sepakat, sekolah adalah yang pertama buka dan terakhir tutup, dari semua lembaga, ketika terkait pembatasan karena Covid-19. Ini komitmen kami memastikan sekolah adalah hal pertama yang kami prioritaskan,” ujar Han.

Chief of Education UNICEF Katheryn Bennett mengaku, pembelajaran digital memang telah menolong masyarakat global untuk lebih mudah mengakses pembelajaran. Namun, PTM antara guru dan murid, serta murid dengan teman-teman sekolahnya, tidak bisa tergantikan di negara manapun. "PTM tidak ada gantinya. Ini pentingnya menjaga sekolah tetap buka. Mari kembalikan semua siswa ke sekolah," kata Katheryn.

IKHTISAR

1 Agustus 2022 - Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19. SE ini mengatur penghentian PTM pada rombongan belajar jika ditemukan kasus Covid-19.

24 Maret 2022 - Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022. Mengatur soal pemberian pilihan kepada orang tua mau PTM atau PJJ. Membatalkan SE Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022.

2 Februari 2022 - Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Mengatur PTM Terbatas 50 persen.

Sumber: Kemendikbudristek

Jangan Lupa Soal Kebersamaan

Para pendiri bangsa ini telah memberikan teladan untuk bahu-membahu, saling membantu menghadapi tekanan penjajah.

SELENGKAPNYA

Risiko Resesi Indonesia Kecil

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain, bahkan di antara negara G-20.

SELENGKAPNYA

UMKM Kontributor PDB Nasional 

Kemenkop dan UKM menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63 persen pada 2022.

SELENGKAPNYA