JAKARTA --  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pemerintah menargetkan perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UMKM hingga 30 persen pada 2024.

"Pemerintah menyediakan Rp 373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50 persen," kata Erick di Jakarta, Rabu (13/7).

Menurut Erick, alokasi pendanaan Rp 373 triliun itu merupakan angka yang besar mengingat pemerintah memberikan subsidi 13 persen dan porsi yang akan masuk ke paket KUR sebesar tiga persen. Pemerintah, kata Erick, juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara.

Sebanyak tiga kementerian, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa 50 persen dan sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian.

Kementerian BUMN akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekaar dan nasabah UMKM perbankan pelat merah ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Erick menilai penyerapan KUR itu memerlukan kolaborasi antar-lini, tak hanya antar-kementerian, tetapi juga pemerintah daerah.

Erick mengatakan, perusahaan pelat merah juga terus berkomitmen mendorong pengembangan UMKM melalui tiga hal, yakni pembiayaan, pendampingan, dan pasar. Erick pun telah melakukan refocusing bisnis bank-bank BUMN. "Dulu Bank Rakyat Indonesia (BRI) waktu pertama saya masuk itu bukan bank rakyat, tapi malah bank korporasi besar yang mana 80 persen pinjamannya untuk korporasi," kata Erick.

Erick meminta direksi dan komisaris BRI mengubah fokus bisnis dengan memprioritaskan terhadap pembiayaan untuk UMKM dan rakyat. Dalam waktu dua setengah tahun, mantan presiden Inter Milan tersebut mengeklaim berhasil mengembalikan proporsi pembiayaan BRI dengan 85 persen kepada UMKM.

"BRI berfokus pada ultramikro dan UMKM hingga ke pelosok negeri. Total sudah ada 2,3 juta UMKM binaan dan 14.584 klaster binaan, dan penyaluran KUR sebesar Rp 88,9 triliun," kata Erick.

Tak berhenti di situ, Erick juga mendorong kemudahan akses permodalan UMKM dan ultramikro dengan membentuk holding BUMN ultramikro yang digawangi BRI, Pegadaian, dan PNM. Erick menilai, holding ultramikro sebagai lokomotif bagi ekosistem UMKM dan ultramikro.

Perajin menjemur batu bata hasil produksinya di salah satu sentra produksi batu bata di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan total realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional hinggal 31 Mei 2022 mencapai Rp 147,7 triliun atau 39,6 persen dari target yang telah diberikan kepada 3,18 juta debitur. - (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

SHARE    

Erick mengatakan, keberpihakan terhadap UMKM menjadi prioritas mengingat tolok ukur pembiayaan UMKM Indonesia masih 20 persen atau tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, yang sudah mencapai 50 persen. Erick menambahkan, kontribusi kredit usaha rakyat (KUR) BUMN terhadap KUR nasional mancapai 92,4 persen atau Rp 260 triliun dari total KUR yang sebesar Rp 282 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  meminta para pelaku UMKM menjual produk mereka dengan memanfaatkan pemasaran berbasis aplikasi daring guna mendongkrak omzet penjualan. "Jadi, yang namanya digitalisasi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sekarang ini wajib. Jadi, bapak, ibu, yang belum masuk marketing-nya ke dunia online, segera masuk ke aplikasi, apa pun platformnya," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi meminta para pelaku UMKM memasarkan produknya menjadi terbuka lebar. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan para pelaku usaha juga turut meningkatkan kesiapan produksi mereka jika hendak memasarkan produk lewat daring. 

"Kalau sudah yang namanya masuk ke pasar online, kesiapan produksi harus betul-betul siap. Jangan sampai kita hanya produksi bisa 100, nanti pesanannya 10 ribu. Ada banyak kejadian seperti itu dan tidak siap," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, mengurus perizinan untuk UMKM melalui sistem OSS hanya memakan waktu maksimal 30 menit dan gratis.

Bahlil mengatakan, sistem OSS berbasis risiko diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Agustus tahun 2021 lalu sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), khususnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh pelaku UMK dengan risiko rendah berlaku pula sebagai perizinan tunggal, yaitu termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal. Kendati sudah tidak ada kendala berarti bagi perizinan UMKM, mantan ketua umum Hipmi itu mengakui masih belum menyempurnakan pelayanan yang cepat bagi pelaku usaha berskala besar.

Bahlil menambahkan, berdasarkan diskusinya dengan Menteri BUMN Erick Thohir, diketahui bahwa ternyata hampir 50 persen UMKM di Indonesia belum formal atau belum memiliki legalitas usaha. Masih banyaknya pelaku usaha yang informal itu pulalah yang jadi penyebab rendahnya kredit bagi UMKM.

"Setelah kami berdiskusi dengan perbankan dan Pak Erick, ini ternyata hampir 50 persen UMKM kita belum formal. Masih informal. Itulah salah satu penyebab mengapa mereka tidak mendapat fasilitas kredit. Tetapi, atas perintah Pak Erick sebagai menteri BUMN, berkolaborasi dengan Menkop UKM, sekarang kami kerjanya bagi-bagi NIB kepada nasabah-nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapat kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR," ujarnya.

Kementerian Investasi/BKPM terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam menjalankan program pendampingan UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan usaha. Dengan begitu, UMKM dapat terus tumbuh dan mempertahankan ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

Pekerja Mendong Jaya menyelesaikan sandal berbahan mendong di Kampung Pagar Gunung, Kelurahan Singkup, kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (2/7/2022). BNI telah merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2022 sebesar Rp148,12 triliun kepada 3,19 juta debitur dengan KUR Super Mikro sebesar Rp2,57 triliun kepada 292.940 debitur.  - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat