JAKARTA -- Komisi VI DPR telah menyetujui usulan pengajuan penyertaan modal negara (PMN) tahun depan kepada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya PT Airnav Indonesia. Nantinya, PMN sebesar Rp 790 miliar yang akan diterima Airnav Indonesia dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Nantinya, sesuai dengan proposal, anggaran tersebut akan kami alokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan Airnav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia,” kata Direktur Utama Airnav Indonesia Polana B Pramesti kepada Republika di Jakarta, Senin (11/7).

Polana menjelaskan, peningkatan layanan Airnav akan dilakukan melalui program peremajaan fasilitas sistem navigasi penerbangan di sejumlah lokasi kerja. Polana mengatakan, sudah memetakan cabang prioritas yang akan menggunakan PMN tersebut.

“Untuk saat ini, kami akan prioritaskan di empat cabang. Di antaranya Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC), Medan, Balikpapan, dan Pontianak,” ujar Polana.

Polana mengatakan, skala prioritas menjadi dasar dengan mempertimbangkan batas usia ekonomis fasilitas yang dimiliki Airnav Indonesia. Menurut dia, hal tersebut krusial untuk segera dipenuhi karena adanya tuntutan peningkatan kemampuan dan fitur sistem penerbangan global.

“Sesuai dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) Global Air Navigation Plan (GANP) yang dituangkan dalam ICAO Aviation System Block Upgrade (ASBU) menuju pelayanan penerbangan yang seamless dengan mengutamakan peningkatan keselamatan dan kapasitas ruang udara Indonesia,” kata Polana.

Selain itu, Polana melanjutkan, pemanfaatan penambahan PMN tersebut juga selaras dengan dukungan Airnav Indonesia terhadap road map program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2020 hingga 2004. Hal tersebut sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 13 Tahun 2021 serta rencana keselamatan penerbangan nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 180 Tahun 2021.

Polana menilai, peningkatan kualitas fasilitas sistem navigasi penerbangan tersebut juga merupakan bentuk dukungan rencana strategis pemerintah, terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). “Ini melalui konektivitas udara terpadu dan pengambil alihan ruang udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna melalui realignment FIR Singapura menjadi FIR Jakarta,” kata Polana. 

Petugas memantau pergerakan pesawat udara di menara Air Traffic Controller (ATC) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (13/10/2021). AirNav Indonesia menyiapkan berbagai fasilitas, sarana prasarana, prosedur serta menyiagakan sekitar 80 orang petugas ATC untuk pelayanan navigasi pesawat udara di Bandara Ngurah Rai guna menyambut pembukaan kembali penerbangan internasional di bandara tersebut. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

SHARE    

Komisi VI DPR menyetujui PMN dalam bentuk tunai dan nontunai sebesar Rp 73 triliun kepada 10 BUMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN untuk pengembangan usaha maupun penugasan negara. “Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN Tunai tahun 2023,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat membacakan keputusan kesimpulan  rapat kerja dengan Kementerian BUMN di Kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu.

Sebanyak 10 BUMN itu, di antaranya PLN, LEN, ID FOOD, Hutama Karya, Aviasi Pariwisata Indonesia, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, KAI, Reasuransi Indonesia Utama, DAMRI, dan AirNav.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kontribusi BUMN terhadap negara jauh lebih besar daripada PMN yang diberikan kepada BUMN. Ia menyebutkan, jumlah PMN selama periode 2012 hingga 2022 tercatat sebesar Rp 269 triliun atau hanya sebesar enam persen dari total kontribusi BUMN yang berupa dividen, pajak, dan PNBP. 

Menurut Erick, kontribusi BUMN terhadap negara secara konsisten meningkat sekitar Rp 50 triliun setiap tahun. Erick juga menargetkan setoran dividen BUMN kepada negara terus meningkat dari Rp 39,7 triliun pada 2022 menjadi Rp 43,3 triliun pada 2023 dan lebih dari Rp 50 triliun pada 2024. Erick ingin kontribusi dividen dapat sebanding dengan PMN yang diterima BUMN.

“Jadi, antara PMN dan dividen itu bisa berimbang 0-0 atau 50 : 50 dari totalnya. Kami akan memastikan PMN ini membawa hasil yang baik, tidak sekadar menyandarkan keuangan BUMN kepada negara,” ujar Erick.

Pakar Politik Ekonomi Pembangunan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Poppy Sulistyaning Winanti menilai, tambahan PMN kepada perusahaan-perusahaan pelat merah merupakan dukungan negara terhadap BUMN. “Selama ini BUMN banyak mengemban peran kepanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan kepada masyarakat ini yang tak menjadi tanggung jawab badan usaha swasta nasional atau asing,” kata Poppy.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, kata Poppy, BUMN juga mempunyai tugas menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut dia, tugas menjaga ketahanan ekonomi nasional dilakukan oleh negara, tetapi negara bisa mendelegasikan kewajiban tersebut kepada institusi yang dimilikinya, yaitu BUMN.

Poppy memandang pemberian PMN untuk memastikan BUMN dapat kembali sehat sehingga bisa menjalankan tugas negara untuk menjaga perekonomian nasional dan pelayanan berkesinambungan kepada masyarakat.

“BUMN tugasnya berat. Mereka dituntut bekerja profesional untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sebagai kepanjangan tangan negara,” kata Poppy.

Poppy berpesan pengelolaan BUMN harus dilakukan dengan bijaksana meski mendapatkan dukungan modal dari negara. BUMN harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa dukungan yang diberikan negara selama ini dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa tumbuh dan berkembang untuk dapat memberikan kontribusi dividen maupun layanan prima.

Jika tidak bisa memberikan kontribusi lagi kepada negara dan masyarakat, Poppy menyarankan Menteri BUMN segera melikuidasi BUMN tersebut. Sementara yang memiliki peran strategis, tetapi kinerjanya belum sesuai harapan, disarankan untuk dapat diselamatkan dan diawasi lebih ketat.

“Menteri Erick Thohir sudah melakukan evaluasi mendalam ketika hendak mengusulkan PMN ke DPR sehingga BUMN yang diberikan tambahan modal saat ini merupakan entitas yang memiliki peran strategis bagi kepentingan negara dan masyarakat,” ujar Poppy.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat