JAKARTA -- PT PLN (Persero) resmi mendapatkan persetujuan suntikan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 10 triliun pada 2023 dari Komisi VI DPR. Kucuran dana PMN tersebut salah satunya akan digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bersyukur, pengajuan PMN untuk mendanai proyek infrastruktur kelistrikan disetujui Komisi VI DPR. “Alhamdulillah, paparan filosofis ideologis yang kami sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI,” kata Darmawan di Jakarta, Selasa (5/7).

Darmawan menjelaskan, pendanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi. Ada 4.700 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN, 293 desa belum menikmati listrik sama sekali, dan sisanya menikmati secara mandiri.

“Dengan good corporate governance (GCG), dana PMN akan digunakan untuk pembangunan listrik di wilayah 3T serta pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya,” kata Darmawan.

Pengajuan PMN ini akan didistribusikan untuk sejumlah proyek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa, Madura, Bali melalui pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun. Selain itu, sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), PLTA, dan  pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Darmawan menjelaskan, saat ini, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25 juta-45 juta per pelanggan. Dengan tingginya investasi tersebut, pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

PLN juga telah menerima kucuran PMN sejak 2020 dengan penyerapan mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN. Selanjutnya, realisasi PMN 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini, PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Saat ini, PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi desa berlistrik secara total 99,7 persen. Namun, dari angka tersebut, masih ada desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN sehingga rasio elektrifikasinya menjadi 90,78 persen.

Untuk bisa mencapai 100 persen, PLN masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 17,96 triliun dengan perincian untuk wilayah Jawa, Madura, Bali sebesar Rp 2,03 triliun. Adapun untuk Sumatra dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta Papua membutuhkan Rp 6 triliun.

Sebelumnya, pimpinan rapat kerja Komisi VI DPR Mohammad Hekal mengatakan, PMN tunai 2023 kepada PLN sebesar Rp 10 triliun merupakan bagian dari penugasan pemerintah. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikkan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat