JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2023 dan inisiatif aksi korporasi tahun ini. Usulan PMN tunai kepada 10 BUMN senilai Rp 69,82 triliun pada tahun depan.

Selain PMN tunai, Komisi VI DPR juga menyetujui usulan PMN nontunai 2023 sebesar Rp 3,44 triliun. PMN nontunai tersebut terdiri atas Rp 838,4 miliar kepada PT Len Industri (Persero) atau Defend ID dan Rp 2,6 triliun kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.

"PMN tunai kepada Len Industri sebesar Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha yang meliputi pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata," kata pimpinan rapat kerja Komisi VI DPR Mohammad Hekal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/7).

Anggota DPR Mohamad Hekal berjalan. (Republika/Prayogi)

 

Hekal mengatakan, PMN tunai 2023 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun merupakan bagian dari penugasan pemerintah. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).

Ia menambahkan, PMN juga diberikan kepada RNI senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha yang akan digunakan dalam rangka struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hekal menyebut, PT Hutama Karya (Persero) mendapat porsi PMN paling besar dengan Rp 30,561 triliun untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap I dan tahap II. 

Kemudian, PT Aviasi Pariwisata Nasional (Persero) atau InJourney sebesar Rp 9,5 triliun untuk atau penugasan dan pengembangan usaha yang bertujuan memperkuat permodalan dalam restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, pembebasan lahan, dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.

Penumpang menunjukkan stiker dari petugas PT KAI Daop VI Yogyakarta saat kampanye cegah kekerasan dan pelecehan seksual di Stasiun Yogyakarta, Rabu (28/6/2022). Kampanye ini dilakukan serentak di daerah operasi PT KAI seluruh Indonesia. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Hekal menyebutkan, PT KAI (Persero) juga mendapat persetujuan PMN sebesar 4,1 triliun untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re sebesar Rp 3 triliun untuk memperbaiki tingkat kesehatan agar mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Ia menyampaikan, Komisi VI juga memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk aksi korporasi atau rights issue kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue. Hekal menyebutkan, rights issue Krakatau Steel akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha.

Hekal mengatakan, aksi korporasi Semen Indonesia sesuai dengan persetujuan inbreng semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN subklaster semen demi penguatan BUMN dalam persaingan industri semen. 

Ia menambahkan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk juga akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN 2022 sebesar Rp 3 triliun dan Rp 1,98 triliun, serta Bank BTN sebesar Rp 2,98 triliun dari cadangan pembiayaan investasi.

Hekal mengatakan, Komisi VI juga menyetujui tambahan PMN dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta penjualan saham jenis saham dalam portepel dengan metode rights issue dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN 2022 sebesar Rp 7,5 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanti mengatakan, Fraksi PDIP juga menyetujui usulan 10 BUMN penerima PMN 2023 dan inisiatif aksi korporasi atau rights issue pada 2022. "Setelah penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir, Fraksi PDIP menyetujui 10 BUMN penerima PNM 2023 dengan total anggaran Rp 73,26 triliun dan menyetujui insiatif aksi korporasi 2022 untuk tujuh BUMN," kata Evita.

Evita menilai, BUMN memiliki peranan besar dalam pembangunan nasional. Ia menyebut, pandemi Covid-19 memengaruhi secara signifikan kinerja keuangan BUMN sehingga pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik. Secara umum, Evita menambahkan, kinerja BUMN juga mengalami peningkatan.

Sejumlah kendaraan melintasi di gerbang pintu tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 (Seulimum-Jantho) pada hari pertama resmi beroperasi di Aceh Besar, Aceh, Rabu (27/4/4). PT Hutama Karya menyatakan jalan tol Sigli-Banda Aceh terdiri 6 Seksi sepanjang 71 kiloemetr dan untuk Seksi 2 sepanjang 6 kilometer resmi beroperasi tanpa uji coba dan langsung diberlakukan pengenaan tarif. - (ANTARA FOTO/Ampelsa)

SHARE    

Evita menyampaikan, pemerintah dan DPR terus mendorong perbaikan kinerja BUMN melalui kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan melalui pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, ataupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan. Evita berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja BUMN dengan tujuan meningkatkan kontribusi BUMN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pajak dan dividen.

Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong peningkatan kontribusi BUMN terhadap negara. Erick menilai, kesehatan keuangan dan transformasi bisnis yang tepat akan memperkuat kinerja BUMN yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kontribusi terhadap negara.

"Dalam tiga tahun terakhir, alhamdulillah kalau dilihat dari data-datanya, kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih Rp 1.200 triliun yang terdiri atas pajak, dividen, dan bagi hasil," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Erick menyampaikan, kontribusi BUMN terhadap negara dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp 4.013 triliun yang berasal dari Rp 2.118 triliun pajak, Rp 1.466 triliun dalam bentuk PNBP, dan Rp Rp 429 triliun dividen.

Erick mengatakan, kontribusi BUMN terhadap negara jauh lebih besar daripada PMN yang diberikan kepada BUMN. Erick menyebutkan, jumlah PMN selama periode 2012 hingga 2022 tercatat sebesar Rp 269 triliun atau hanya sebesar enam persen dari total kontribusi BUMN yang berupa dividen, pajak, dan PNBP.  Menurut Erick, kontribusi BUMN terhadap negara secara konsisten meningkat sekitar Rp 50 triliun setiap tahun.

Erick juga menargetkan setoran dividen BUMN kepada negara terus meningkat dari Rp 39,7 triliun pada 2022 menjadi Rp 43,3 triliun pada 2023 dan lebih dari Rp 50 triliun pada 2024. Erick ingin kontribusi dividen dapat sebanding dengan PMN yang diterima BUMN.

"Jadi, antara PMN dan dividen itu bisa berimbang 0-0 atau 50:50 dari totalnya. Kami akan memastikan PMN ini membawa hasil yang baik, tidak sekadar hanya menyandarkan keuangan BUMN kepada negara," kata Erick. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat