MADINAH — Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) harap-harap cemas menanti kepastian soal visa haji furada atau mujamalah. Saat ini, Pemerintah Arab Saudi sudah membuka akses visa tersebut.

“Kapan bisa mengakses visa furada, ternyata sistem dibuka, tetapi user masih ditahan,” ujar Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (Ampuh), Tri Winarto, saat dihubungi Republika, Selasa (21/6).

Tri mengatakan, PIHK sudah selesai mempersiapkan segala keperluan terkait akomodasi, seperti hotel transit, hotel Makkah dan Madinah, serta pemilihan Maktab di Armuzna. “Termasuk yang tidak kalah penting pemesanan airlines (maskapai penerbangan) yang akan memberangkatkan jamaah," kata dia.

Saat ini, asosiasi sedang bernegoisasi agar maskapai tidak menghanguskan tiket yang sudah dibayar penuh oleh semua penyelenggara haji khusus. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi antara PIHK dan pihak maskapai penerbangan haji khusus. 

“Mudah-mudahan Kementerian Agama tanggap membantu memberikan solusi, memberikan kemudahan agar PIHK tidak bangkrut," kata dia.

Jamaah calon Haji Khusus dari Sari Ramada Arafah Travel mengikuti kegiatan Manasik Haji, di Jakarta, Ahad (19/6/2022). (ilustrasi) - (Darmawan/Republika)

SHARE    

Tri menyebut, semua maskapai yang memiliki rute penerbangan haji membuat sistem booking tiket dengan pembayaran penuh. Tiket yang sudah dibayar penuh akan hangus jika tidak digunakan oleh jamaah haji furoda atau mujamalah. 

Sebelumnya, Ampuh telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag. Melalui surat itu, Ampuh berharap maskapai menghapus sistem hangus tiket yang telah dibayarkan penuh oleh PIHK.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah meneruskan aspirasi tersebut kepada Kementerian Perhubungan. "Kami sudah menghubungi Direktur Perhubungan Bu Kristi dan Direktur Timur Tengah Pak Bagus tentang hal ini," ujar Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, dalam pesan yang diterima Republika, Senin (20/6).

Menurut dia, Kemenag tidak memiliki posisi untuk menentukan. "Sesuai UU No 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa haji furoda harus diselenggarakan oleh PIHK dan dilaporkan ke Kemenag. Maka, posisi Kemenag adalah menerima laporan," ujarnya menjelaskan.

Terkait visa furoda atau mujamalah yang belum keluar, Kemenag pun belum menerima laporan tentang hal itu. Nur mengatakan, visa tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Kerajaan Saudi. Saudi seringnya tidak memberi informasi siapa saja yang akan diberikan visa, berapa jumlahnya, serta kapan visa diberikan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat