Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan dalam penetapan pasangan calon kepala daerah di markas DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). | Republika/Putra M. Akbar

Nasional

Ganjar Diminta Santai Tunggu Mega

Politikus PDIP meminta Ganjar bersikap santai terkait Pilpres 2024.

JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersikap santai terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, hal-hal yang berkaitan dengan pilpres merupakan kewenangan penuh dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau dia petugas partai, harus tegak lurus. Kalau kita A, Ibu (Megawati) B, ya, kita harus B dong, tidak bisa A. Santai saja, jangan terlalu kelihatan kita terlalu bernafsu menjadi presiden," ujar Junimart di Jakarta, Senin (6/6).

Kendati demikian, ia tak bisa melarang jika ada kelompok masyarakat yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden (capres). “Yang penting bukan Pak Ganjar yang deklarasi (sebagai capres)," ujar Junimart.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan soal kehadiran Pro Jokowi (Projo) dalam pertemuan partai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri atas PAN, PPP, dan Partai Golkar pada Sabtu (4/6). Hasto mengatakan, partainya tak ingin mencampuri urusan parpol lain, termasuk kehadiran Projo dalam agenda KIB.

photo
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada acara silaturahmi di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022). Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dia menegaskan, partainya tak merasa takut dengan manuver yang dilakukan Projo di silaturahmi nasional KIB. Ia menambahkan, seorang pemimpin tak bisa hadir hanya karena didukung segelintir atau parpol tertentu, melainkan harus hadir dari semangat gotong royong.

"Kita lihat Pak Jokowi periode pertama basis relawannya sangat kuat, tapi ketika di DPR kurang dari 50 persen maka sulit untuk melakukan konsolidasi pemerintahan negara," kata Hasto.

Dukungan moral

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kehadiran Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dalam Silaturahim Nasional KIB merupakan bentuk dukungan moral. Ia pun berharap, dukungan moral tersebut dapat berlanjut menjadi dukungan politik. 

"Kami berharap itu bisa berlanjut pada bentuk dukungan politik dari semua pihak, termasuk dari Projo," ujar Doli.

Doli menambahkan, KIB masih terbuka dengan partai politik atau kelompok manapun yang ingin bergabung. Sebab, ketiga partai politik itu ingin membangun tradisi politik baru yang mengedepankan diskusi dan narasi yang positif dalam pembangunan Indonesia.

"Kami menuliskan cerita tentang Indonesia setidaknya lima tahun ke depan mau apa gambarnya, dengan konstruksi. Jadi kita bicara gagasan, nilai-nilai, konsepsi kenegaraan, konsepsi bangsa, itu yang kita bangun," ujar Doli.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tidak lagi memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. 

"Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia," kata Airlangga, Ahad (5/6) malam.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang menilai, sikap KIB membuka diri untuk kekuatan politik lain bergabung sebagai sebagai terobosan dalam membangun budaya politik santun dan tanpa mengejar kekuasaan yang berlebihan.

Atang menilai KIB secara politik akan mengusung isu politik jalan tengah untuk mengakhiri polarisasi politik identitas yang berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurut dia, pertarungan politik nasionalis dengan politik religiusitas dalam praktik demokrasi di era reformasi di Indonesia sangat melelahkan.

Kekayaan Mantan Wali Kota Haryadi Disisir

KPK menelusuri aset mantan wali kota Yogyakarta yang diduga bersumber dari tindak pidana.

SELENGKAPNYA

Agar tidak Tersesat di Masjid Nabawi

Sebelum memasuki Masjid Nabawi, jamaah diminta memperhatikan nomor dan warna pintu gerbang yang dilaluinya.

SELENGKAPNYA

Penyidik Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Waskita Beton

Jampidsus sebut kasus Waskita Beton akan secepatnya menemukan tersangka

SELENGKAPNYA