JAKARTA — PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi para pesertanya. Taspen menggandeng beberapa perbankan yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Direktur Utama Taspen ANS Kosasih mengatakan, kerja sama tersebut semakin memudahkan peserta Taspen dalam mendapatkan layanan yang optimal dan lancar, khususnya pembayaran dana pensiun dan berbagai dana lainnya. “Taspen dapat bekerja sama dengan mitra layanan yang sudah terbukti unggul dalam melayani nasabah di dunia perbankan,” kata Kosasih dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/6).

Kosasih menjelaskan, kerja sama ini merupakan upaya Taspen meningkatkan kualitas layanan yang prima kepada peserta dalam hal pembayaran tabungan hari tua (THT), program pensiun, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) melalui rekening bank.

“Melalui kerja sama ini, para pensiunan kini dapat melakukan enrolment, autentikasi, pengembalian surat pengesahan tanda bukti diri (SPTB), permintaan informasi, dan lainnya melalui BRI dan BNI,” ujar Kosasih.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, BRI menjadi mitra perbankan dalam pembayaran tabungan hari tua, pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian melalui rekening bank. Melalui kerja sama ini, BRI memberikan kemudahan bagi nasabah dana pensiun Taspen dengan jangkauan BRI yang tersebar luas.

Saat ini, BRI tercatat memiliki 8.993 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Layanan dan operasional BRI juga ditopang oleh ketersediaan 221.531 e-channel, 552.709 Agen BRILink, dan dilengkapi layanan digital banking melalui Super Apps BRImo.

BNI juga dipercaya menjadi salah satu bank pembayaran uang pensiun dan berbagai dana lainnya kepada peserta Taspen. Hal ini bertujuan untuk memperlengkap layanan BNI bagi peserta pensiun, sekaligus mengoptimalkan kebutuhan layanan perbankan segmen aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, perseroan berupaya memberikan layanan terbaiknya kepada para pensiunan peserta Taspen yang menyalurkan pembayaran uang  pensiunnya melalui BNI. “BNI juga akan terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan berbagai produk yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah penerima pensiun Taspen,” kata Royke.

Guna membantu mewujudkan kemudahan pensiun peserta Taspen, BNI telah melengkapi seluruh pensiunan dengan kartu debit sehingga bagi nasabah yang telah melakukan  autentikasi dapat langsung mengambil uang pensiunnya ATM BNI berjumlah lebih dari 16 ribu mesin yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengambilan tunai pun dapat dilakukan pada 157.000 BNI Agen 46 yang tersebar di enam ribu kecamatan dan 31 ribu kelurahan/desa di seluruh Indonesia.

Kartu debit yang dimiliki oleh nasabah pensiunan Taspen juga berfungsi sebagai kartu pengganti Karip (Kartu Identitas Pensiun). Kartu Debit tersebut dinamakan Taspen Smart Card yang memiliki desain khusus yang mencantumkan Nomor Taspen (Notas) para nasabah pada kartunya. Bagi para nasabah yang belum memiliki Taspen Smart Card agar dapat mengunjungi Kantor Cabang BNI terdekat untuk melakukan penggantian.

Masih terkait dana pensiun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi untuk mengelola dana pensiun perusahaan milik negara.

Kebijakan itu dilakukan terkait 108 dana pensiun BUMN yang masih terpisah-pisah. Hal itu dikonfirmasi Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo Wirjoatmodjo. Menurut Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, integrasi dana pensiun ini untuk mengamankan aset para pensiunan BUMN dari tindakan korupsi. 

Saat ini, proses kajian masih terus dilakukan Kementerian BUMN dan manajemen IFG. Pengelolaan dana pensiun BUMN dalam satu payung perusahaan, lanjut Tiko, juga bertujuan menjaga pertumbuhan aset dan liabilitas. Upaya ini perlu dilakukan agar Dapen BUMN tidak mengikuti jejak kasus PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri. 

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan, Dapen BUMN menjadi satu kekuatan bagi BUMN, meski ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana investasi yang serampangan. Dia khawatir kasus megakorupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di dana pensiun BUMN.

Oleh karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen. “Kita lihat bagaimana kami di BUMN juga mengonsolidasikan dana pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan, sama dana pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah mengapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri,” ujar Erick.

Wacana pengelolaan investasi dana pensiun milik BUMN oleh Holding BUMN asuransi dan penjaminan, IFG masih dalam tahap kajian. Proses kajian masih dilakukan internal IFG dan nantinya hasil kajian tersebut akan dikomunikasikan dengan Kementerian BUMN.

Sekretaris Perusahaan IFG Beko Setiawan mengatakan, perusahaan belum bisa memberikan informasi lebih jauh terkait skema pengelolaan investasi dana pensiun BUMN. “Saat ini, masih dalam tahap kajian. Memang masih dalam proses diskusi.

Hasilnya kalau sudah final nanti, pasti baru akan bisa kami lihat bagaimana konsep yang akan kami tawarkan atau konsep yang disetujui oleh BUMN,” kata Beko.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat