NEW YORK -- Cina dan Rusia memveto resolusi sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Korea Utara (Korut) atas uji coba rudal balistik baru, Kamis (26/5). Langkah ini memecah anggota tetap DK PBB untuk pertama kalinya sejak PBB memberlakukan sanksi kepada Pyongyang pada 2006 lalu. 

Peroleh suara di DK PBB ini adalah 13 -2. Cina dan Rusia adalah dua dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Hak veto dari anggota tetap DK PBB dapat menggugurkan resolusi meski meraih suara mayoritas dari 15 anggota dewan.

Pemungutan suara digelar satu hari setelah Korut menembakkan tiga rudal, sesaat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke Korea Selatan (Korsel). Salah satu rudal yang ditembakkan diyakini merupakan rudal balistik antarbenua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

Tembakan rudal tersebut merupakan uji coba senjata terbaru Korut yang dilarang DK PBB. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, hasil pemungutan suara itu "hari yang mengecewakan" bagi dewan.

"Dunia menghadapi bahaya nyata dan jelas dari DPRK (Korut), kebungkaman dan sikap diam Dewan tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman, bahkan DPRK bisa semakin berani," katanya, Kamis (26/5).

Ia mengatakan Washington menemukan Korut menggelar enam peluncuran rudal jarak jauh ICBM pada tahun ini. "(Serta) dengan aktif menyiapkan uji coba nuklir," tambahnya.

Selama 16 tahun terakhir, DK PBB dengan stabil dan suara bulat meningkatkan sanksi untuk memotong dana Pyongyang membangun senjata nuklir dan program rudal balistik. Namun, veto pada Kamis merupakan langkah pertama mereka merusak kebulatan suara mengenai Korut secara terbuka.

"Sanksi-sanksi baru yang diperkenalkan terhadap DPRK merupakan jalan mati, kami menekankan ketidakefektifan dan tidak manusiawi memperketat sanksi menekan Pyongyang," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia. 

Warga menyaksikan televisi yang menyiarkan peluncuran misil Korea Utara di di Seoul, Kora Selatan, Selasa (25/1/2022). - (AP/Ahn Young-joon)

SHARE    

Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan terhadap Korut tidak akan membantu. Ia menyalahkan AS yang tidak menanggapi sikap positif Korut dalam pembicaraan pada 2018 dan 2019, saat AS dipimpin presiden saat itu, Donald Trump.

"Situasi di Semenanjung berkembang menjadi sekarang karena  kebijakan AS yang plin-plan dan kegagalan untuk menegakan hasil dialog sebelumnya," kata Zhang di DK PBB.

Usai voting, Cina dan Rusia mengatakan, mereka menentang sanksi lebih lanjut terhadap Korut. Kedua negara menekankan, yang kini diperlukan adalah memperbarui dialog antara Korut dan AS.

"Kami tidak ingin melihat siapapun memanfaatkan situasi DPRK atau Semenanjung Korea sebagai kartu untuk agenda strategis atau geopolitik mereka," ujar Zhang.

Warga menyaksikan televisi yang menyiarkan peluncuran misil Korea Utara di di Seoul, Kora Selatan, Rabu (25/5/2022). - (AP/Lee Jin-man)

SHARE    

Isi resolusi sanksi

Sebanyak 13 anggota DK PBB setuju pada sanksi yang diusulkan AS tersebut untuk melarang ekspor minyak mentah ke Korut dari 4 juta barel per tahun menjadi 3 juta barel. Resolusi ini juga menyebut pengurangan ekspor minyak sulingan dari 500 ribu barel per tahun menjadi 375 ribu barel.

Sanksi ini seharusnya melarang ekspor minyak mineral, bahan bakar mineral, serta jam dan suku cadangnya. Sanksi ini juga akan memasukkan kelompok peretas Lazarus yang menurut AS dekat dengan Korut ke dalam daftar hitam. 

Resolusi juga menyebutkan, pembekuan aset global satu individu dan tiga perusahaan termasuk Lazarus Group. Kelompok tersebut dilaporkan terlibat "spionase siber, pencurian data, penggelapan uang, dan operasi perusakan perangkat lunak".

Semua aksi itu menyasar pemerintahan, militer, sektor keuangan, manufaktur, percetakan, media, dan perusahaan pelayaran, dan infrastruktur penting. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat