OLEH RIZKY JARAMAYA, ANDRIAN SAPUTRA

Tanggal 15 Mei 1948 atau sehari setelah klaim Israel sebagai negara, yakni pada 14 Mei 1948, ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah kelahirannya oleh zionis Israel. Israel bahkan menghancurkan ratusan desa dan kota di Palestina serta membunuh belasan ribu warga Palestina. Hari itu pun diperingati sebagai hari Nakba.

Anggota Kongres Amerika Serikat Rashida Tlaib mengusulkan resolusi untuk mengakui Hari Nakba Palestina. Tlaib mengatakan memperkenalkan resolusi tersebut di House of Representative AS pada Senin (16/5), sehari setelah Palestina memperingati Hari Nakba.

”Nakba didokumentasikan dengan baik dan terus diperingati hingga hari ini. Kita harus mengakui bahwa kemanusiaan Palestina diabaikan, ketika orang-orang menolak untuk mengakui kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan apartheid oleh Israel," ujar Tlaib yang merupakan keturunan Palestina, dilansir Aljazirah, Selasa (17/5).

Pejuang Palestina melontarkan ketapel batu dalam melawan tentara Zionis Israel yang bersenjatakn lengkap. Aksi perlawanan pejuang Palestina itu dilakukan menyambut Hari Nakba yang diperingati sebagai simbol perlawanan terhadap Zionis Israel, di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina, 15 Mei 2022. - (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

Tlaib yang merupakan anggota kongres Demokrat mengatakan, resolusi itu disponsori bersama rekan-rekannya yaitu Betty McCollum, Marie Newman, Ilhan Omar, dan Alexandria Ocasio-Cortez. Meskipun tidak mungkin lolos di House of Representative yang sangat pro-Israel, para pembela hak-hak Palestina memuji tindakan Tlaib dan menyebutnya sebagai "langkah bersejarah". 

Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia (UI)  Abdul Mutaali mengatakan, Nakba sejatinya  terus dirasakan oleh bangsa Palestina setiap hari hingga saat ini. Terlebih setelah Naftali Bennett menjadi Perdana Menteri Israel.

Dia menjelaskan, semakin banyak permukiman ilegal Yahudi yang berdiri di tanah Palestina. Di sisi  lain, semakin banyak pula warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel.

Abdul Mutaali menilai Inggris dan Amerika sebetulnya menjadi negara yang paling bertanggung jawab karena telah mengakui Israel sebagai sebuah negara dan berada dibalik aneksasi Israel di tanah Palestina

"Sebetulnya masalah dari konflik Israel-Palestina itu adalah berdirinya state of Israel. Karena itu kita lihat ternyata yang dilakukan Israel sebagai state itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa. Perampasan hak, kemudian permukiman ilegal semakin meluas, bahkan saat ini tanah Israel hanya sisa 20 persen saja. Ketika dunia internasional bicara amat fasih terkait terorisme, ekstremisme, kontra radikalisme, maka ada satu state (Israel) ini basisnya kebencian rasisme, ini seharusnya menjadi kesadaran global," kata Abdul Mutaali kepada Republika beberapa hari lalu.

Warga mengibarkan bendera Palestina saat Idul Fitri di Masjid Kubah Batu di kawasan kompleks Masjid al-Aqsha di Kota Tua Yerusalem, Palestina, Senin (2/5/2022). - (AP/Mahmoud Illean)

SHARE    

Lebih lanjut, Mutaali mengatakan berbagai perjanjian yang dimotori oleh Inggris dan Amerika sejak masa lalu tidak pernah bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Kesepakatan ini justru semakin memberikan ruang yang besar bagi Israel memperluas wilayahnya dan melakukan tindakan anti kemanusiaan. 

Dia pun menilai, ada perbedaan negara-negara dunia terutama Barat dan Eropa dalam menyikapi konflik Palestina-Israel dibanding dengan Rusia-Ukraina. Menurut dia, terjadi pembingkaian jika tragedi kemanusiaan hanya di Ukraina semata. Hal tersebut memang menjadi bagian dari desain yang dibangun Amerika Serikat.

"Tapi saya yakin, karena dunia internasional pun punya hati. Karena itu saya melihat kasus Israel Palestina, oleh para NGO Islam itu yang digaungkan bukan ideologisnya tetapi humanity nya bahwa ada tragedi kemanusiaan di sana. Bahwa kasus agama, kasus ideologi ini jangan yang paling nyaring disuarakan. Maka kasus seperti Shireen Abu Akleh ini yang harus diangkat. Bahwa ada kemanusiaan yang dicabik-cabik, setiap manusia apa pun agamanya, dia punya hati, dia punya rasa,” jelas dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat