JAKARTA -- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan habis pada 16 Oktober 2022. Nama Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran sempat diwacanakan sebagai salah satu kandidat yang layak menggantikan Anies.

Namun, Irjen Fadil menegaskan, tidak berminat untuk menjadi penjabat (pj) gubernur DKI hingga pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November 2024. "Saya tidak berminat. Catat itu!" kata Fadil di Jakarta, Selasa (24/5).

Dia mengaku, ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai kapolda Metro Jaya. Fadil menyatakan, masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi di instansi yang dipimpinnya. Karena itu, tidak terpikirkan sama sekali dalam benaknya untuk menjadi pj gubernur DKI.

"Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan untuk menjaga Jakarta. Saya masih ingin membantu Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) untuk mewujudkan Polri yang Presisi, Polri yang lebih baik," ujar Fadil.

Adalah anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik yang pertama kali mewacanakan agar pemerintah menunjuk Irjen Fadil sebagai pj gubernur DKI menggantikan Anies. Taufik juga menganggap, tiga nama yang beredar sama-sama berpeluang menjabat pj gubernur DKI. Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali. "Heru pantas, Juri pantas, Marullah juga pantas, mumpuni," kata Taufik, belum lama ini.

Bahkan, untuk Heru, kata Taufik, orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut merintis karier di Pemprov DKI. Pernah menjadi wali kota Jakarta Utara, kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI, dan kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI, sebelum ditarik ke Istana, sesaat setelah Anies mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Heru juga merupakan calon wakil gubernur berpasangan dengan Ahok ketika akan maju melalui jalur independen, meski akhirnya batal. Hal itu setelah Ahok memutuskan menggandeng Djarot Syaiful Hidayat dengan dukungan PDIP. "Dia (Heru) paham banget soal Jakarta, kebetulan saya kenal baik beliau dari bawah," kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, menyebutkan, Anies memasang standar yang sangat tinggi kepada penggantinya di Jakarta. Selain itu, Anies juga terbukti dicintai warga. Zita menginginkan agar pj gubernur DKI bisa bekerja dan memahami seluk-beluk persoalan Jakarta. 

"Soal pj gubernur DKI Jakarta, sebetulnya kewenangan penuh ada di tangan presiden melalui Kemendagri," kata politikus PAN tersebut.

Pembangunan merata

Sementara itu, Gubernur Anies menitipkan pesan kepada pemimpin yang bakal menggantikan posisinya pada lima bulan mendatang. Dia berharap, pj gubernur dapat melanjutkan pembangunan di Jakarta yang seimbang dan merata. Dia ingin tidak hanya Jakarta daratan yang diperhatikan, tetapi juga wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu demi pemerataan.

"Archipelago dan daratan harus seimbang," kata Anies saat kunjungan kerja di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Selasa.

Dia mengatakan, pembangunan di Kepulauan Seribu yang jauh dari pusat perdagangan, sebaiknya bisa dipermudah. Menurut Anies, dengan memajukan Kepulauan Seribu maka bisa membantu pemerataan kekayaan dan kesejahteraan di Ibu Kota. Dia ingin agar pembangunan fasilitas sea water reverse osmosis (SWRO) bisa diteruskan penggantinya.

"Perlu juga membangun grosir di Pulau Seribu sehingga pedagang tidak perlu kulakan nantinya. Air SWRO dan listrik juga sudah ada," ucap Anies.

Menurut dia, Pemprov DKI memang telah menggencarkan air bersih SWRO dan memasukan jaringan listrik ke semua pulau yang dihuni warga di Kepulauan Seribu. Namun, pihaknya masih belum sempat membangun pusat pengolahan dan pengelolaan sampah ataupun limbah medis di Kepulauan Seribu. Anies ingin agar pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bisa segera terpenuhi.

Menurut dia, perhatian kepada Kepulauan Seribu bukan berarti meninggalkan pembangunan di lima wilayah kota Jakarta. Bagi dia, dengan sama-sama memajukan wilayah kota dan kabupaten maka bisa menumbuhkan Jakarta secara utuh, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan. Dia mengaku, sebenarnya Pemprov DKI sedang menjajaki kerja sama dengan Maladewa untuk mengembangkan wisata unggulan di Kepulauan Seribu.

Semoga saja pergantian pucuk pimpinan di Pemprov DKI tidak menghentikan program tersebut. "Kami sejauh ini sudah berdiskusi dengan Kementerian Wisata Maldives. Kita berharap ada pengalaman baik yang bisa dikisahkan kepada Jakarta," jelasnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat