JAKARTA -- Inklusi keuangan berpotensi mendorong pemberdayaan pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, inklusi keuangan sangat strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Iskandar menyatakan hal ini dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan al-Mashduqiah, Probolinggo, Jawa Timur. “Tujuan akhir inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkap Iskandar, akhir pekan lalu.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia pada 2021 mencapai 83,6 persen, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4 persen. Hal itu didukung beberapa indikator utama, yaitu peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan.

Meski begitu, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan, yakni mencapai 38,03 persen pada 2019, sementara literasi keuangan syariah sebesar 20,1 persen pada 2021. Untuk meningkatkan literasi keuangan, edukasi dan sosialisasi cukup gencar dilakukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Selain kepada masyarakat umum, Iskandar mengatakan, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan kepada kalangan santri dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sekitar pondok pesantren sebagai kelompok prioritas. Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu pondok pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri. Sebagian pondok pesantren tersebut mempunyai potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMK yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menjelaskan poin penting rencana kolaborasi dari para mitra untuk mengembangkan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Dia juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan santri dengan para mitra keuangan inklusif antara lain Bank Syariah Indonesia (BSI) serta Pegadaian Syariah.

“Kerja sama antara pemangku kepentingan keuangan konvensional atau syariah di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan agar kegiatan atau program yang ditetapkan, khususnya inklusi keuangan bagi pondok pesantren dapat diakselerasi dan diperluas secara terstruktur dan berkesinambungan,” ujar Iskandar yang juga menjabat sekretaris DNKI.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyebut, dunia pondok pesantren memegang peranan dalam mendorong kemandirian perekonomian umat dan bangsa. Erick ingin pesantren menjadi agen pembangunan yang aktif.

"Produk halal kita harus menjadi nomor satu di dunia. Semua itu bisa kita capai asal kita mau bergerak bersama," ujar Erick.

Erick berupaya melakukan perubahan paradigma tersebut dengan menggabungkan tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, Erick juga mendorong BUMN menciptakan wirausaha baru dalam program Muslimpreneur. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat