JAKARTA -- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memutuskan tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR dengan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar. Penghentian ini merespons pro dan kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.

"BURT memutuskan sekretariat jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dan Kesetjenan," kata Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso di Jakarta, Selasa (17/5).

Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar penjelasan dari Setjen DPR. "Dari pembahasan tadi yang disampaikan, baik oleh Pak Sekjen maupun oleh inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk Pak Sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR tahun 2022 tidak dilanjutkan," ujarnya.

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan, secara kronologis terkait rencana pengadaan gorden. DPR, katanya, tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR mengusulkan pengadaan tersebut pada 2021.

Terkait penentuan harga, Indra menjelaskan, bahwa DPR mencari harga menengah.  DPR tidak mungkin mencari harga yang paling bawah atau harga paling atas.

"Kami mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," katanya menjelaskan.

Dari 49 perusahaan yang mendaftar, hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari tiga perusahaan, hanya dua yang memenuhi syarat administrasi.

"Dari dua perusahaan ini, hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis. Kita tahu saat ini di situasi Covid bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini," ujarnya.

Sebelumnya, DPR telah menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang lelang pengadaan gorden rumdin anggota DPR. PT Bertiga Mitra Solusi mengajukan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78 persen. 

 

Kami mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko. 

 

 

SHARE    

Dua perusahaan lainnya yang melakukan penawaran, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33 persen dan PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236,00 atau di bawah HPS 7,91 persen.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendesak DPR membatalkan anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR senilai Rp 43,5 miliar. Menurut dia, pengadaan gorden bukan sesuatu yang urgen dan akan melukai masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pengadaan gorden DPR jangan sampai menyalahi aturan. KPK juga mengaku bakal melakukan penindakan jika nantinya ditemukan pelanggaran pidana dalam pengadaan gorden DPR.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat