JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut, tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin Jakarta.

Penjabat gubernur DKI Jakarta akan menggantikan Anies Baswedan pada Oktober 2022 sampai terpilihnya kepala daerah definitif dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Tiga nama penjabat gubernur seusai kepemimpinan Anies itu diungkapkan Taufik, yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013 Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.

"Heru pantas, Juri pantas, Marullah juga pantas, mumpuni," kata Taufik saat ditemui wartawan seusai menghadiri halal bihalal keluarga besar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara di Koja, Jakarta Utara, Ahad (15/5).

Dari ketiga nama yang beredar, bendahara pengurus wilayah NU DKI Jakarta itu berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mencari sosok yang betul-betul mengerti persoalan di DKI Jakarta untuk menggantikan Anies selama dua tahun ke depan. “Saya kira begini, kalau soal Pj gubernur itu haknya presiden lah. Ya, kita jangan ikut campur pada ranahnya presiden," kata Taufik.

Sementara, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyebut Pj Gubernur DKI harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru yang bisa mendukung program kerja ke depannya.

“Artinya, dia juga harus bisa menyusun RPJMD baru untuk digunakan bagi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI hingga pilgub dilakukan pada 2024 nanti,” kata Yayat saat dihubungi, Senin (16/5).

Dengan adanya panduan kerja selama menjabat sekitar dua tahun, Pj gubernur DKI bisa mengisi transisi jelang Pemilihan Gubernur DKI 2024 nanti. Menurut dia, pengganti Anies juga harus memiliki inisiatif menjalin hubungan antara Pemda DKI dan DPRD DKI. “Karena nanti Pj gubernur kan harus kuat juga menghadapi DPRD DKI. Jangan mau diatur-atur dan mengikuti selera dewan saja,” ujarnya.

Selain itu, Yayat mengungkapkan, Pj gubernur DKI juga harus bisa berkomitmen melanjutkan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Yayat menegaskan, jika tak mampu melaksanakan hal itu, Pj gubernur DKI setidaknya harus melakukan peningkatan kapasitas program dan melanjutkan program yang belum selesai. 

Menurut pakar politik dari LIPI, Siti Zuhro, calon penjabat gubernur DKI Jakarta Oktober 2022 nanti akan disorot lebih serius. Menurut dia, hal itu akan selalu terjadi jika menilik pada periode-periode sebelumnya. 

Tiga nama calon yang digadang-gadang menjabat Pj gubernur DKI, Siti beranggapan, harus dipertimbangkan sesuai kekhususan DKI nantinya. “Dari tiga calon, Sekda DKI Marullah (memang) bisa jadi Pj gubernur DKI karena memiliki pengalaman sebagai wali kota dan sekda DKI,” kata Siti kepada Republika, Senin (16/5).

Meski demikian, katanya, calon yang akan menjabat sebagai Pj gubernur DKI nantinya juga perlu meneruskan kesinambungan program dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, Pj gubernur DKI harus berintegritas dan berkarakter. Dia tak menampik, sikap tersebut ada pada tiga calon yang kini disebut-sebut bisa memimpin DKI selepas periode kepemimpinan Anies berakhir.

“Kapasitas (calon) sangat diperlukan sehingga mampu mengeksekusi program-program yang dibutuhkan masyarakat kita,” ujarnya.

Menurut Siti, calon Pj gubernur DKI juga harus melanjutkan kesinambungan program dengan ikon yang digaungkan Anies terkait ‘maju kotanya, bahagia masyarakatnya’. Sebab itu, dia menyebut, setiap calon harus bisa memimpin Jakarta dengan baik sesuai program yang telah ada dan belum dirampungkan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat