JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebutuhan daging sapi untuk perayaan Hari Raya Idul Adha pada Juli mendatang tetap aman meskipun terdapat penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah mengatakan, kebutuhan ternak untuk Idul Adha hanya sekitar 10-20 persen dari total populasi sapi di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhannya akan mencukupi dan tak terpengaruh wabah PMK.

"Kami akan buat standar operasional khusus dalam mobilisasi ternak agar tidak terkontaminasi virus sehingga hari raya kurban bisa tetap aman dan sehat," kata Nasrullah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/5).

Kementan menyatakan, sapi yang sudah terkena PMK pun tetap aman dikonsumsi manusia pada bagian tertentu. Nasrullah pun akan segera menerbitkan pedoman teknis mengenai pemotongan sapi yang terjangkit PMK.

"Semua tenaga medis sudah ada di lapangan dengan SOP ketat akan didampingi tenaga medis sehingga peternak bisa diajari mana yang bisa dimakan, tidak bisa, dan seterusnya," kata dia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan, penyakit PMK tidak dapat menular kepada manusia. Oleh karena itu, sapi yang terjangkit pun tetap bisa dikonsumsi.

"Yang tidak boleh dikonsumsi hanya yang langsung terkena virus, seperti kaki, mulut, bibir, lidah, dan jeroan, itu tidak direkomendasikan. Lainnya masih bisa, jadi dagingnya masih bisa," kata Syahrul.

Penyebaran PMK yang ditemukan di Jawa Timur dinilai perlu mendapatkan respons cepat dan kewaspadaan tinggi. Pengamat pangan dan pertanian Khudori mengatakan, wabah yang meluas dapat mengganggu kestabilan pasokan ternak sapi, terlebih menjelang Idul Adha.

Khudori menjelaskan, Jawa Timur merupakan daerah populasi sapi terbesar di Indonesia dengan kontribusi 27 persen dari perkiraan 18 juta ekor populasi sapi. "Jawa Timur adalah produsen utama dan pemasok sapi ke wilayah yang menjadi konsumen utama. Mungkin dampak pasokan saat ini belum terasa, tapi mungkin dua pekan ke depan akan sangat terasa," kata Khudori.

Khudori mengatakan, dampak yang dirasakan tidak hanya dari sektor usaha turunan yang menggunakan daging sapi, tapi juga ke daerah lain yang menjadi pasar utama, seperti Jabodetabek dan Bandung Raya.

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu lokasi peternakan di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Pemeriksaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setempat itu guna mencegah penyebaran wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah merebak di sejumlah daerah. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Khudori mengatakan, pembatasan lalu lintas ternak juga berpotensi membuat transaksi perdagangan daging hanya terjadi di internal daerah dan tidak dapat memasok pasokan ke wilayah konsumen utama. "Jangka pendek yang bisa dilakukan, mungkin Jabodetabek dan Bandung Raya harus bersiap mencari provinsi lain yang berpotensi memasok, seperti Lampung atau NTB, meskipun itu tidak mudah juga," kata Khudori.

Sementara itu, untuk langkah jangka panjang, Khudori menuturkan, pengawasan terhadap pemasukan impor ternak maupun daging perlu kembali diperketat, termasuk dari sisi regulasi agar keamanan maksimal bisa dicapai. Menurut Khudori, masuknya penyakit ternak bisa berasal dari negara lain yang lebih dulu terjangkit.

Peternak berharap pemerintah dapat melakukan eradikasi atau pemusnahan pada ternak sapi yang telah terjangkit PMK. Akan tetapi, untuk melakukan pemusnahan itu, pemerintah perlu menyiapkan dana penggantian untuk peternak terdampak.

Dokter hewan memeriksa kesehatan hewan sapi di salah satu lokasi peternakan di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Pemeriksaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setempat itu guna mencegah penyebaran wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah merebak di sejumlah daerah. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf menuturkan, penyiapan dana penggantian itu menjadi langkah utama yang sangat diperlukan saat ini. "Ternak yang sudah terjangkit tidak ada jalan lain selain eradikasi. Jadi, dibeli oleh pemerintah, lalu dibakar. Kalau tidak begitu, dia akan terus menular," kata Rochadi.

Ia menilai Dana Korporasi Sapi (DKS) yang ada di Kementan dapat digunakan untuk eradikasi. Menurut dia, pemerintah perlu lebih cepat mengambil langkah karena penyebaran virus PMK sangat cepat.

Rochadi menilai upaya Kementan dalam melakukan pemetaan dan isolasi wilayah sudah cukup baik. Kendati demikian, dia menyarankan isolasi ternak perlu dipertegas dan diperluas menjadi satu provinsi. "Sudah langsung saja satu provinsi supaya lebih aman dan satgas bisa bekerja lebih optimal," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat