JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan edukasi kepada nasabah pembiayaan, khususnya yang menjaminkan aset berupa tanah dan bangunan kepada perseroan. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui Program Penguatan Pemahaman Proses Perubahan Nama Kreditur pada Dokumen Jaminan Hak Tanggungan.

Wakil Direktur Utama I BSI Ngatari mengatakan, kegiatan edukasi melalui webinar ini diadakan di beberapa region. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat, khususnya nasabah BSI, mengenai perubahan nama kreditur pada sertifikat jaminan hak tanggungan.

"Berganti secara hukum sebagai implikasi dari penggabungan atau merger bank syariah, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang telah berubah nama menjadi BSI," kata Ngatari dalam keterangan pers, Selasa (10/5).

Ngatari menjelaskan, BSI telah melakukan proses perubahan nama kreditur sejak awal merger pada awal 2021. Meski begitu, proses tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan permintaan nasabah. Contohnya, saat nasabah hendak melaksanakan roya atau ketika ada eksekusi lelang hak tanggungan.

Menurut dia, sosialisasi dan penguatan literasi terus dilakukan untuk percepatan proses perubahan nama kreditur. BSI menetapkan target sebanyak 38.363 item/ yang merupakan nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah dengan pembiayaan bermasalah, dan nasabah dengan status WO yang diestimasikan akan dilakukan lelang eksekusi terhadap jaminan.

Untuk target keseluruhan perubahan nama kreditur diproyeksikan dengan total 180 ribu nasabah dan akan dilakukan secara bertahap sampai 2025. Edukasi ini dilakukan untuk memperlancar proses perubahan nama kreditur sehingga meminimalkan kurangnya pemahaman nasabah atas proses tersebut.

"Kami berharap adanya kegiatan webinar ini akan tercipta satu kesepahaman atas proses, persyaratan, dan juga SLA (service level agreement) terkait perubahan nama kreditur ini," ujar Ngatari.

Ngatari berharap seluruh stakeholders yang hadir, seperti notaris, BPN, dan juga pegawai BSI, dapat saling bersinergi. Sepanjang tahun ini, kegiatan webinar telah berlangsung di Region Sumatra dan Kalimantan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Suyus Windayana mengatakan, proses perubahan nama kreditur BSI diharapkan dapat lebih cepat selesai dengan proses yang sesuai standar. "BSI bersama BPN dapat berkoordinasi agar pada pertengahan tahun ini dapat terselesaikan sehingga dapat membantu BSI lebih berfokus pada kegiatan bisnis dan strategis lainnya," ungkap Suyus.

Pihak BPN, lanjut dia, memberikan dukungan kepada segenap pihak dalam penyelesaian urusan pertanahan nasional sebagai bentuk layanan negara terhadap masyarakat. Dalam kasus perubahan nama kreditur BSI, diharapkan kerja sama kedua belah pihak dalam menyampaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dapat dilaporkan untuk diselesaikan sesuai dengan target program.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat