JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pelarangan ekspor RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng akan berlaku mulai Kamis (28/4). Menurut Airlangga, pelarangan ekspor diberlakukan hingga harga minyak goreng di dalam negeri terkendali.

Airlangga mengatakan, tujuan Presiden Joko Widodo melarang ekspor RBD palm olein adalah untuk menurunkan harga minyak goreng. Saat ini, menurut dia, harga minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah, masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter.  "Pelarangan ekspor berlaku sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter di pasar tradisional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (26/4) malam.

Ia mengatakan, produk RBD palm olein yang dilarang diekspor untuk 3 kode HS (harmonized system), yaitu 15119036, 15119037, dan 15119039. Pelarangan ekspor akan diatur oleh peraturan menteri perdagangan (permendag) dan diawasi secara ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Satgas Pangan.

"Pada intinya, pelarangan atau pembatasan sementara ini untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri," katanya.

Larangan ekspor berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm olein. Bea dan Cukai, menurut dia, akan mengawasi kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pengawasan juga akan dilakukan satgas pangan.

"Pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga terus dilakukan selama libur Idul Fitri," ujar dia.

Airlangga kembali menegaskan, pelarangan ekspor ini bersifat sementara sehingga akan dievaluasi secara berkala, dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. "Jangan waktu pelarangan tentu sampai minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan, yaitu Rp 14 ribu per liter untuk curah yang merata di seluruh Indonesia."

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng. Terakhir, pemerintah memutuskan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sementara minyak goreng curah disubsidi.

Berdasarkan laporan di sejumlah daerah, harga migor curah belum juga sesuai HET. Stoknya pun belum mudah ditemui di pasar tradisional. Hal ini seperti yang dilaporkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengatakan, stok migor curah sebenarnya mencukupi berdasarkan pemantauan, tetapi masih sulit ditemui. "Untuk (migor) curah stoknya cukup, tapi di pasar tradisional agak sulit ditemui," kata Tri di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (25/4).

Migor curah masih sulit ditemukan di pasaran karena pedagang enggan memasarkan migor curah. Sebab, menurut Tri, keuntungan penjualannya lebih sedikit dibandingkan risiko menjual migor curah.

"Ketika kami tanyakan pedagang pasar di Gunungkidul, mereka agak enggan memasarkan migor curah karena keuntungannya relatif tipis sekali, tapi risikonya besar," ujar Tri.

Ia mencontohkan, migor curah dikemas hanya dengan plastik yang diikat dengan karet. Hal ini juga mengakibatkan migor curah sangat mudah tumpah ketika jatuh, sedangkan keuntungannya yang tidak besar juga tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi.

"Di pasar tradisional juga ada tikus, ketika digigit satu (kantong) bocor hilang (keuntungan) Rp 15 ribu, dan keuntungannya tidak bisa menutupi (kerugian)," kata Tri. 

Karena risiko menjual migor curah yang lebih besar, banyak pedagang yang lebih memilih untuk menjual migor kemasan. Pasalnya, migor kemasan lebih relatif aman dan tidak mudah pecah jika terjatuh, serta keuntungan penjualannya juga lebih besar. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat