JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR menyepakati skema penyelamatan  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, termasuk merestui adanya suntikan modal penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun.

Garuda membutuhkan dana penyelamatan senilai 936 juta dolar AS atau sekitar Rp 13,5 triliun untuk menyehatkan keuangannya. Artinya, PMN sebesar Rp 7,5 triliun hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan itu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, dana yang berasal dari PMN dipastikan sepenuhnya digunakan untuk operasional emiten berkode saham GIAA itu. Hal ini mengingat kondisi keuangan Garuda beberapa tahun terakhir harus menelan kerugian dan utang yang menumpuk, maskapai pelat merah tersebut perlu mendapatkan dukungan agar bisa beroperasi dan kembali berjaya.

"Dana dari PMN akan kami gunakan untuk operasional perusahaan. Tidak dipakai untuk membayar utang," kata Irfan kepada Republika, Ahad (24/4).

Irfan menjelaskan, meskipun saat ini Garuda masih memiliki utang terhadap kreditur dan beberapa lender, dana dari PMN tak akan digunakan oleh perusahaan untuk membayar utang tersebut. Dengan suntikan modal dari pemerintah tersebut, Irfan optimistis bisa membawa Garuda lebih produktif ke depan.

"Terkait soal penyelesaian utang, kami masih berupaya untuk bisa lewat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)," ujar Irfan.

Langkah pemerintah dalam penyelamatan Garuda melalui PMN dinilai pengamat penerbangan Gatot Rahardjo sudah tepat. Kesepakatan pemerintah dan DPR dalam memberikan restu PMN bisa meningkatkan kepercayaan investor bahwa masa depan Garuda masih ada.

"Di satu sisi, Garuda perlu juga menguatkan tim manajemen sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan investor bahwa uangnya tidak akan hilang karena Garuda masih bisa tumbuh dan berkembang. Tim ini juga harus bisa meyakinkan investor bahwa good governance performance: Garuda bagus, artinya yang korupsi, kolusi, nepotisme bisa dibabat habis," ujar Gatot kepada Republika.

Gatot juga optimistis masa depan Garuda di bisnis ini masih baik, mengingat saat ini geliat masyarakat untuk beraktivitas sudah meningkat. Kondisi ini perlu didukung oleh pemerintah dengan memperbaiki iklim bisnis penerbangan nasional sehingga tidak terjadi perang tarif.

"Pemerintah juga harus lebih memperjelas posisi Garuda, apakah akan terus melaksanakan fungsinya sebagai BUMN yg melaksanakan tugas dari negara atau murni akan masuk ke bisnis," kata Gatot.

Sebab, menurut Gatot, tugas negara yg dibebankan kepada Garuda juga bisa memengaruhi performa bisnis Garuda. Kalau memang masih sebagai BUMN, berarti pemerintah jangan terlalu banyak berharap pada keuntungan, tapi sustainable bisnisnya terjamin.

Gatot menambahkan, terkait operasional maskapai, yang perlu diprioritaskan adalah keselamatan penerbangan. Sedangkan, untuk biaya pemasaran, sewa pesawat, maupun manajemen baru bisa disusul apabila operasional inti sudah ter-cover.

"Tapi kalau operasional bisa berjalan dengan baik, cash flow akan lancar dan biaya-biaya lain yang tidak langsung berhubungan dengan keselamatan itu akan bisa ditutupi," ujar Gatot.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berterima kasih atas dukungan panitia kerja (Panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Komisi VI DPR. Erick dan Panja Komisi VI DPR telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan maskapai pelat merah tersebut.

"Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," kata Erick saat Rapat Panja Penyelamatan Garuda bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/4).

Erick tak ingin Kementerian BUMN menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR RI dalam menyelamatkan Garuda. Erick menilai, dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda. 

Erick mengatakan, Kementerian BUMN dan Garuda akan menjalankan rekomendasi rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolok ukur yang jelas.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat