JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan lima rekomendasi terkait kasus kekerasan di Desa Wadas, Purworejo. Rekomendasi tersebut didasari oleh kajian dan studi mendalam. 

Pertama, PP Muhammadiyah mendesak Polri untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada oknum aparat kepolisian yang diduga terlibat melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis dan jurnalis. Sanksi wajib diberikan kepada aparat yang terindikasi melakukan kontra-narasi bertentangan dengan fakta lapangan soal kekerasan  telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas. 

"Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi substantif," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat konferensi pers pada Senin (25/4). 

Kedua, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan-temuan lapangan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Ketiga, mendorong pemerintah pusat, pemda, dan kepolisian arif dan bijaksana merespons aspirasi warga di Desa Wadas dan gerakan masyarakat sipil.

“Hentikan kontra-narasi di media sosial yang merugikan penyampaian aspirasi perjuangan lingkungan warga. Menempuh cara demoraktis serta tanpa kekerasan," ujar Trisno. 

Keempat, PP Muhammadiyah meminta pemerintah pusat untuk membuka akses informasi dan menjelaskan terkait SIUP Proyek Strategis Nasional. Hal ini sebagai cara untuk memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai konstitusi, memenuhi asas keadilan serta kelestarian lingkungan hidup dan ekologi.

Terakhir, PP Muhammadiyah meminta pemerintah pusat dan pemda untuk memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia.

"Pernyataan sikap ini kami buat dengan maksud menjalankan tanggung jawab sosial, keagamaan, dan ekologi demi kepentingan merawat tanah dan air bangsa Indonesia. Semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait," ucap Trisno. 

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi mengatakan, PSN Bendungan Bener, Purworejo, merugikan warga Wadas yang dipaksa menjual lahan demi tambang andesit. Padahal, wilayah Wadas berada di luar PSN Bendungan Bener. 

"Pembangunan yang belum jelas hasilnya lebih gampang mengorbankan kepentingan rakyat dimana lokasi pembangunan berada," kata Ridho.

Aliansi Solidaritas Untuk Wadas menggelar unjuk rasa di Tugu Pal Putih Yogyakarta, Selasa (22/3/2022). Pada aksi Wadas Menggugat ini mereka menuntut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menghentikan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo. Serta menuntut Ganjar Pranowo untuk mencabut IPL Bendungan Bener dan mengeluarkan Wadas dari IPL Bendungan Bener. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas menyatakan pertambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo memiliki problem hukum dan pelanggaran HAM sejak tingkat perencanaan hingga pembebasan tanah. Apalagi, proyek itu memang tidak termasuk dalam PSN. 

"Penentuan lokasi pertambangan yang tidak melibatkan aspirasi warga Desa Wadas dalam kerangka mempertahankan kualitas ruang hidup, sumber mata air, biodiversitas lokal dan pangan," kata Busyro. 

Studi PP Muhammadiyah dilakukan melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta didukung tim peneliti Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Pada 28 Maret 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, Pemprov Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan Wadas. Mulai dari pelatihan ketrampilan sudah dilakukan, bantuan untuk anak sekolah dasar (SD) sudah, trauma healing, dan hal lain. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat