JAKARTA -- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan membangunan identitas industri dalam menghadapi perubahan global. Hal ini juga demi menyesuaikan dengan perilaku masyarakat yang mengarah pada perkembangan ekonomi digital.

Ketua Umum DPP Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Cahyo Kartiko mengatakan, perubahan layanan dan teknologi khususnya di industri perbankan terjadi sangat cepat. Hal itu memacu industri BPRS untuk mengasah kapasitasnya dalam menghadapi persaingan. "Persaingan dengan lembaga keuangan pada segmen menengah, kecil, dan mikro sangat ketat," kata Cahyo melalui keterangan resmi, Rabu (20/4).

Semangat penguatan identitas itu merupakan tema dari perayaan Milad BPRS 2022. Cahyo menyampaikan, bank umum, teknologi finansial (tekfin) pendanaan, laku pandai, dan lembaga keuangan mikro (LKM) ikut menggarap bisnis yang sama dengan industri BPRS.

Melihat kondisi tersebut, Kompartemen BPRS Asbisindo mengupayakan para anggotanya untuk melakukan penataan mulai dari permodalan. Saat ini, sebagian besar populasi BPRS dalam kategori BPR skala kecil dengan infrastruktur teknologi yang relatif terbatas.

"Kami mendorong para anggota untuk menambah modal agar bisa berdaya saing dan membangun sistem teknologi informasi baik secara mandiri maupun bermitra agar bisa meningkatkan pelayanan," katanya.

Selain itu, upaya yang sedang dilakukan saat ini, yakni penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, dan peningkatan peran perbankan terhadap ekonomi daerah. Selain itu, dilakukan penguatan perizinan, pengaturan, serta pengawasan BPRS. "Ini telah menjadi komitmen bahwa BPRS harus siap melakukan perubahan," ujar Cahyo.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset BPRS pada akhir 2021 tercatat mencapai Rp 17,06 triliun. Angka itu tumbuh 14,19 persen dibandingkan posisi aset pada 2020 yang sebesar Rp 14,94 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BPRS pada 2021 mencapai Rp 11,59 triliun atau tumbuh 18,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9,81 triliun. BPRS juga mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 11,98 triliun. Angka itu tumbuh 12,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 10,68 triliun.

OJK juga telah menerbitkan aturan baru dalam rangka mendorong penyaluran kredit serta penguatan kesehatan pada bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPRS. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan itu dikeluarkan untuk mendorong peningkatan penerapan manajemen risiko dan tata kelola industri BPR dan BPRS yang semakin kompleks. Hal ini seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan, inovasi produk, serta layanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Perkembangan industri BPR dan BPRS yang dinamis harus diiringi dengan penguatan pada aspek manajemen risiko dan tata kelola agar kelangsungan usahanya dapat tetap terjaga, agile, dan resilient,” ujar Heru.

Menurut dia, penerapan manajemen risiko dan tata kelola diharapkan dapat mengurangi peristiwa mengejutkan yang negatif. Hal itu antara lain kejadian fraud dan risiko likuiditas yang dapat memengaruhi kinerja BPR dan BPRS. Penerapan manajemen risiko dan tata kelola pada BPR dan BPRS juga merupakan bagian dari pilar pertama penguatan struktur dan keunggulan kompetitif peta jalan pengembangan perbankan Indonesia.

"Sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kinerja dan pertumbuhan industri keduanya secara berkelanjutan," ungkap Heru.

Di dalam ketentuan tersebut, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan melalui analisis komprehensif serta terstruktur. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan oleh BPR dan BPRS paling sedikit dilakukan per semester.

Hal tersebut akan berlaku sejak laporan Desember 2022 pada tahapan uji coba dan pengenaan sanksi berlaku efektif sejak laporan Desember 2023.

Pada Februari 2022, OJK mencatat terdapat 1.464 BPR dan 164 BPRS dengan total aset sebesar Rp 187,15 triliun. Seluruh BPR dan BPRS telah melayani lebih dari 14 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat