JAKARTA -- Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin angin mengancam akan memutasi bawahannya bila pemenang proyek pengadaan tidak sesuai dengan keinginannya. Hal itu terungkap dari kesaksian seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Firdaus.

"Ancaman langsung tidak ada, tapi secara tidak langsung, Pak Suhardi mengatakan kalau proyek tidak sesuai ekspektasi 'Grup Kuala' maka Pak Suhardi jabatannya akan dievaluasi, maksudnya bisa dimutasi," kata Firdaus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/4).

Firdaus menjadi saksi untuk Direktur CV Nizhami Muara Perangin angin yang didakwa menyuap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin angin sejumlah Rp 572 juta dalam pengerjaan pekerjaan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. Suhardi yang dimaksud adalah Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Langkat.

Terdakwa Muara Perangin Angin (kiri) menjalani sidang lanjutan kasus suap terhadap Bupati Langkat terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/4/2022). - (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

SHARE    

Sedangkan Group Kuala adalah orang-orang kepercayaan Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat. Mereka terdiri dari Iskandar Perangin angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra. Group Kuala bertugas untuk mengatur tender pengadaan barang dan jasa di kabupaten Langkat. "Sebelumnya Yoki dipindahkan, setelahnya Pak Wahyu Budiman dipindahkan," tambah Firdaus.

Dalam dakwaan disebutkan Iskandar Parangin angin yang juga kakak kandung Terbit Rencana Perangin angin memerintahkan untuk mengganti staf di UKPBJ Kabupaten Langkat, yaitu Yoki Eka Prianto menjadi Wahyu Budiman. Hal itu dilakukan karena Yoki dianggap tidak loyal dan tidak solid saat di Pokja ULP. Yoki dinilai tidak memenangkan 7 dari 65 paket pengadaan yang harus dimenangkan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan Iskandar.

"Ada 6 paket dari RAPBD 2021 yang sebelumnya tidak dimenangkan. Pak Suhardi sampaikan kalau tidak sesuai keinginan Pak Bupati, Pak Suhardi dimutasi, hal itu disampaikan saat masa-masa tender," jelas Firdaus.

Firdaus menyebut Iskandar yang lazim dipanggil kades adalah orang yang mengatur nama-nama perusahaan yang akan dimenangkan. "Dalam BAP saudara mengatakan Kabap ULP menceritakan ke saya dipanggil langsung bupati, 'kalau tidak memenuhi target dalam pengadaan akan dievaluasi karena pokja 4 ada beberapa pekerjaan yang tidak menang. Di pokja 4 kami dapat intimidasi oleh Marcos', apa ini benar?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Tersangka kasus dugaan suap kepada Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Shuhanda Citra menunggu mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (18/4/2022). - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.)

SHARE    

"Benar," jawab Firdaus. Sedangkan saksi lain Muammar Lubis yang merupakan anggota Pokja di UKPBJ Kabupaten Langkat mengatakan pengaturan proyek sudah jadi rahasia umum di wilayahnya.

"Bupati sebelumnya juga begitu, tapi tidak separah ini. Kalau yang lama kalah, ya kalah, kalau yang ini ada yang kalah konsekuensinya mutasi," kata Muammar.

Sementara, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Deni Turio menjelaskan pembagian fee dari kontraktor. "Untuk penunjukan langsung 'fee-nya' 16,5 persen dan tender fee 15 persen," Deni Turio, Senin.

Ia menambahkan, pembayaran fee dilakukan di akhir, setelah pekerjaan selesai. "Biasanya yang ambil fee adalah Marcos, kalau rekanan tidak bayar fee biasanya tidak dapat pekerjaan lagi," ujar Deni. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat