JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Bambang Wuryanto mengatakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki kekuatan politik yang kuat.

Luhut diketahui menjadi salah satu menteri yang mengumandangkan perpanjangan masa jabatan dari Presiden Joko Widodo. "Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai Menko ya pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri, kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister," ujar Bambang saat ditemui di ruangannya, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Bambang menanggapi peringatan Presiden Joko Widodo kepada menteri di kabinetnya yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, itu merupakan peringatan kepada para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugasnya.

Ia menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini memerlukan fokus dari para menteri di kabinet untuk bekerja sesuai bidangnya dan bukan malah menyuarakan penundaan Pemilu 2024, yang bukan merupakan bagian dari tugasnya. Bambang menjelaskan, kondisi ini menjadi alasan kenapa dalam menunjuk menteri itu membutuhkan ketelitian.

"Kalau kita orang yang tidak biasa menangani masalah begitu ada masalah, geragap, bingung, gelagapan. Tetapi juga jangan langsung prat-pret, ini (menunjuk menteri) juga butuh ketelitian," ujar Bambang

Menurut Bambang, Jokowi membutuhkan waktu dua tahun untuk belajar sebagai presiden di periode pertama kepemimpinannya. "Saya pernah kok tanya sama Presiden, 'Pak Presiden dulu belajar jadi presiden berapa waktu?' 'Saya butuh waktu dua tahun, tapi waktu jadi wali kota saya butuh waktu satu tahun'," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4). "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," ujar Jokowi.

Ia ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pernyataan Jokowi yang melarang para menterinya bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai sudah tidak relevan. Sebab, menurutnya, wacana tersebut sudah terlanjur bergulir di publik. 

Dedi menilai, pernyataan tersebut justru memunculkan kesan bahwa Jokowi berusaha untuk menghindar dari dampak polemik yang sudah terlanjur terbangun. Dedi menilai, Jokowi perlu mengambil tindakan nyata usai melarang menterinya berbicara soal wacana penundaan pemilu.

Tindakan nyata itu tidak hanya teguran atau sanksi bukan hanya kepada menteri yang menggaungkan wacana penundaan pemilu, melainkan juga kepada mitra koalisi yang tidak berada di jajaran kabinetnya. "Semisal Muhaimin Iskandar atau mungkin Zulkifli Hasan perlu dilakukan teguran dan sanksi,” kata dia.

Pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai, larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri agar tidak berbicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden sudah tepat untuk situasi saat ini. Apalagi, kini rakyat tengah dihadapkan dengan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya. 

"Saya kira larangan itu tepat karena wacana itu kalau kita runut sebenarnya datangnya dari elite  juga. Kalau melihat kebelakang entah dalam bahasa perpanjangan atau tiga periode itu kan berasal dari kalangan elite para menteri atau petinggi partai," ujar Nyarwi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat