JAKARTA -- Presiden Joko Widodo merealisasikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) untuk membantu meringankan beban masyarakat dari dampak kenaikan harga komoditas. Presiden menyalurkan BLT secara langsung kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima saat mengunjungi Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi, Kamis (7/4).

Sesuai janji pemerintah, BLT migor disalurkan sebesar Rp 300 ribu per orang. "BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu yang kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat, utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan," kata Jokowi dalam keterangannya seusai meninjau pasar tersebut, Kamis (7/4).

Jokowi mengatakan, bantuan serupa akan disalurkan secepatnya ke seluruh provinsi di Indonesia. Jokowi mengaku telah menginstruksikan para menteri agar bantuan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat penerima sebelum Lebaran. "Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, sepekan sebelum Lebaran," katanya.

Bersamaan dengan pemberian BLT minyak goreng, Jokowi juga memberikan bantuan modal kerja (BMK) sebesar Rp 1,2 juta. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun sempat berbincang dengan para pedagang mengenai BLT yang disalurkan pemerintah. Jokowi berpesan agar BMK tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha. 

"Yang Rp 1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja. Yang Rp 300 ribu buat beli apa?" tanya Jokowi kepada para pedagang. "Beli minyak goreng, Pak," ujar para pedagang menjawab pertanyaan Jokowi.

Selain memberikan BLT minyak goreng dan BMK untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, Jokowi dan Ibu Negara Iriana juga membagikan BLT kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

Mengenai penyaluran BLT migor di daerah-daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, Presiden Jokowi sudah menyetujui penyaluran menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Penyaluran via PT Pos dipilih karena lebih cepat daripada menggunakan jasa bank.

"Presiden sudah memutuskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia," kata Harry saat mendampingi Presiden Jokowi di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan pedagang makanan saat kunjungan kerja ke Pasar Modern Angso Duo di Jambi, Kamis (7/4/2022). - (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wsj.)

SHARE    

Harry menjelaskan, PT Pos Indonesia dipilih sebagai penyalur karena terbukti bisa menyalurkan bansos program Kemensos sebelumnya secara cepat. Penyaluran menggunakan jasa Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak dipilih karena harus melalui prosedur yang panjang.

"Selain itu, KPM (keluarga penerima manfaat—Red) yang menerima uang tunai juga secara psikologis berbeda dengan yang nontunai," kata Harry.

Hanya saja, dalam kesempatan tersebut, Harry tak menjelaskan kapan persisnya penyaluran BLT minyak goreng akan dimulai di seluruh Indonesia. Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Rabu (6/4) menyebut BLT minyak goreng akan mulai disalurkan pada pekan ini.

Harry menjelaskan, BLT minyak goreng akan disalurkan kepada 20,65 juta KPM. Mereka terdiri atas 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan 1,85 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT.

Detail Bantuan Sosial 2022 - (Pusat Data Republika)

SHARE    

Selain itu, akan ada pula 2,5 juta pedagang kaki lima dan pengusaha warung yang akan menerima BLT minyak goreng. Penyaluran akan dilakukan oleh TNI-Polri.

Jumlah BLT minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan untuk bulan April, Mei, Juni. Penyalurannya akan dilakukan secara sekaligus senilai Rp 300 ribu pada April ini. Meski dinamakan BLT minyak goreng, penerima BLT bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok lain.

Harry menjelaskan, program BLT minyak goreng merupakan kebijakan Presiden untuk mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga di tengah bulan Ramadhan, termasuk kenaikan harga minyak goreng.

"Jadi, ini merupakan bantalan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Maka, kami mempertebal bantuan pangan untuk masyarakat yang memenuhi syarat," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial untuk masyarakat. Moeldoko berujar, BLT minyak goreng disalurkan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak krisis akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga pangan dan energi.

Sejumlah penerima bantuan modal kerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng menunggu di Pasar Modern Angso Duo di Jambi, Kamis (7/4/2022). - (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wsj.)

SHARE    

“Untuk minyak goreng, pemerintah telah menyiapkan Rp 9,6 triliun untuk diberikan bantuan langsung. Itu bantalan-bantalan yang diberikan. Agar apa? Agar perubahan-perubahan situasi ini bisa menjadi meringankan bagi masyarakat Indonesia,” kata Moeldoko, kemarin.

Selain itu, kata Moeldoko, pemerintah juga akan memberikan subsidi upah kepada kelompok pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Ini merupakan bantal pengaman jika terjadi kenaikan harga Pertalite dan elpiji tabung ukuran 3 kilogram. 

Kendati demikian, ia mengatakan, pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan harga Pertalite dan elpiji tersebut. “Pertalite belum dinaikkan, sedang dikaji oleh jajaran kementerian ekonomi. Tetapi, pemerintah sudah menyiapkan bantalannya," katanya.

Tunggu instruksi

Pemerintah daerah mengaku belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat mengenai penyaluran BLT migor. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengatakan, mereka masih menunggu kejelasan mengenai data warga penerima manfaat.

Sejumlah warga antre untuk membeli minyak goreng curah di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (6/4/2022). Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan PT Tanjung Sarana Lestari mendistribusikan sembilan ton minyak goreng curah kepada warga dan pelaku UMKM di daerah tersebut. Minyak goreng curah itu dijual dengan harga Rp 14 ribu per liter. - ( ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww.)

SHARE    

"Belum ada instruksi dari Kemensos siapa-siapa penerimanya. Apakah BPNT atau PKH (Program Keluarga Harapan—Red), masih dibahas di pusat," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel, Apendi, Kamis.

Apendi menuturkan, pihaknya telah mendata penerima bantuan sesuai masing-masing program bantuan sosial yang ada, baik BPNT maupun PKH. "Kita sudah punya data, namun tinggal data mana yang dipakai, apakah data itu (BPNT—Red) atau data PKH. Intinya, mengikuti kementerian," tuturnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat diberikan kepada lebih banyak masyarakat sesuai dengan sasaran sehingga manfaat yang dirasakan juga lebih luas. Jika menilik data warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinsos Tangsel, jumlah warga miskin di Tangsel mencapai lebih dari 400 ribu kepala keluarga (KK). "Tapi, ini kita pilah-pilah lagi, yang terakhir belum ada lagi (data terbaru)," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon juga mengaku belum mengetahui mekanisme penyaluran maupun kepastian masyarakat yang berhak menerima bantuan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan, mereka belum menerima petunjuk teknis penyaluran BLT, terutama untuk pedagang kaki lima (PKL).

Petugas melayani warga yang antre untuk membeli minyak goreng curah di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (6/4/2022). - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww.)

SHARE    

Iing mengatakan, pihaknya sudah memiliki data pedagang kaki lima yang ada di Kota Cirebon, yakni sebanyak 1.337 PKL. Namun, pihaknya hingga kini belum mengetahui secara pasti kriteria pedagang yang akan mendapatkan bantuan minyak goreng tersebut.

Selain pedagang gorengan, kata dia, pedagang lainnya juga ada yang menggunakan minyak goreng, seperti pedagang pecel lele. Untuk itu, pihaknya membutuhkan petunjuk teknis mengenai hal tersebut agar bantuan bisa tepat sasaran.

Bantuan tersebut dinilai akan membantu meringankan beban para pedagang kecil yang sangat membutuhkan minyak goreng. Pasalnya, minyak goreng curah saat ini mengalami kelangkaan dan minyak goreng kemasan harganya mahal.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Cirebon Aria Dipahandi. Dia mengaku belum memperoleh petunjuk teknis untuk penyaluran BLT minyak goreng. ‘’Kami sudah menanyakan kepada Kemensos, tapi belum ada jawaban,’’ kata Aria.

Aria mengatakan, ada beberapa perwakilan masyarakat yang datang ke instansinya menanyakan perihal penyaluran bantuan tersebut. Namun, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat