JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegur jajaran menteri yang terus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilihan umum (pemilu) dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.  

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4).

Jokowi ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Jokowi.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu didengungkan oleh sejumlah jajaran di kabinet Jokowi. Seperti Ketua Umum DPP Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengusulkan masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Selain itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga pernah menyampaikan, kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.

Sedangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait Pemilu 2024. Dia mengeklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syariefuddin Hasan merespons positif pernyataan Presiden. "Ya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul secara resmi dinyatakan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai memenuhi undangan pemeriksaan sebagai pelapor di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Ia berharap pernyataan tegas Jokowi dapat diimplementasikan oleh para menterinya. Diharapkan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk mendukung tiga periode seperti yang disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu.

"Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amendemen itu hal yang biasa," ujar dia.

Pintu tertutup

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pernyataan Jokowi menutup pintu wacana penundaan pemilu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi salah satu politisi yang sempat mendorong penundaan pemilu.

Menurut Bima, wacana itu sempat membuka kemungkinan penundaan pemilu. "Tapi kalau hari (Rabu) ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup, ya karena faktor politik yang pasti sangat dipahami Pak Presiden sendiri," kata Bima, kemarin.

Membaca pernyataan Jokowi tersebut, Bima menyebut artinya ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi. Ia meyakini ada latar belakang yang melandasi pernyataan presiden. "Ya realitas politiknya tak memungkinkan (penundaan)," kata dia.

MENTERI KOMENTARI PENUNDAAN PEMILU

- Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia

Pada Senin (10/1), Bahlil mengusulkan agar pemilihan presiden diundur dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

Pada Jumat (11/3), Luhut menyebut memiliki big data 110 juta masyarakat menghendaki Jokowi terus memimpin sehingga semua orang harus siap menerima konsekuensi itu.

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Pada Kamis (10/3), Airlangga mengaku tidak menolak penundaan pemilu yang merupakan aspirasi dari masyarakat.

Sumber: pusat data republika

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat