JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kabinet untuk memperkuat program perlindungan sosial. Penguatan bantuan sosial diperlukan sebagai bantalan bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan energi.

Instruksi itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menambah bansos berupa subsidi langsung melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, dan BLT dana desa.

"Presiden mengarahkan agar perlindungan sosial dipertebal. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi langsung," kata Airlangga seusai mengikuti sidang kabinet paripurna, Selasa (5/4).

Pemerintah memberikan subsidi melalui bansos ekstra jelang Ramadhan untuk pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT). Kemudian, pemerintah memberikan BLT minyak goreng untuk April, Mei, dan Juni, sebesar Rp 100 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT tersebut dibayarkan sekaligus pada April 2022, sehingga KPM mendapat Rp 300 ribu guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.

Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah akan menyasar kepada 8,8 juta tenaga kerja, yang saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.

"Besarnya Rp 1 juta per penerima dan sasarannya untuk 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga berencana memberikan bantuan untuk usaha mikro sebesar Rp 600 ribu untuk setiap penerima dengan sasaran 12 juta pelaku usaha. "Diharapkan pada Ramadhan ini bansos-bansos bisa diberikan. Dan program BLT dana desa untuk terus dilanjutkan,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, kenaikan berbagai komoditas pangan maupun energi di dunia saat ini merupakan dampak dari geopolitik di Rusia dan Ukraina. Kondisi ini, kata dia, berdampak pada kenaikan harga komoditas seperti gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, dan gandum.

Menurut Airlangga, Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memperhatikan harga pupuk yang ikut mengalami kenaikan. Ia mengatakan, bakal ada pembatasan penggunaan pupuk yang nantinya diprioritaskan pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan juga kakao.

Warga melintas di depan aksi para mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyikapi isu ekonomi dan politik nasional di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/4/2022). Aksi itu di antaranya menyatakan sikap menolak kenaikan BBM, mendesak pemerintah menjamin kesetabilan dan ketersediaan bahan pangan, menolak perpanjangan masa jabatan presiden serta menolak penundaan pemiu. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Presiden Jokowi melalui akun instagram-nya mengatakan, kenaikan harga berbagai komoditas memang akan memberikan daya tambah dari sisi penerimaan. Namun, di sisi lain, masyarakat akan turut merasakan rambatan inflasi global akibat kenaikan harga komoditas.

"Saya telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melihat secara detail harga-harga pangan dan energi itu, dan mencermati pilihan kebijakan yang bisa kita ambil," kata Jokowi dalam unggahannya.

Jokowi berharap kebijakan yang diambil pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN.

Kementerian Sosial dalam kesempatan terpisah menyatakan, BLT minyak goreng senilai Rp 300 ribu tak harus digunakan untuk membeli minyak goreng. Warga bisa menggunakannya untuk kebutuhan pokok lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, BLT minyak goreng sebenarnya merupakan bantuan sosial pangan. Oleh karena itu, dana BLT Rp 300 ribu itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok selain minyak goreng.

" Sebetulnya penggunaannya untuk pangan, tidak berarti penggunaannya harus menjadi minyak goreng. Jadi tergantung kebutuhan warga," ujar Harry kepada wartawan di kantor Kemensos, Selasa (5/4).

Harry menambahkan, BLT minyak goreng diberikan untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga produk kebutuhan pokok. Program BLT ini akan melengkapi program bansos sebelumnya dalam menjaga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok.

"Jadi ini (BLT minyak goreng) merupakan perlindungannya, bantalannya. Penebalan bansos melalui BLT," kata Harry.

Harry menyebut, Kemensos akan menyalurkan BLT minyak goring kepada 20,5 juta keluarga. Penerimanya terdiri atas 18,8 juta keluarga yang tercatat sebagai penerima bansos sembako atau BPNT dan 1,85 juta keluarga penerima bansos Program Keluarga Harapan. "Waktu penyalurannya antara 4-21 April 2022," kata Harry.

Setiap keluarga, lanjut dia, akan menerima BLT senilai Rp 300 ribu. Penyalurannya akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Dia yakin, penyaluran via Pos Indonesia akan berlangsung lancar dan tak akan menimbulkan penumpukan warga. "Outlet-outlet untuk penyaluran BLT ini di kantor Pos," ujarnya.

Adapun penyaluran BLT minyak goreng untuk 2,5 juta pedagang kali lima (PKL) tidak diurus oleh Kemensos. Penyalurannya akan ditangani TNI/Polri. Data yang digunakan juga bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Mereka (TNI/Polri) punya data sendiri, karena penyalurannya menjaring PKL dan pedagang," ujar Harry.  

Pedagang menyiapkan makanan gorengan pada lapak dagangannya di Jalan Sisingamangaraja, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (2/4/2022). Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan keluarga harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.)

SHARE    

APBN Siap Redam Gejolak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak kenaikan harga yang sedang terjadi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus mempertebal program perlindungan sosial. 

Sri mengatakan, semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Presiden Jokowi, menurut Sri, meminta agar ketahanan pangan dan ketahanan energi terus ditingkatkan. Menkeu menambahkan, kenaikan harga-harga komoditas akan menambah penerimaan negara. Namun, masyarakat juga akan merasakan dampak dengan meningkatnya inflasi global. 

Sri menegaskan, pemerintah akan merumuskan langkah-langkah agar tambahan penerimaan negara tersebut bisa dialokasikan secara tepat. "Jadi, di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan,"  kata Sri Mulyani, Selasa (5/4). 

Pemerintah disebut masih memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Dana itu akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain.

"Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia," ucapnya.

Untuk komoditas pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai yang dapat panen tidak lebih dari tiga bulan, harus ada kebijakan yang dapat dibuat dengan cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan kementerian daerah. Tujuannya agar panen tersebut dapat cepat diserap. 

Menkeu menegaskan, APBN akan terus digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan komoditas global serta menjaga pemulihan ekonomi nasional. “Di sisi lain, menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN,” kata menkeu.

Sejumlah warga antre membeli minyak goreng curah bersubsidi di salah satu distributor minyak goreng curah, Kelurahan Sindangbarang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/4/2022). Antrean yang didominasi para pedagang makanan dan gorengan tersebut telah berlangsung selama dua pekan akibat sulitnya mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi yang dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram dan dibatasi hanya untuk dua jeriken atau 32 kilogram. - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa.)

SHARE    

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, pada Senin (4/4) menyatakan, APBN masih fleksibel untuk mengeluarkan insentif dan bantuan sosial dalam rangka menopang masyarakat dari adanya gejolak global dan pandemi. “Kita akan melihat, apakah risiko masih ada, kita akan terus kalibrasi. APBN kita masih mendapatkan fleksibilitas,” kata Febrio. 

Febrio menuturkan, pemerintah terus menjaga masyarakat dari gejolak kenaikan harga energi karena mengakibatkan peningkatan inflasi. Pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi masyarakat yang akan dijaga, mengingat kemampuan belanja berbeda-beda antarkelompok. Dengan langkah itu, dampak inflasi tidak merata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dia mengatakan, dampak inflasi yang lebih menekan masyarakat rentan menjadi latar belakang pemerintah dalam memilih kelompok ini untuk dilindungi. Dalam gejolak kenaikan energi, pemerintah menopang 40 persen masyarakat termiskin dengan menyalurkan BLT minyak goreng Rp 100 ribu per penerima manfaat per bulan selama April sampai Juni.

Sebanyak 40 persen masyarakat termiskin yang mendapat BLT minyak goreng ini meliputi 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan.

Febrio mengatakan, masih ada potensi pemberian bantuan sosial lainnya, yang bergantung pada volatilitas gejolak global karena APBN tahun ini masih memiliki ruang untuk lebih fleksibel. “Ini tahun terakhir kita memiliki itu (fleksibilitas). Bahkan, dalam PMK terakhir kita sebutkan ada 5 persen untuk adjusment dari semua K/L. Jadi semua K/L siap kalau dilakukan adjusment tersebut,” kata Febrio.

Warga menaruh jeriken saat antre membeli minyak goreng curah bersubsidi di salah satu distributor minyak goreng curah, Kelurahan Sindangbarang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/4/2022). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa.)

SHARE    

Meski terdapat risiko belanja yang meningkat karena penebalan perlindungan sosial, pemerintah tidak khawatir karena pada saat yang sama penerimaan negara mendapat windfall dari batu bara dan CPO yang dikenakan bea keluar.

Apalagi, penerimaan negara telah tumbuh 37,7 persen (yoy) dalam dua bulan pertama pada 2022, yakni dari Rp 219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp 302,4 triliun. “Di situ kita lihat bagaimana, walaupun too early to call, dalam dua bulan pertama pertumbuhan pendapatan negara itu sudah 30 persen (yoy),” kata Febrio. 

Terkait program bansos, pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menunggu petunjuk teknis terkait penyaluran BLT minyak goreng. 

"Kami belum mendapatkan informasi apa-apa. Namun, dari beberapa yang kami serap, kemungkinan itu (BLT minyak goreng) disatukan bersamaan dengan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan)," kata Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas Widarso. 

Ia mengatakan, dalam pemberitaan dikabarkan bahwa penerima BPNT dan PKH akan menerima BLT minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan. Dalam hal ini, BLT minyak goreng tersebut diberikan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni serta dibayarkan sekaligus pada April 2022.

Menurut dia, di Kabupaten Banyumas saat ini terdapat sekitar 200 ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT dan sekitar 100 ribuan KPM PKH. "Total ada sekitar 300 ribuan KPM PKH dan BPNT yang ada di Banyumas," katanya.

Terkait dengan waktu penyaluran BPNT dan PKH di Banyumas, Widarso mengatakan, hal itu tidak bisa dipastikan meskipun informasi terbaru penyalurannya akan dilaksanakan sebelum Lebaran atau pada akhir April 2022.

"Mudah-mudahan betul karena di pusat masih digodok mekanismenya, apakah penyalurannya lewat Kantor Pos atau akan lewat perbankan. Ini kami masih menunggu," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat