JAKARTA -- Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) berkomitmen memenuhi kebutuhan minyak goreng curah bulanan. Para produsen ditargetkan memproduksi 14 ribu ton minyak curah per hari di seluruh Indonesia. Target itu setara dengan 388 ribu kiloliter (KL) per bulan atau melampaui rata-rata kebutuhan minyak goreng curah sekitar 319 ribu KL dalam satu bulan.

"Mulai pekan ini sudah mulai (produksi) kecuali di lima provinsi yang selama ini tidak dimasuki minyak goreng curah, tapi mereka juga harus bisa menikmati minyak goreng curah sesuai HET," kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi IV DPR, Rabu (30/3).

Sahat menjelaskan, kelima provinsi itu antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Menurut dia, masyarakat di sana sudah terbiasa mengonsumsi minyak goreng bentuk kemasan.

Akan tetapi, kata Sahat, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar fasilitas tol laut bisa dimanfaatkan untuk pengiriman minyak goreng curah ke lima provinsi tersebut. Di sisi lain, diperlukan adanya fasilitas pengemasan khusus minyak curah yang sudah memiliki standar nasional Indonesia (SNI). "Kalau (minyak goreng curah) kita kirim berupa pack (kemasan—Red), ongkosnya mahal," kata Sahat.

Sahat mengatakan, para produsen juga membutuhkan waktu untuk proses pendaftaran pabrik hingga distributor dan agen di Sistem Industri Nasional (Siinas). Hal itu sebagai syarat agar alokasi subsidi bisa diperoleh sehingga harga jual bisa diturunkan. Proses pendaftaran itu pun menemui kendala karena banyak agen pedagang minyak goreng yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sehingga tidak bisa ikut dalam sistem.

"Ini sekaligus menjadi pembelajaran bahwa perlu tata tertib. Kalau mau berdagang, ya, harus taat pajak. Memang ada beberapa waktu delayed, tapi sekarang sudah lancar," kata dia.

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram (kg) di tingkat konsumen. Dengan HET tersebut, harga yang diterima oleh pedagang akhir tidak boleh melebihi Rp 13 ribu per liter atau Rp 14.389 per kg sehingga pedagang dapat mengantongi keuntungan Rp 1.000 per liter.

Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko mengatakan, untuk mempercepat pendaftaran distributor dan agen, para produsen sudah mencatat nomor kartu tanda penduduk (KTP) serta nomor izin usaha. Dengan cara itu, mereka dapat menerima pasokan minyak goreng curah bersubsidi dan menjualnya ke masyarakat.

Produsen akan terus mendorong para agen dan pedagang untuk segera membuat NPWP sesuai aturan pemerintah. "Kalau mereka tidak bikin NPWP, maaf, porsi (pasokan) untuk mereka akan kita kurangi supaya mereka mau masuk ke sistem perdagangan yang baik dengan punya NPWP," katanya.

Pasokan minyak sawit mentah atau crude plam oil (CPO) untuk kebutuhan produksi minyak goreng menurun drastis setelah pencabutan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).

Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah di sebuah agen penjualan minyak goreng di kota Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022). Untuk dapat membeli minyak goreng curah seharga Rp 15 ribu per liter, warga harus menunjukan fotokopi KTP dan hanya boleh membeli satu jeriken per orang. - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

SHARE    

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, total pasokan CPO sejak 18-30 Maret 2022 atau dalam kurun 12 hari terakhir hanya mencapai sekitar 35,4 ribu ton. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika pemerintah menerapkan kebijakan DMO yang berlangsung sejak 14 Februari-12 Maret 2022.

Dalam periode tersebut, terkumpul pasokan CPO hingga 720,6 ribu ton. Pasokan itu diklaim telah terdistribusi sebanyak 502 ribu ton. "Data ini (pasca-DMO—Red) dinamis," kata Oke dalam RDP bersama Komisi VI DPR.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyayangkan pencabutan kebijakan DMO. Menurut Andre, pasokan yang menurun drastis itu cukup mengkhawatirkan. Ia pun menilai wajar bila masyarakat saat ini marah kepada pemerintah akibat kebijakan minyak goreng yang tak kunjung menemukan solusi konkret.

Andre pun mengusulkan agar DPR melakukan audit investigasi mengenai harga pokok produksi CPO sekaligus minyak goreng. Ia pun mendesak agar DPR juga melakukan audit investigasi kebijakan DMO dan DPO yang saat diterapkan justru terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat