JAKARTA -- Presidensi G-20 Indonesia akan mendorong pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, penguatan arsitektur keuangan global dan transformasi infrastruktur akan menjadi motor penggerak percepatan  pemulihan ekonomi.

“Infrastruktur memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam skala besar, meningkatkan produksi dan konsumsi, serta kapasitas produksi yang menciptakan lapangan kerja lebih besar,” kata Febrio melalui keterangan tertulis pada Rabu (30/3).

Negara-negara anggota G-20 telah berkomitmen untuk mendukung negara rentan yang terdampak pandemi. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah janji penyediaan dana 100 miliar dolar AS melalui penyaluran sukarela hak penarikan khusus (special drawing rights/SDR) dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun ini. Negara-negara berkemampuan lebih juga berkomitmen menyalurkan anggaran 60 miliar dolar AS untuk percepatan pemulihan ekonomi global.

Febrio mengungkapkan, penyediaan infrastruktur yang memadai di sektor informasi dan teknologi menjadi hal utama bagi suatu negara agar tetap kompetitif. Meski begitu, Febrio menyampaikan, hal itu menemui tantangan besar pada awal 2022.

Selain pandemi yang masih berlangsung di beberapa bagian dunia, muncul pergolakan geopolitik serta kenaikan harga komoditas yang menambah ketidakpastian global.

“Kemampuan masing-masing negara untuk pulih dari Covid-19 sejak awal menunjukkan ketimpangan. Di negara maju, stimulus dalam jumlah besar serta vaksinasi disalurkan secara cepat dan merata,” katanya.

Pandemi Covid-19 juga mengganggu aliran investasi ke proyek infrastruktur, baik di pusat maupun daerah. Menurut dia, seiring upaya penanggulangan pandemi, perlu ada upaya bersama untuk menyelaraskan belanja infrastruktur guna mendukung pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Brahmantio Isdijoso mengatakan, Indonesia akan mendorong isu pemulihan ekonomi secara bersama-sama. Menurut Brahmantio, normalisasi kebijakan negara maju yang sudah mulai pulih turut menjadi tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi secara merata.

Amerika Serikat sudah menormalkan kebijakannya dengan meningkatkan suku bunga Fed Funds Rate ke level 0,25 persen sampai 0,5 persen. Kemudian, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah berdampak pada rantai pasok global serta meningkatnya harga komoditas dan energi.

“Dari aspek arsitektur keuangan global, Indonesia bersama seluruh anggota G-20 berkomitmen untuk memformulasikan skema yang mendorong pemulihan ekonomi di negara berpendapatan rendah dan rentan dengan lebih cepat,” kata Co-Chair Infrastructure Working Group (IWG) G-20 itu.

Direktur Pinjaman dan Hibah DJPPR Kemenkeu Syurkani Ishak Kasim menyampaikan, dalam masa presidensi G-20, Indonesia juga akan mendukung penuh negara-negara yang menghadapi kerentanan utang atau debt vulnerability.

“Hal inilah yang melandasi tujuan dari upaya perancangan skema arsitektur keuangan global yang lebih resilience,” kata Syurkani.

Dalam upaya ini, G-20 mendorong beberapa inisiatif yang akan mempercepat pemulihan, antara lain meminta IMF dalam pembentukan resilience and sustainability trust (RST).

Terkait pinjaman, Indonesia akan mengajak lebih banyak kontribusi sukarela dalam pemberian pinjaman dan subsidi melalui dana untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan atau poverty reduction and growth trust (PGRT). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat