Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/3/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Kabar Utama

31 Mar 2022, 03:50 WIB

Erick Pastikan Harga Pertalite Tetap

Erick memastikan, harga BBM jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan karena disubsidi pemerintah.

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pemerintah telah mengambil keputusan terkait bahan bakar minyak (BBM) di tengah tingginya harga minyak dunia. Erick memastikan, harga BBM jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan karena disubsidi pemerintah.

Kendati demikian, Erick tak menutup kemungkinan bahwa harga Pertamax akan mengalami kenaikan. “Pertamax tidak (tidak disubsidi), jadi kalau Pertamax naik mohon maaf. Tapi, kalau Pertalite disubsidi, tetap (harga Pertalite),” kata Erick dalam kuliah umum bertajuk "Milenial dan Digital Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional" di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (30/3).

Erick menyebut, kebijakan ini diambil menyusul tingginya subsidi pemerintah terhadap BBM yang selama ini mencapai puluhan triliun. Erick mengatakan, BUMN sejak awal bertekad melakukan transformasi besar-besaran agar mampu berkontribusi lebih besar bagi negara lewat dividen.

"Tentu, kita dukung program pemerintah lewat dividen karena tidak mungkin dalam kondisi ekonomi hari ini pemerintah hanya mengandalkan pajak. Perlu ada dividen yang dipakai untuk program apakah sekarang subsidi BBM yang masih berjalan," ujar Erick.

Pemerintah telah memutuskan tak lagi menjual Premium. Sebagai gantinya, BBM khusus yang disalurkan PT Pertamina (Persero) yang disubsidi pemerintah adalah Pertalite atau RON 90. Keputusan menjadikan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sejak 10 Maret melalui Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022.

Harga jual JBKP untuk Pertalite ditetapkan sebesar Rp 7.650 per liter atau tidak mengalami perubahan.

Terkait harga Pertamax, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya mengatakan, Kementerian BUMN telah mendorong Pertamina menghitung ulang selisih harga jual agar tidak terlampau jauh dari harga keekonomian.

Arya mengaku mendapat masukan dari banyak pihak bahwa harga jual Pertamax saat ini yang sebesar Rp 9.000 per liter memiliki selisih cukup besar dengan harga keekonomian dari Kementerian ESDM yang telah menyentuh sekitar Rp 16 ribu per liter

"Artinya, selama ini Pertamina sudah menyubsidi para pengguna Pertamax yang 13 persen dari seluruh BBM yang sebenarnya orang-orang dari kalangan atas yang memakai mobil mewah. Jadi, lucu juga kalau sampai Pertamina menyubsidi mobil mewah tersebut," ujar Arya.

photo
Seorang petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax ke salah satu kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalani penugasan pemerintah. - (Prayogi/Republika.)

Menurut Arya, sudah saatnya Pertamina mengembalikan harga Pertamax agar tidak terlalu jauh dari harga keekonomian. Arya menyebut, harga jual Pertamax yang sebesar Rp 9.000 per liter juga dikritisi operator lain yang menjual BBM Ron 92 di atas Rp 14 ribu per liter.

Ihwal penyesuaian harga Pertamax turut menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Pertamina pada Selasa (29/3). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam kesimpulan RDP bersama Pertamina menegaskan dukungannya terhadap penyesuaian harga Pertamax. Eddy mengatakan, hal itu dilakukan demi kesehatan keuangan Pertamina.

"Komisi VII DPR RI mendukung penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan penugasan pemerintah," ujar Eddy.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, selama harga Pertamax ditahan, Pertamina harus menombok sampai Rp 6.000- Rp 7.000 per liter. Nicke meminta restu ke parlemen pada RDP kemarin untuk bisa menaikkan harga jual Pertamax.

"Karena, ini Pertamax kan juga digunakan oleh masyarakat yang kendaraannya bagus. Jadi, sudah sewajarnya dinaikkan karena juga bukan untuk masyarakat miskin," kata Nicke.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui Republika di sela forum ETWG di Yogyakarta pada Kamis (25/3), masih enggan memberi restu kenaikan harga jual Pertamax. Arifin mengatakan, harga minyak dunia terus bergerak fluktuatif. Kenaikan harga Pertamax, kata Arifin, juga akan berdampak pada konsumsi masyarakat.

"Belum. Kita masih lihat harga minyak dunia. Saya sudah bicara dengan OPEC soal stabilitas harga minyak, dan OPEC sedang merencanakan langkah strategis untuk menambah pasokan," ujar Arifin kepada Republika

Harga minyak di pasar spot internasional memang terus melonjak menyusul peperangan Rusia dan Ukraina. Kini, harga minyak per barel ada di posisi 107 sampai 110 dolar AS. Sementara, harga minyak dalam APBN 2022 hanya 63 dolar AS per barel

Apalagi, kata dia, kebutuhan masyarakat akan meningkat menjelang Ramadhan. Arifin menilai, kenaikan harga Pertamax juga akan memengaruhi daya beli masyarakat. “Mungkin nanti pada semester dua saja kita lihat,"  ujar Arifin menegaskan.

photo
Pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU di Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (28/3/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

Kaji anggaran

Kementerian Keuangan menyatakan masih mengkaji penambahan anggaran subsidi energi. Hal ini mengingat penyaluran BBM solar dan Pertalite akan melebihi kuota pada tahun ini. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, Kemenkeu masih menunggu arahan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

“Belum ada (arahan), masih menunggu DJA dan BKF," ujarnya ketika dihubungi Republika, Rabu (30/3). Kementerian Keuangan mencatat, belanja nonkementerian/lembaga meningkat dipengaruhi oleh penyaluran subsidi BBM, gas elpiji, dan listrik. Pada Februari 2022, realisasi subsidi energi sebesar Rp 21,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, belanja sosial pemerintah tahun ini tidak lagi ditujukan untuk subsidi berupa perlindungan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19. Adapun dana bantuan sosial akan lebih diarahkan untuk subsidi BBM, elpiji, dan listrik.

"Bantuan sosial dalam bentuk non-targeted ini subsidi BBM, elpiji, dan listrik sudah disalurkan Rp 21,7 triliun," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Senin (28/3).

Menurut dia, langkah ini diambil pemerintah karena tahun ini terjadi lonjakan harga komoditas. Akibatnya, beban anggaran pemerintah untuk membayar subsidi membengkak. Karena itu, untuk mengurangi beban tersebut, bantuan sosial diarahkan untuk membantu subsidi energi.

Kepala BPH Migas Kementerian ESDM Erika Retnowati menjelaskan, saat ini stok Pertalite berada pada angka 1,15 juta KL. Erika menjelaskan, dengan stok tersebut, ketahanan energi mencapai 15,7 hari.

"Saat ini stok Pertalite dalam posisi aman, meski secara penyaluran sudah melebihi dari kuota yang ditetapkan," ujar Erika. 

Shifting Pertamax

Pemerintah diingatkan untuk menyiapkan langkah antisipatif atas rencana menaikkan harga jual BBM jenis Pertamax. Salah satu hal penting yang perlu diwaspadai adalah beralihnya konsumen Pertamax ke Pertalite yang kini menjadi barang subsidi.

photo
Seorang petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax ke salah satu kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal mengakui, harga minyak dunia yang sedang tinggi menggerus keuangan Pertamina, jika tidak ada penyesuaian harga jual BBM. Menurut dia, hal ini juga akan berdampak pada APBN.

Faisal menilai, apabila pemerintah nantinya benar-benar memberi restu kepada Pertamina untuk menaikkan harga Pertamax, potensi shifting konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite akan terjadi. Apalagi, menurut dia, jika selisih harga antara Pertamax dan Pertalite sangat besar.

"Jika Pertamax harganya naik dan gap harganya jauh, ada potensi shifting konsumsi ke Pertalite," ujar Faisal kepada Republika, Rabu (30/3).

Harga Pertalite saat ini masih ditetapkan sebesar Rp 7.650 per liter. Sementara, harga keekonomian Pertamax digadang-gadang mencapai Rp 16 ribu per liter.

Pertalite saat ini sudah ditetapkan pemerintah sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dengan kuota penyaluran sebanyak 23,5 juta KL pada 2022. Dengan potensi shifting konsumsi dan keterbatasan penyaluran Pertalite, BBM jenis RON 90 tersebut berpotensi diburu masyarakat dan membuat pasokan menjadi sulit didapat.

"Jika memang Pertamax mau naik harganya, kuota penyaluran Pertalite harus ditambah. Apalagi, perilaku shifting konsumen adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol," ujar Faisal.

Sampai detik ini, PT Pertamina (Persero) masih menahan harga Pertamax. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengimbau masyarakat untuk bisa memilih BBM berkualitas baik agar mengurangi emisi global. Jika pertamina mendapat lampu hijau dari pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax, Irto mengimbau masyarakat tidak kemudian memburu Pertalite.

"Kami mengimbau masyarakat pengguna Pertamax untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi," ujar Irto kepada Republika, Rabu (30/3)

Berdasarkan pantauan Republika pada Rabu (30/3), ketersediaan Pertalite di sejumlah SPBU habis sejak pagi hari. Ini terjadi setelah pemerintah secara resmi tidak lagi menjual BBM jenis Premium.

Pantauan  di sebuah SPBU di Jalan Daan Mogot, Tangerang, tidak ada kendaraan yang berada di bagian pengisian bahan bakar Pertalite.

Di sisi depan SPBU, terpampang sebuah papan bertuliskan "Pertalite sedang dalam perjalanan", bersanding dengan papan berukuran serupa bertuliskan "Bio Solar sedang dalam perjalanan".

photo
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/3/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Seorang petugas SPBU, Ahmad mengatakan, stok Pertalite sedang kosong sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mencari jenis bahan bakar tersebut. Kondisi itu terjadi sejak pagi dini hari. "Stoknya (Pertalite) habis dari tadi pagi. Hari ini datangnya sore palingan," tutur Ahmad saat ditemui, Rabu (30/3).

Menurut Ahmad, saat ini ada pembatasan jumlah Pertalite yang diberikan kepada setiap SPBU, dari biasanya sebanyak 16 ton menjadi 8 ton per hari.

Pemandangan kondisi kosongnya stok Pertalite juga terlihat di salah satu SPBU di Jalan Sitanala, Tangerang. Seorang petugas SPBU menuturkan, stok Pertalite bahkan sudah habis sejak Selasa (29/3) petang.

Kondisi berbeda terlihat di Kota Bogor, Jawa Barat. Stok Pertalite tersedia dan belum ada lonjakan antrean yang signifikan. Hal itu salah satunya terlihat SPBU 34.161.02 yang terletak di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. SPBU itu masih menerima total 50 ribu liter Pertalite pada Rabu (30/3).

“Masih aman stok Pertalite. Sampai hari ini penebusan enggak dibatasi. Masih bebas. Stok tadi pagi ada 50 ribu liter masih berlimpah, minta langsung dikirim,” kata Irawan, pengawas SPBU 34.161.02, Rabu (30/3).

Terkait harga Pertamax, Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, Komisi VI memang menyetujui perlunya penyesuaian harga. Namun, Komisi VI tidak pernah menyebutkan bahwa menyetujui Pertamax naik menjadi Rp 16 ribu per liter, sebagaimana yang ramai dibicarakan masyarakat.

"Tidak ada bicara setuju angka Rp 16 ribu. Persetujuannya silakan dibahas dengan pemerintah sesuai kondisi keuangan Pertamina dan kondisi minyak dunia," ujar Andre.  ';

Timteng dan Perang Ukraina

Barat butuh migas Iran untuk ikut mengganti migas Rusia yang hilang di Eropa.

SELENGKAPNYA

Pertalite = Premium?

Secara logika, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pasti melonjak. Apakah kebutuhan yang berlipat ini sudah diantisipasi?

SELENGKAPNYA

Rusia Janji Kurangi Operasi Militer di Ukraina

Ukraina siap menjadi negara nonblok dan nonnuklir asalkan ada jaminan keamanan dari Rusia.

SELENGKAPNYA
×