JAKARTA—Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso menyarankan Sekretariat Jenderal (Setjen) mengkaji ulang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota. Setjen menganggarkan Rp 48 miliar untuk goder rumah dinas anggota DPR.

“Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran," kata Agung dalam keterangan, Rabu (30/3).

Dia menilai, DPR harus memiliki sense of crisis karena saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok. Terutama minyak goreng yang langka dan harganya tinggi. Meskipun pengadaan gorden sudah direncanakan sejak lama, menurutnya, sebaiknya Setjen DPR mencari waktu yang pas agar masyarakat tidak menganggap kinerja DPR menghamburkan uang di tengah situasi sulit seperti sekarang.

"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan. Semua harus lebih transparan terkait hal ini, termasuk pengawasan pihak terkait," ujarnya.

Sebuah patung Garuda yang masih tertutup kain yang ada di Kawasan taman belakang kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022). Pembangunan patung Garuda Pancasila di Kawasan Kompleks Parlemen tersebut merupakan sebagai bentuk dari simbol kebhinekaan bangsa.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menolak pengadaan gorden. Menurutnya pengadaan tersebut tidak mendesak. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengeklaim, anggaran kebutuhan barang bukan berasal dari usulan anggota DPR. Dirinya mengungkapkan hal tersebut merupakan kewenangan Kesekjenan sebagai kuasa pemegang anggaran.

"Lebih baik itu anggaran pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk rumah dinas anggota DPR RI ditunda dan diganti anggaran yang lain untuk yang lebih bermanfaat," ujarnya

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, kebutuhan gorden memang ada pada beberapa rumah dinas, namun tak seharusnya hal ini dibawa dalam skema proyek. "DPR punya skema perawatan yang tak harus dikemas dalam bentuk proyek," kata Lucius kepada Republika, Rabu (30/3). 

Lucius menuturkan, ketika pengadaan gorden dibuat dalam skema proyek, maka ada hitung-hitungan untung-rugi pada perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut. Hitung-hitungan proyek dinilai membuat harga barang tersebut menjadi sangat mahal. "Apalagi kalau ada kongkalikong antara pengusaha dan penanggungjawab proyek di Sekjen DPR, maka anggaran besar itu sangat mungkin tak mencerminkan realitas harga gorden di pasaran," ujarnya. 

Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Selain itu, Lucius menganggap proyek pengadaan gorden tersebut juga tak memperhitungkan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian rumah dinas anggota tak ditempati oleh anggota DPR itu sendiri. "Fakta ini membuat pengadaan gorden jadi mubazir karena tak akan dinikmati oleh anggota DPR yang menjadi target utama pengadaan Sekjen DPR," ucapnya. 

Lucius menilai rencana pengadaan gorden dan proyek fantastis di DPR lainnya perlu ditolak. "Keputusan akhir soal proyek ini akan sangat menentukan citra DPR di depan publik," tegas Lucius. N antara ed: agus raharjo

Selain Gorden, DPR juga menganggarkan Rp 3,03 Miliar untuk pergantian pendingin ruangan atau AC rumah dinas anggota dewan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan sebagian besar AC yang ada di rumah dinas saat ini tidak berfungsi.

"Pada umumnya semua AC di ruang keluarga itu sudah tidak berfungsi secara baik karena umurnya sebenarnya sudah lebih dari delapan tahun rata-rata," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Indra menyebut rencana untuk pergantian AC sudah dianggarkan sejak renovasi rumah dinas anggota DPR dua tahun lalu. Namun baru dilakukan sekarang karena anggarannya baru mencukupi.

 

Selain Gorden, DPR juga menganggarkan Rp 3,03 Miliar untuk pergantian pendingin ruangan atau AC rumah dinas anggota dewan. 

 

 

SHARE    

"Baru sekaranglah ruang keluarga dapat kami penuhi untuk pergantian AC-nya," ujarnya. Selain pergantian AC, DPR juga berencana memperbaiki fasilitas olahraga. Indra mengungkapkan sejumlah fasilitas olahraga yang akan diperbaiki antara lain lapangan tenis, futsal, badminton, dan alat fitness.

"Kami perbaiki untuk dipergunakan semua stakeholder yang ada di Senayan. Nanti akan diatur oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma secara profesional, jadwal waktu dan sebagainya," ungkapnya.

Diketahui dari sirup.lkpp.go.id, pengadaan AC di rumah dinas anggota DPR dengan kode RUP 30509292. Adapun anggaran yang digunakan berasal dari APBN. "Total pagu Rp 3.030.000.000," tulis laman lkpp.go.id dilihat, Senin (28/3).

Sebelumnya DPR juga menganggarkan pengadaan gorden vitrase senilai Rp 48 Miliar. Besaran anggaran tersebut diketahui untuk 505 rumah dinas.  "Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak 90 jutaan per rumah," ungkap Indra.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat