JAKARTA—DPR menganggarkan pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota senilai Rp 48 miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022. Berdasarkan situs lpse.dpr.go.id, tender itu diberi nama ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’ dengan kode tender 732087 yang diikuti 49 peserta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," tertulis dalam situs itu.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, anggaran tersebut diadakan total untuk 505 rumah dinas anggota DPR. "Sebesar Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah, tapi 505 rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3). 

Untuk satu rumahnya terdiri dari 11 komponen. Adapun rinciannya, yaitu di lantai satu untuk jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela tangga. Di lantai dua untuk tiga jendela ruang tidur anak, jendela voit ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga. 

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers soal anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Indra menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah jabatan dan tiap rumahnya mendapatkan pagu sebesar Rp90 juta. - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

SHARE    

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp 80 juta sekian, dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 48.745.624.000. Untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate Rp 46.194.954.000. Nah untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan penggantian gorden rumah dinas anggota karena banyak gorden yang sudah lama tak diganti. "Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3).

Menurutnya, gorden tersebut diperlukan para anggota DPR di rumah-rumah dinasnya. Adapun penganggarannya baru dilakukan sekarang karena anggarannya tidak mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," ujar Dasco.

Suasana Kompleks Parlemen Senayan saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Senin (16/8/2021). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Selain gorden, DPR juga akan melakukan pengaspalan di Kompleks Parlemen. Pengaspalan di Kompleks Parlemen secara keseluruhan akan menggunakan anggaran yang mencapai Rp 11 miliar. "Nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR. Tentunya kita tidak ingin kesan terhadap parlemen kita ini juga kurang baik," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Total luas permukaan yang diaspal seluas 85.300 meter persegi. Dengan penggunaan aspal diperkirakan sebanyak 7.100 ton aspal. Pengaspalan ditargetkan selesai pada Juli tahun ini. "Karena di bulan Agustus, seperti biasa di tanggal 16 Agustus akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegeraan presiden untuk urusan APBN tahun 2023. Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung," ujar Sekjen DPR Indra. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat