NEW YORK -- Sebanyak 140 negara anggota Majelis Umum PBB, Kamis (24/3), menyetujui resolusi yang menuntut akses kemanusian dan gencatan senjata di Ukraina. Mereka juga mengkritik Rusia karena menyebabkan krisis kemanusiaan sejak invasi ke Ukraina pada 24 Februari.

Tepuk tangan terdengar membahana di ruang sidang ketika hasil voting diumumkan dengan perbandingan 140 setuju dan lima suara menolak. Lima negara yang menentang adalah Belarus, Suriah, Korea Utara, dan Eritrea yang bergabung dengan Rusia. Sisanya, 38 negara memilih abstain termasuk Cina, India, Afrika Selatan, Iran, dan Kuba.

Resolusi ini diajukan Ukraina yang memaparkan kondisi kemanusiaan akibat serangan Rusia. Resolusi itu menuntut perlindungan warga sipil, petugas kesehatan, pekerja kemanusiaan, wartawan, serta infrastruktur sipil dan rumah sakit. Resolusi juga menuntut pengepungan kota-kota Ukraina berakhir, khususnya di Kota Mariupol.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Namun, resolusi ini memiliki muatan politis.

Ini adalah kedua kalinya Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara mengasingkan Rusia karena operasi militernya di Ukraina. Resolusi serupa diadopsi 2 Maret 2022, yang disetujui 141 negara. Saat itu Cina termasuk yang menentang resolusi.

Wakil Amerika Serikat di PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan voting pada Kamis sebagai kesuksesan luar biasa. "Tidak ada bedanya antara 141 dan 140," katanya kepada para wartawan, mengacu pada perolehan suara voting kali ini dengan 2 Maret 2022.

Wakil Rusia di PBB Vassily Nebenzia menggambarkan resolusi yang diadopsi kali ini sebagai "rancangan kemanusiaan semu". Alasannya, resolusi itu hanya melihat dari satu sisi saja.

Ia juga menuding negara Barat melakukan kampanye "tekanan yang tidak pernah terjadi sebelumnya" demi memenangkan voting. Namun, tudingan ini ditampik AS.

Situasi yang dialami Rusia di Majelis Umum PBB juga terjadi di Dewan keamanan (DK) PBB, Rabu (23/3). Rusia mengajukan resolusi yang mengakui bahwa Ukraina kian membutuhkan bantuan kemanusiaan. Namun, resolusi ini tidak menyebutkan invasi Rusia sebagai penyebabnya.

Resolusi itu hanya disetujui Rusia dan Cina, sedangkan 13 negara anggota lain abstain. Untuk diloloskan, resolusi DK PBB harus disetujui sembilan anggota dan tidak ada veto dari lima anggota tetap DK PBB yaitu Rusia, Cina, Inggris, AS, dan Prancis.

Perolehan suara di Majelis Umum dan DK menggambarkan Rusia tidak mendapatkan dukungan atas invasinya di Ukraina. 

RI Beri Suara

Indonesia termasuk satu dari 140 pendukung Resolusi Majelis Umum PBB terkait situasi kemanusiaan di Ukraina, Kamis (24/3). Wakil Tetap RI New York, Dubes Arrmanatha Nasir menyebutkan, Indonesia aktif memberikan masukan substansi yang konstruktif.

"Tujuan Indonesia hanya satu memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk," ujar Arrmanatha dalam press briefing virtual, Jumat (25/3)..

Resolusi ini dipelopori Ukraina. Ada pula resolusi serupa diajukan Afrika Selatan (Afsel) yang lebih berfokus kepada isu kemanusiaan, dan tidak memuat elemen politis.

Semula, Indonesia siap mendukung resolusi yang diajukan Afsel. Namun, resolusi ini tidak dilanjutkan karena Majelis Umum memutuskan voting terhadap resolusi yang dipelopori Ukraina.

"Bagi Indonesia, mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip dan atas dasar ini juga, Indonesia hingga saat terakhir, terus mendorong agar kedua resolusi dapat disatukan guna menunjukan persatuan dalam Majelis Umum PBB," kata Arrmanatha.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat