JAKARTA – Kebiasaan belanja produk dari luar negeri atau impor yang dilakukan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) diminta untuk dihentikan. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan penggunaan 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.

Menurut Presiden, anggaran yang ada di pusat, daerah, dan BUMN jumlahnya sangat besar. Jika 40 persen saja belanjanya dilakukan di dalam negeri alias tidak impor, maka manfaatnya akan sangat terasa bagi perekonomian negara.

Pembelanjaan di dalam negeri pasti akan menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro. “Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen,” kata Presiden Jokowi dalam acara ‘Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia’, di Bali, Jumat (25/3).

Presiden meminta produk-produk UMKM dalam negeri sebanyak mungkin dimasukkan ke e-katalog. E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Dia memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan satu juta UMKM sebagai penyuplai barang di e-katalog.

“Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau dibegitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya,” ujar Jokowi.

Presiden pun mengancam akan membeberkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk belanja pengadaan dari barang-barang impor. Ia mengaku heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN.

Mereka justru lebih memilih produk-produk impor seperti closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam dan sepatu TNI-Polri, hingga onderdil untuk traktor pertanian.

“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian), saya lihat seperti itu. Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan diteruskan, setop!” ujar Presiden.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah) meninjau pameran produk dalam negeri saat Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (24/3/2022). - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.)

SHARE    

Tak hanya itu, Presiden juga menyinggung akan merombak jajaran kabinetnya jika tak mampu membelanjakan produk dalam negeri. “BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heh, saya itu, kayak gini nggak bisa jalan,” kata Jokowi.

Dia menargetkan, hingga Mei 2022 dari total APBN sebesar Rp 526 triliun, APBD sebesar Rp 535 triliun, dan BUMN senilai Rp 420 triliun, sebanyak Rp 400 triliun di antaranya dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.

Menurutnya, jika hal tersebut terealisasi, akan sangat bagus dampaknya terhadap perekonomian negara. “Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian,” kata dia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan daerah serta BUMN akan mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya. Dia menyatakan akan lebih fokus di pendampingan dan kurasi produk UMKM agar produk siap. Dari segi pembiayaan juga tidak lagi menjadi persoalan bagi UMKM agar dapat memproduksi dalam jumlah besar.

“Sekarang dengan penyederhanaan regulasi di LKPP ditambah afirmasi dari Bapak Presiden, tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan Kemenkop UKM,” ujar dia.

Teten menyatakan, telah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri. Dia menegaskan akan menggandeng importir untuk mengalihkan produksi dari dalam negeri. “Kami yakin hampir semua bisa diproduksi dalam negeri dan ini bagus untuk pertumbuhan UMKM,” ujar dia.

Polri menanggapi teguran Presiden Jokowi terkait pengadaan seragam dan sepatu diimpor dari luar negeri. Korps Bhayangkara mendukung dan bakal mengikuti arahan Presiden. “Kalau Polri, pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan bapak Presiden,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk melakukan operasi pengawasan produk impor di dalam negeri. Perintah operasi tersebut, dilakukan untuk optimalisasi penggunaan barang-barang produksi negeri.

Jaksa Agung juga memberikan perintah yang sama kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), bahkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. “Melakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri (impor), yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri,” ujar Burhanuddin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat