Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). | ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Nasional

Menkes Sebutkan Indikasi Pandemi Menjadi Endemi

24 Mar 2022, 03:45 WIB

Pemerintah dinilai tetap berhati-hati ketika mengubah status pandemi menjadi endemi.

JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tak ada virus yang selamanya pandemi, termasuk Covid-19. Ia pun memaparkan sejumlah indikasi perubahan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

Ia mengacu pada indikator yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni tingkat konfirmasi kasus Covid-19 adalah 20 per 100 ribu penduduk. Serta, tingkat keterisian rumah sakit sebesar lima per 100 ribu penduduk.

"Kematian satu per 100 ribu penduduk, ini ditambah dengan vaksinasi. Lengkapnya kita karena sudah mencapai 70 persen dari populasi," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3).

Pemerintah, jelas Budi, juga sudah mendiskusikan rencana perubahan status menjadi endemi kepada epidemiolog dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Para epidemiolog itu pun menambahkan satu kriteria lagi, yakni untuk memperhatikan laju penularan Covid-19.

"Satu kriteria lagi bahwa reproduction rate-nya, laju penularannya itu di bawah satu (persen) selama enam bulan. Untuk informasi Bapak Ibu, begitu kasus delta naik, di bulan September kita sempat reproduction rate di bawah satu sampai Desember, kemudian Desember mulai naik lagi," ujar Budi.

"Sekarang saya rasa sudah kembali mendekati satu (persen), saya rasa mungkin di akhir bulan ini reproduction rate kita bisa di bawah satu," lanjut dia.

Ia juga menambahkan, salah satu kriteria untuk mengubah status menjadi endemi adalah adaptasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah demam berdarah yang dapat dicegah dengan pengasapan atau fogging dan lingkungan yang bersih.

"Saya rasa prokes untuk Covid-19 kita sudah paham, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau kita melihat orang Indonesia begitu dia merasa, tidak enak dia langsung pakai masker seperti orang Jepang, itu menunjukkan masyarakat kita sudah siap dan paham," ujar Budi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Rapat tersebut membahas persiapan pemerintah dalam masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 sekaligus kebijakan pemerintah terkait vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU)

Budi Gunadi menjelaskan, status pandemi dari Covid-19 pasti akan berubah menjadi endemi. Adapun perubahan status tersebut akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan indikator dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Pasti Presiden akan mempertimbangkan masukkan dari WHO, kan WHO bukan badan yang memiliki otoritas di masing-masing negara. Dia bisa nanti opini dari mereka, yang mengambil keputusan tetap kita," ujar Budi

Anggota Komisi IX DPR Putih Sari mengatakan, pemerintah tetap perlu berhati-hati ketika Covid-19 berubah statusnya menjadi endemi. Pasalnya, banyak pula penyakit berstatus endemi yang tetap menimbulkan banyak korban jiwa.

"Jadi kewaspadaan dan kehati-hatian menggunakan status endemi ini mohon bisa dikawal ke depannya. Jangan terburu-buru, tapi bukan berarti juga menjadi memperpanjang situasi pandemi ini," ujar Putih.

Ia mencontohkan sejumlah penyakit yang saat ini sudah menjadi endemi, yakni demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan tuberkulosis. Namun, ketiga penyakit tersebut masih menjadi penyebab meninggalnya manusia.

"Kita juga harus belajar banyak penyakit betul dengan status endemi saja masih tetap menyumbangkan kesakitan dan kematian yang tinggi," ujar Putih.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 harus sesuai dengan prosedur dan prinsip demokrasi.

Sehingga, menurut dia, tidak bisa pemerintah mengambil kebijakan sepihak dan sewenang-wenang yang melanggar prinsip demokrasi tersebut. Hal itu sebagai upaya penyelamatan masyarakat dan mencegah krisis kesehatan yang lebih dalam.

"Dalam wacana kebijakan ini, peran parlemen cukup kritis. Pertama, diperlukan peran parlemen mengawasi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik," kata Fadli Zon.

Ia melanjutkan, selama pandemi, pemerintah juga dipaksa untuk mengambil tindakan cepat tanpa memiliki cukup waktu untuk musyawarah. Sering kali, tindakan diambil berdasarkan perintah eksekutif tanpa konsultasi legislatif.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) berbicara dengan stafnya sebelum rapat kerja bersama Komisi IX di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Rapat tersebut membahas persiapan pemerintah dalam masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 sekaligus kebijakan pemerintah terkait vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU)

"Namun, hal itu dapat diterima sepanjang tindakan pembatasan itu rasional, efektif, akuntabel, berdasarkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang," kata dia.

Bersabar

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI), Masdalina Pane meminta semua pihak dapat bersabar untuk memasuki masa transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Karena, status endemi ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

"Banyak negara yang kondisi pandeminya lebih baik dari Indonesia, tapi semua bersabar menunggu interim (panduan) global," kata Masdalina saat dikonfirmasi, Rabu (23/3).

Masdalina memandang, alangkah baiknya tidak terburu-buru menerapkan situasi endemi. Pasalnya, jika salah langkah maka akan terjadi lonjakan kasus Covid-19. Oleh karenanya ia meminta pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan Indonesia sudah masuk fase endemi Covid-19.

"Tidak ada relevansinya kita mempercepat proses, jika kemudian ada kemunduran lagi jika kondisi memburuk," ujar Masdalina.

Warga saat berolahraga di Taman Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (20/3/2022). Taman Sempur ramai dikunjungi warga yang ingin berolahraga pada akhir pekan pasca dibukanya kembali untuk umum pada masa PPKM level 2 setelah dua tahun ditutup akibat pandemi Covid-19. - (Republika/Putra M. Akbar)

Saat ini, hal terpenting adalah masyarakat tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan. Hal ini lantaran memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun merupakan kunci utama saat pelonggaran pembatasan di tengah masa adaptasi pengendalian kasus Covid-19.

"Jadi sabar saja dan tetap beraktivitas seperti biasa, dan menjaga agar kondisi terkendali dalam jangka waktu lama. Tetap disiplin melakukan 3M dan 3T sampai pandemi ini berakhir," tegasnya. Sementara Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengingatkan bahwa masa endemi nanti bukanlah akhir dari Covid-19. Karena, masih ada kemungkinan penularan bahkan kematian.

“Untuk menghilangkan sebuah penyakit itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, tentunya kita harus bersiap untuk terus berdampingan dengan Covid-19,” kata Nadia di Jakarta, Rabu (23/3).

Kemarin, kasus konfirmasi Covid-19 kembali turun di angka 6.376 setelah tercatat Selasa (22/3) 7.464 kasus.Total, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 sejak Maret 2020 hingga Rabu (23/3) hari ini adalah 5.981.022 kasus.

Untuk kasus aktif Covid-19 juga kembali turun dan sudah menyentuh angka 168.563 atau turun 12.993. Sehari sebelumnya kasus aktif Covid-19 berada di posisi 181.555.

Kasus aktif adalah jumlah orang yang positif Covid-19 dan masih menjalani isolasi atau perawatan di rumah sakit. Penurunan kasus aktif ini konsisten sejak Senin (28/2) dari 569.736 hingga kini mulai menyentuh angka 100 ribu.

Untuk angka konfirmasi Covid-19 di setiap Provinsi, masih seperti kemarin. Jawa Barat masih menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 1.262. Disusul oleh DKI Jakarta dengan total 1.235 kasus, kemudian Jawa Tengah dengan total 750 kasus.

Sementara untuk pasien sembuh bertambah menjadi 5.658.238. Untuk pasien meninggal bertambah 159 menjadi 154.221. Tercatat sebanyak 166.426 spesimen diperiksa hari ini di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah suspek sebanyak 11.655.

Hingga hari ini, vaksinasi dosis 1 telah diberikan kepada 195.229.531 penduduk. Kemudian vaksinasi dosis 2 telah diberikan kepada 156.139.516 penduduk. Lalu vaksinasi dosis 3 juga telah diberikan kepada 18.070.929 penduduk.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat