Sejumlah pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan proyek pengerjaan jalur dwi ganda (Double-double Track) DDT Manggarai-Cikarang di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020). Dinas perhubungan menutup sebagian perlintasan Kereta di KM 26+702 yang mengarah k | Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Bodetabek

Pemkot Bogor Minta JPO di Jalur Ganda Kereta

Tiga kelurahan di Kota Bogor yang membutuhkan JPO, yakni Kelurahan Cipaku, Genteng, dan Batutulis.

BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyurati pelaksana proyek jalur ganda atau double track kereta melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Barat untuk meminta pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Hal itu seusai warga di tiga kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, meminta ada JPO karena wilayahnya terdampak proyek jalur ganda kereta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menyebutkan, tiga kelurahan yang membutuhkan JPO, yakni Kelurahan Cipaku, Genteng, dan Batutulis. Akses warga di tiga kelurahan tersebut terkena pembebasan lahan untuk rel jalur ganda.

“Wilayah yang terdampak double track, jadi mereka membutuhkan JPO. Ada di Cipaku, Genteng, dan Batutulis di empat titik,” kata Chusnul kepada Republika, Rabu (16/3).

Chusnul mengatakan, jika JPO tidak dibangun, warga di tiga kelurahan tersebut akan mengalami kesulitan perpindahan. Apalagi, aktivitas kereta yang diperkirakan padat.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku akan menyurati pihak terkait untuk pembangunan JPO sesuai dengan permintaan warga. Hal itu bersamaan dengan permintaan untuk perbaikan Jalan RE Soemantadireja hingga Jalan Raya Cipaku, yang rusak sepanjang sekitar 2 kilometer lebih.

“Jadi, surat kami bukan hanya untuk memperbaiki jalan, melainkan juga beberapa opsi JPO untuk akses warga. Jadi, ada tiga JPO, kita akselerasikan juga,” ujarnya.

Warga terisolasi

Camat Bogor Selatan Hidayatulloh mengatakan, surat yang dilayangkan Pemkot Bogor kepada BTP Jawa Barat merupakan aspirasi warga. Pihaknya selaku pemerintah wilayah kecamatan juga berharap ada progres jawaban dari surat tersebut.

Menurut Hidayatulloh, bentuk fisik dari JPO tersebut saat ini memang belum ada. Karena, dari informasi yang diterimanya, proyek JPO di wilayah terdampak jalur ganda masih dalam proses lelang.

“Fisiknya belum, kita masih menunggu. Infonya terakhir dalam proses lelang di Jawa Barat,” kata Hidayatulloh.

Ia menjelaskan, jika tidak dibangun JPO, akses warga bisa terisolasi. Misalnya untuk warga lintas RW ada yang harus memutar jauh karena akses jalannya saat ini telah berubah menjadi rel jalur ganda.

Selain mengakomodasi akses warga, Hidayatulloh menegaskan, pembuatan JPO juga diminta demi keselamatan warga mengingat kereta Bogor-Sukabumi nanti diperkirakan akan memiliki arus tinggi.

“Makanya nanti jawabannya dengan kajian. Termasuk juga Kelurahan Genteng kita usulkan karena warga terdampak relokasi butuh akses masuk keluar,” katanya.

Lebih lanjut, Hidayatulloh menyebutkan, di tiga kelurahan tersebut ada empat RW yang membutuhkan JPO. Saat ini, akses warga masih terputus atau harus memutar jauh terutama jika ingin pergi ke Jalan Pahlawan yang merupakan jalan utama di tiga kelurahan tersebut.

“Pastinya mereka tidak ada akses jalan. Untuk yang empat usulan itu. Terputus. Yang jelas warga mau ada JPO biar ada akses lagi ke Jalan Pahlawan,” ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Kampung Narkoba di Jakarta Dibersihkan

BNNP DKI Jakarta telah menyiapkan fasilitas rehabilitasi gratis bagi penyalahguna narkoba.

SELENGKAPNYA

Warga Tangsel Mulai Enggan Pakai Jamban Helikopter

Warga tangsel menyebut jamban helikopter itu merupakan sisa masa lampau.

SELENGKAPNYA

DKI Jakarta dalam Ancaman Pergerakan Tanah

Ada 10 lokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berpotensi mengalami pergerakan atau pergeseran tanah.

SELENGKAPNYA