JAKARTA—Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru ihwal wacana penundaan pemilu. Hasilnya mayoritas pendukung calon presiden (capres) 2024 menolak penundaan pemilu. 

"Kalau kita jumlah dan sebagainya hampir 60 persen di pemilih capres di bakal calon presiden 2024 menyatakan memang tidak setuju, sangat tidak setuju dan ini tentu menjadi hal yang menarik karena ternyata semua pendukung-pendukung capres di 2024 yang nanti berlangsung memang menyatakan ketidaksetujuannya," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, Kamis (10/3).

Ardian memaparkan sebanyak 77,2 persen pendukung Prabowo Subianto menyatakan tidak setuju dengan penundaan pemilu. Hanya 18,8 persen pendukung Prabowo yang setuju pemilu ditunda. Sebanyak 76,7 persen pendukung Anies Baswedan juga menolak Pemilu 2024 ditunda. Sedangkan 16,6 persen pendukung Anies menyatakan setuju pemilu ditunda. 

Lalu sebanyak 69,3 persen pendukung Ganjar Pranowo menyatakan tidak setuju pemilu 2024 ditunda. Sementara itu hanya 27,3 persen pendukung Ganjar yang mendukung pemilu 2024 ditunda. Kemudian, Ardian menjelaskan pendukung kandidat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan menolak sebesar 78 persen. "Pendukung Airlangga Hartarto yang menolak penundaan Pemilu sebesar 75 persen," kata dia.

Paparan Hasil Survei LSI Denny JA - (LSI Denny JA)

Sementara itu, partai oposisi pun mayoritas menolak penundaan pemilu yang sekarang ini sedang digulirkan. Pendukung partai yang tidak setuju dengan penundaan pemilu yaitu PKB sebesar 66,2 persen, Golkar sebesar 80,5 persen, PDIP sebesar 56,3 persen, Nasdem 58,3 persen, Perindo 58,6 persen, dan PPP 75 persen.

Untuk diketahui survei dilakukan dengan  tatap muka  yang dilengkapi dengan riset kualitatif pada tanggal 23 Februari - 3 Maret 2022, menggunakan 1.200 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa. 

Ardian Sopa mengatakan ada empat alasan mengapa isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode, potensial layu sebelum berkembang. Salah satunya bisa menimbulkan kerusuhan sosial di dalam masyarakat.

"Pertama, hal ini berpotensi melahirkan kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi. Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat akan segera menjadi isu kezaliman dan kesewenangan-wenangan. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial," katanya dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (10/3).

Kemudian, ia melanjutkan tidak ada alasan kuat dan darurat untuk mengubah amanah reformasi dan prinsip demokrasi yang sudah pula menjadi aturan konstitusi dalam UUD 1945. Sudah menjadi konsensus nasional pasca reformasi dan tertuang dalam konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan presiden dipilih paling banyak dua periode sesuai UUD 1945 Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 1.

Paparan Hasil Survei LSI Denny JA - (LSI Denny JA)

Ia menambahkam Pemilu dapat saja ditunda ataupun presiden dapat dipilih kembali untuk tiga periode jika ada alasan kuat dan darurat. Ada sejumlah alasan kuat seperti negara dalam keadaan perang, bencana alam nasional berskala besar dan luas sehingga membuat jaringan komunikasi porak-poranda, ataupun Indonesia dalam kondisi puncak pandemi di tahun pemilu 2024 yang tak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu. 

"Namun, hingga saat ini, tak ada tanda-tanda kegentingan atau kedaruratan untuk menunda pemilu. Pandemi covid 19 justru menunjukan tren menurun. Perang ataupun bencana alam adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi," kata dia.

Lalu, kursi partai politik yang menyatakan sikap menolak penundaan pemilu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik yang mendukung penundaan pemilu. Hanya dua partai politik yang secara terbuka menyatakan sikap mendukung penundaan pemilu yaitu PKB dan PAN. PKB memiliki 58 kursi di DPR RI, sementara PAN memiliki 44 kursi. 

Jika ditotal kedua partai ini hanya memiliki 102 kursi (17.7 persen di DPR). Sementara partai lainnya yang menolak penundaan pemilu memiliki 473 kursi (82.3 persen). Partai-partai tersebut antara lain; PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), dan PPP (19 kursi).

Penundaan pemilu dan presiden tiga periode hanya akan terjadi jika MPR dapat melakukan sidang umum untuk mengamandemen pasal-pasal terkait. Dalam pasal 37 ayat 1 UUD 1945 diatur bahwa amandemen terhadap UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR RI. 

Anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan DPD. Jumlah anggota DPR sebanyak 575 anggota. Anggota DPD sebanyak 136 anggota. Jadi total anggota MPR RI sebanyak 711 anggota. Artinya MPR baru akan mengagendakan sidang untuk perubahan UUD jika diusulkan minimal 237 anggota. 

"Dengan jumlah kursi PAN dan PKB sebanyak 102 kursi dan partai lainnya di DPR telah menolak wacana penundaan pemilu, kedua partai ini membutuhkan dukungan bulat seluruh anggota DPD RI yang berjumlah 136 anggota baru bisa mengusulkan sidang MPR untuk amandemen UUD. Tentunya bukan perkara mudah untuk menyatukan seluruh suara anggota DPD RI," kata dia.

Jika tidak memenuhi minimal dukungan untuk bisa menyelenggarakan sidang MPR, maka wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan layu sebelum berkembang. Dua wacana ini tak sempat divoting secara resmi di MPR untuk diamandemen, karena kekurangan pendukung.

Pertemuan

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan dilakukan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta. "Silaturahmi saja," singkat Airlangga sesaat tiba di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3).

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan salam usai melakukan pertemuan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Kunjungan Ketua Umum Partai Golkar ke DPP Partai NasDem tersebut untuk bersilaturahmi serta membahas isu-isu terkini. - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa pertemuan itu adalah permintaan Partai Golkar. "Saya ingat sebelum saya ke Surabaya, itu sudah ada permintaan untuk ketemu. Kemudian memang diagendakan pertemuannya hari ini," ujar Ali.

Ia mengaku tak tahu persis pembahasan apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem dan Golkar. Pasalnya, ia tak hadir dalam pertemuan antara Surya Paloh dan Airlangga Hartarto hari ini. "Kita tidak tahu, yang pasti kita menghargai sikap mereka. Nanti kita tidak bisa berandai-andai," ujar Ali.

Adapun terkait wacana penundaan Pemilu 2024, ia mengaku bahwa keduanya tak membahas hal tersebut. Partai Nasdem ditegaskan menolak usulan tersebut. "Dalam bernegara banyak hal kita bernegosiasi bagi Nasdem. Tapi kemudian menjangkau hal-hal konsitusi kita tidak punya ruang untuk bernegosiasi," ujar Ali.

Airlangga sebelumnya memang salah satu yang ikut mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan salam usai melakukan pertemuan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (10/3/2022). - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Selepas pertemuan, Airlangga Hartarto belum menyampaikan sikap tegasnya terkait wacana penundaan Pemilu) 2024. Ia hanya menjawab, aspirasi terkait hal tersebut tidak boleh ditolak oleh pihaknya.

"Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga di Kantor DPP Partai Nasdem.

Ia mengatakan, perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan para ketua umum partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama, para elite yang mendukung mantan wali kota Solo itu.

"Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus teguh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antara pimpinan partai politik menjadi penting," ujar Airlangga.

Sedangkan Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya taat kepada konstitusi dan menolak wacana penundaan Pemilu 2024.  Kendati demikian, ia tetap menghormati usulan penundaan Pemilu 2024 yang potensi efeknya adalah perpanjangan masa jabat presiden.

Ia mengingatkan, Indonesia memiliki kepentingan lebih besar yang perlu dipikirkan oleh seluruh pihak ketimbang merealisasikan usulan tersebut. "Kami menyadari betapa energi yang kita miliki bisa kita curahkan lebih fokus pada hal yang lebih produktif," ujar Paloh.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat