JAKARTA -- Mayoritas publik tak setuju dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabat presiden. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, mengacu pada hasil survei lembaganya pada Desember 2021.

"Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elite yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga," ujar Burhanuddin, Selasa (1/3).

Berdasarkan hasil survei IPI pada Desember 2021, 67,2 persen responden menyatakan setuju bahwa pergantian di kursi kepemimpinan nasional dilakukan lewat Pemilu 2024, meski Indonesia masih dalam proses penanganan pandemi Covid-19.

Hasil survei lainnya, 56 persen responden menyatakan bahwa mereka tak setuju masa jabat Jokowi diperpanjang hingga 2027. Terbagi atas 32,9 persen yang menyatakan kurang setuju dan 25,1 persen menjawab tidak setuju sama sekali.

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.)

SHARE    

Kemudian, 35 persen responden menyatakan setuju masa jabat Jokowi diperpanjang hingga 2027. Terbagi atas 4,5 persen menyatakan sangat setuju dan 31,0 persen menyatakan setuju. Sedangkan, 6,6 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.

"Grafik ini menunjukkan bahwa tidak semua responden yang puas atas kinerja Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan hingga 2027. Mereka puas terhadap kinerja Jokowi, bukan berarti menginginkan masa jabatan ditambah, itu dua hal yang berbeda," ujar Burhanuddin.

"Ini di-breakdown berdasarkan kepuasan terhadap Jokowi, proporsi responden yang puas terhadap kinerja Jokowi dan setuju pemilu tetap diadakan 2024 jauh lebih besar ketimbang Jokowi’s satisfied voters yang setuju pemilu ditunda hingga 2027," katanya menambahkan.

Usulan penundaan pemilu mulanya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Ia mengacu pada analisis big data perbincangan yang ada di media sosial.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2).

 

Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data

 

 

SHARE    

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya lahir dari semangat reformasi. Karena itu, ia tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang dinilai melanggar konstitusi.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), Nasdem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," ujar Surya lewat keterangan resminya, Selasa (1/3).

Di samping itu, ia tak melihat adanya alasan untuk menunda Pemilu 2024. Menurut dia, penundaan dapat dilakukan jika adanya keadaan yang genting, seperti perang dan bencana alam yang luar biasa terjadi.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, tak ada lagi alasan untuk menunda Pemilu 2024. Apalagi, DPR bersama pemerintah dan penyelenggaran pemilihan umum telah menetapkan jadwal Pemilu 2024.

"Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Jangan ke depan kita mencari alasan yang membikin, karena pepatah mengatakan lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan," ujar Syamsurizal, Selasa (1/3).

Adapun Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa usulan terkait penundaan Pemilu 2024 masih sekadar wacana. Karena itu, Partai Gerindra tak perlu menanggapi hal tersebut.

"Oleh karena itu baru wacana-wacana, ya kita pikir tidak perlu ditanggapi oleh Gerindra, kecuali apabila ada proses politik," ujar Dasco, Selasa.

Dasco juga menyatakan, usulan penundaan pemilu belum menjadi pembicaraan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Dasco, Prabowo baru akan merespons jika usulan penundaan pemilu sudah menjadi proses politik yang bergulir di parlemen.

"Apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan, dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo," kata Dasco.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat