JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak terkait jadwal pemilu 2024. Namun, ia mengaku bersyukur lantaran usulan KPU  yang menjadwalkan pemilu 2024 digelar 21 Februari diterima semua pihak.

"Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU (21 Februari 2024) merupakan pilihan paling tepat," kata Pramono, Selasa (30/11).

Sebelumnya sempat terjadi perbedaan antara pemerintah yang mengusulkan 15 Mei 2024 dengan KPU yang mengusulkan 21 Februari 2024. KPU juga mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2).

Selain itu pada Selasa (30/11), Pramono mengatakan KPU juga telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum RDP untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Ia mengatakan, surat tersebut sudah diterima staf Setjen DPR RI. 

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis (16/9/2021). Rapat antara komisi II dengan Mendagri, KPU, BAWASLU dan DKPP tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

"Dalam surat tersebut KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Desember atau setidak-tidaknya sebelum memasuki masa reses, menyesuaikan dengan agenda Kemendagri dan Komisi II DPR," ujarnya. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tentang jadwal pemilu kemungkinan dilakukan tahun depan. Sebab, keputusan soal jadwal pemilu belum diputuskan pada masa sidang kali ini, yang berakhir pada 15 Desember. 

“Proses penjaringan dan panitia seleksi KPU sudah berlangsung atau sedang berlangsung sehingga saya kira putusannya apakah bulan berapa nanti kita katanya akan dibicarakan tahun depan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga mengatakan, jadwal pemilu bisa ditetapkan paling lama awal tahun 2022 mendatang. "Jadi saya kira kalau bicara deadline paling enggak pas sidang awal tahun 2022 itulah paling lama harus sudah selesai," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/11).

Doli menuturkan, jadwal pemilu 2024 sudah harus ditetapkan sekitar bulan Januari-Februari 2022. Menurutnya, penetapan jadwal pemilu tidak boleh molor lagi, mengingat tahapan pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022.

Ketua Bawaslu Abhan berbincang disela mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat antara komisi II dengan Mendagri, KPU, BAWASLU dan DKPP tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

"Oh jangan (molor). Kita harus putuskan. Kalau saya, harus di masa sidang itu harus sudah punya putusan," ujarnya.

Ia juga berharap penetapan jadwal pemilu bisa dilakukan melalui konsensus. Politikus Partai Golkar itu memandang pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama lebih baik ketimbang melalui voting.

"Mudah-mudahan, masa sidang ini atau berikutnya kita bisa mengambilnya secara musyawarah mufakat lah," tuturnya.

Selain itu, ia juga berharap konsolidasi yang dilakukan pemerintah dengan penyelenggara pemilu saat ini bisa segera menemui titik temu. Ia juga akan berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memastikan pelaksanaan rapat kerja (raker) dengan pemerintah terkait penetapan jadwal pemilu.

"Mungkin 1-2 hari ini kita komunikasikan ke Mendagri. Kalau memang ada kata kesepakatan antara stakeholders itu, ya mungkin kita bisa buat raker," ucapnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat